Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.498
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Rekayasa Teknik Sipil dan Lingkungan Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Jurnal Agro Fabrica Journal of Innovative and Creativity Jurnal Kesehatan Cendikia Jenius J-CEKI Van Java Law Journal
Rembrandt
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai UU No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Padang: Sistematik Literatur Review Nabila Azzahra; Aldri Frinaldi; Rembrandt
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 1 No. 6 (2023): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v1i6.150

Abstract

Salah satu masalah lingkungan yang sering terjadi adalah mengenai pengelolaan sampah. pengelolaan sampah rumah tangga di Indonesia masih banyak yang tidak ramah lingkungan. Sebagai pusat Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang menghasilkan timbunan sampah yang sangat banyak, hal ini dapat dilihat pada data timbunan sampah di Kota Padanf pada tahun 2021 yang diperoleh dari  data  SIPSN  (2021)  sekitar  233.385,96  ton/tahun. Kebijakan pengelolaan sampah dalam hal ini sangat memerlukan landasan hukum sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. pemerintah   telah menggunakan   wewenangnya   dalam memberikan   kepastian   hukum   serta   kejelasan   tanggung   jawab   dengan diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan Sampah  yang  tujuannya  untuk  mengurangi  masalah  sampah. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode tinjauan sistematis (Systematic Literatur Review) dengan mendapatkan 11 artikel relevan untuk direview. Hasil dari penelitian tersebut  Pemerintah telah menetapkan kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah secara komprehensif, termasuk tanggung jawab pemerintah dalam merancang kebijakan nasional, norma, dan prosedur terkait pengelolaan sampah. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah dengan memisahkan jenis sampah, menghindari pembakaran, dan mengikuti peraturan terkait. Selain itu, pengelolaan sampah di Kota Padang melibatkan pengumpulan secara teratur, pengolahan seperti daur ulang dan pengomposan, serta upaya edukasi masyarakat. Regulasi dan pengawasan juga diperlukan untuk memastikan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
Hukum Lingkungan Dari Perspektif Kearifan Lokal : Literature Review Suhendrinal; Aldri Frinaldi; Rembrandt
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 1 No. 6 (2023): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v1i6.167

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara hukum lingkungan dengan kearifan lokal serta dampak yang timbul dari adanya hukum lingkungan bagi kearifan lokal. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi jurnal yang relevan untuk memperkuat teori. Artikel ini mereview antara hukum lingkugan dengan kearifan lokal serta dampak yang timbul dari adanya hukum lingkungan bagi kearifan lokal. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan dalam artikel literauture review ini adalah: 1) Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama, jenis dan masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut. Kedua, hubungan atau interaksi antar unsur dalam lingkungan hidup itu. Ketiga, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Keempat, faktor non-materiil suhu, cahaya dan kebisingan. 2) Hubungan hukum lingkungan dan kearifan lokal yang ada merupakan hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan lingkungan itu sendiri. 3) Keberaadan hukum lingkungan memiliki peran penting dalam rangka menanggulangi berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi.
Analisis Dampak Pertambangan Emas Ilegal Terhadap Lingkungan di Sumatera Barat: Systematik Review Aulia Ryza Aqilla; Aldri Frinaldi; Rembrandt
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 1 No. 6 (2023): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v1i6.173

Abstract

Emas merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak di jumpai di negara Indonesia dan tergolong kedalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui baik secara legal maupun ilegal. Pertambangan emas ilegal adalah kegiatan penambangan yang dilakukan oleh perusahaan atau masyarakat yang tidak memiliki izin, prosedur operasional, aturan dari pemerintah dan penggunaan prinsip penambangan yang baik dan benar. Jenis penelitian ini berupa tinjauan sistematis (Systematic Review). Tahapan pengumpulan literatur merujuk kedalam panduan Predered Reporting Item for Systematic Review (PRISMA). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya dampak yang timbul dari adanya kegiatan pertambangan emas secara ilegal. Dampak yang terjadi pada sosial, lingkungan dan ekonomi dari masyarakat. Dampak ekonomi dari kegiatan penambangan membuat masyarakat mendapatkan hasil yang lebih untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi hal tersebut tidak lepas dari dampak lingkungan yang di tingalkan dari adanya kegiatan penambangan seperti adanya perubahan ekosistem seperti adanya lubang-lubang besar yang berasal dari proses penambangan yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Hal ini sering dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia yang nyatanya hingga kini lahan bekas penambangan secara ilegal jumlahnya tidak sedikit, baik itu kerusakan sedang, rendah dan berat.
Evaluasi Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Kebakaran Industri: Studi Kasus Smelter Morowali Ridwan, M.; Frinaldi, Aldri; Rembrandt; Lanin, Dasman
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16604

Abstract

The nickel smelting industry in Morowali, Central Sulawesi, contributes significantly to the economy but faces substantial challenges in occupational safety. Recurrent fires in these smelters highlight deficiencies in the implementation of occupational health and safety (OHS) policies, as well as their impacts on workers and the surrounding environment. This study aims to evaluate the effectiveness of public policies in mitigating fire risks in smelter industries, focusing on identifying root causes, policy implementation, and the role of oversight. The study adopts a qualitative approach with descriptive methods, analyzing regulatory documents, fire incident reports, and media articles. The analysis reveals that the primary causes of fires include procedural negligence, inadequate safety infrastructure, and weak OHS implementation. Insufficient government oversight and inadequate employee training further exacerbate the issue. Key findings indicate that existing regulations are not fully effective due to inconsistent implementation in practice. The study recommends strengthening oversight, enforcing strict penalties, and enhancing safety training for workers. In conclusion, with integrated improvement measures, fire risks can be minimized, creating a safer and more sustainable working environment.
Analysis of the Impact of Batang Arau River Pollution on Communities and the Environment Around the River Rahayu, Lisa; Eni Kamal; Aldri Frinaldi; Rembrandt; Abdul Razak; Widya Prarikeslan
Jurnal Kesehatan Cendikia Jenius Vol. 2 No. 1 (2024): Desember
Publisher : CV. CENDIKIA JENIUS INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70920/jenius.v2i1.116

Abstract

Rivers play an important role in supporting people's lives. However, poor river water quality due to pollution has a significant impact on the survival of coastal communities and the condition of the surrounding environment. To overcome water pollution, it is important to implement stricter regulations that are regulated in Law no. 32 of 2009 supplemented by Republic of Indonesia Government Regulation Number 22 of 2021. The research carried out was quantitative descriptive in nature, highlighting the impact on the water quality of the Batang Arau river from examining BOD, COD and TSS, which are river water pollution parameters. The research results show that in 2023, the results of examining COD parameters in the upstream river area will exceed the set quality standard limit, namely 25 mg/L. The recorded value reached 87.3 mg/L, which indicates the presence of very high levels of organic chemicals in these waters. In 2024, inspection results show significant improvements in the water quality of the Batang Arau River. It was concluded that the water quality of the Batang Arau river shows a positive trend. The pollution conditions that occurred in 2023, especially in the COD and BOD parameters in the upstream river, have been successfully improved by 2024. This shows the success of efforts to improve environmental quality carried out in the river area.
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN DI KOTA TANJUNG PINANG Wijaya, Agus Chandra; Frinaldi, Aldri; Rembrandt; Lanin, Dasman
Jurnal Agro Fabrica Vol. 6 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47199/jaf.v6i2.273

Abstract

Waste is a global problem that is faced in all regions in Indonesia. Tanjungpinang City is located on Bintan Island, Riau Islands Province. With the 3rd highest population after Batam City and Karimun Regency, namely 1595 people/km2. Tanjungpinang City is in the Riau Islands Province, consisting of 4 sub-districts and 18 sub-districts. Ganet TPA is located in the Karang Rejo Village area, Jalan Angsana, Pinang Kencana Village, East Tanjungpinang District, Tanjungpinang City, with land status belonging to the Tanjungpinang City Government. Ganet TPA began operating in 1992 with a land area of ​​± 30,000 m², dividing the land into 4 waste storage zones. This research aims to determine the management and obstacles faced at the waste landfill in Tanjungpinang City.
INKONSISTENSI PEMANFAATAN RUANG PADA SEMPADAN SUNGAI KOTA PADANG Mulia, Fajar Agung; Frinaldi, Aldri; Lanin, Dasman; Rembrandt
Jurnal Rekayasa Teknik Sipil dan Lingkungan - CENTECH Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Rekayasa Teknik Sipil dan Lingkungan, Oktober 2024, ISSN 2722-0230 (Onli
Publisher : UKI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/cen.v5i2.6349

Abstract

River borders are natural areas that need to maintain their primary function but currently tend to change into artificial areas, which are used for human activities and building construction. Limited urban land and economic factors are likely the causes of people building in river border areas. This study aims to analyze the function of buildings that are not by the use of space on river borders so that they can be used as a reference for controlling spatial planning. Building and river data are needed to assess the level of consistency and inconsistency of buildings in river border areas. The level of inconsistency is calculated based on the number of buildings located in the river border area divided by the number of buildings outside the river border. The results of the building consistency index analysis of 0.87 indicate that the majority of buildings in Padang City tend to be outside the river border area. However, there are still many buildings that are inconsistent with land use regulations, namely those located in river border areas. The Sungai Pisang watershed is recorded as the most erratic, even though it has the fewest buildings. On the other hand, although the Batang Arau watershed has the largest number of buildings, it shows a lower inconsistency value than the Sungai Pisang watershed and Air Timbulun watershed.
Hubungan Hukum Lingkungan Dengan Perlindungan Lingkungan : A Mini Review Mery Delvina; Aldri Frinaldri; Rembrandt
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.1116

Abstract

Hubungan antara hukum lingkungan dan perlindungan lingkungan sangatlah erat dan saling mendukung. Hukum lingkungan mencakup seperangkat peraturan, kebijakan, dan norma yang dirancang untuk mengatur interaksi manusia dengan lingkungan, dengan tujuan utama untuk melindungi ekosistem dan sumber daya alam. Melalui hukum lingkungan, berbagai aspek, seperti pengelolaan limbah, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengendalian pencemaran, diatur secara sistematis, tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat Hubungan Hukum Lingkungan dengan Perlindungan Lingkungan. Fokus utamanya tentang sudah atau belumnya Hukum Lingkungan memberikan Perlindungan terhadap Lingkungan terutama yang ada di Indonesia. Jenis penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kepustakaan yang mengedepankan proses pengumpulan data melalui penelaahan sumber-sumber literatur. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini mengikuti beberapa tahapan sistematis, meliputi pengkajian literatur, penentuan judul, penyaringan abstrak, pemilihan naskah lengkap, dan penyusunan mini-review. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa tidak berjalannya hukum lingkungan menjadi tantangan besar dalam perlindungan lingkungan. Penegakan hukum yang lemah, korupsi, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya kesadaran publik menjadi faktor utama yang harus diatasi. Untuk meningkatkan perlindungan lingkungan, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menegakkan hukum yang ada dan menciptakan kesadaran akan pentingnya lingkungan yang sehat.
Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Air di Indonesia: Tantangan Dan Solusi (Literature Review) David Ramadi; Aldri Frinaldri; Rembrandt
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.1152

Abstract

Pencemaran air di Indonesia merupakan isu lingkungan yang mendesak, dengan lebih dari 80% sungai tercemar, terutama akibat limbah domestik dan industri. Meskipun terdapat regulasi seperti UU No. 32 Tahun 2009 dan PP No. 82 Tahun 2001, penegakan hukum yang lemah dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan utama dalam mengatasi masalah ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum lingkungan terkait pencemaran air. Hasil menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan yang baik, implementasinya masih terhambat oleh korupsi, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan penegakan hukum yang lebih ketat, kolaborasi antar lembaga, serta program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas air.
Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Notaris Di Hadapan Para Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung No.351 PK/PDT/2018) Zahra Tripipo, Amirahni; Rembrandt; Hasbi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ws1xgd96

Abstract

Salah satu kewajiban Notaris adalah membacakan akta dihadapan penghadap sebelum akta tersebut ditandatangani (Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN). Pengecualian kewajiban pembacaan akta dapat dilakukan atas dasar permintaan penghadap karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, bukan merupakan keinginan dari Notaris untuk tidak membacakan akta dengan ketentuan keterangan mengenai alasan akta tidak dibacakan ditulis dalam penutup akta sesuai dengan perintah UUJN (Pasal 16 ayat 7). Adanya pengecualian kewajiban notaris menjadi latarbelakang karna pengaturan kewajiban membacakan akta oleh notaris dalam UUJN malah menyebabkan timbulnya presepsi seakan membacakan akta sudah menjadi tidak wajib lagi sifatnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana kewajiban notaris dan pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya tidak dibacakan kepada para penghadap? 2) Bagaimana implikasi hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris apabila isi akta tidak dibacakan notaris?. Penelitian ini merupakan metode Normatif. Hasil penelitian, Pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang tidak dibacakan putusan nomor 351 pk/pdt/2018 secara perdata terhadap kebenaran materiil Akta yang dibuatnya karena menimbulkan kerugian materiil terhadap Penghadap, Notaris dikenakan sanksi administratif terhadap jabatannya berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Notaris juga tidak terlepas dari sanksi perdata, jika ada pihak yang dirugikan dari akibat akta yang terdegradasi para pihak menuntut penggantian biaya, ganti rugi kepada Notaris. Akibat Hukum akta tidak dibacakan oleh Notaris pada putusan nomor 351 pk/pdt/2018 Dampak hukum terhadap akta yang tidak terpenuhinya kewajiban notaris sebagaimana diamanatkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris adalah Akta dalam pembuatannya tidak dibacakan oleh notaris kepada para pihak mengakibatkan akta menjadi akta di bawah tangan.
Co-Authors Abdul Razak Aldri Alfrinardi Aldri Frinaldi Aldri Frinaldri Andrea, Jenny Aswin, Zeus Marullah Aulia Ryza Aqilla boby rahman Corp, Aldri Frinaldi Cressendo, Hedsing Dasman Lanin David Ramadi DIMAS ANDRIANTO Eka Putri, Sri Eni Kamal febryanti Genius Umar Hanzela, Frazila Hasbi Iqrima Basri Ismansyah Mainanda, Jenita Mannas, Yussy Adelia Mery Delvina Mhd. Ridha Muhammad Ridwan Mulia, Fajar Agung Mulya Gusman Nabila Azzahra Najmi Nindi, Sarah Permata NUR EFENDI Perdana, Muhammad Fajri Akbar Rahayu, Lisa Rizki Amelia Sasqia Putri Savira, Sania Suhendrinal Syam, Misnar Widya Prarikeslan Wijaya, Agus Chandra Yasniwati, Yasniwati Yaswirman Zahra Tripipo, Amirahni