Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

A Juridical Examination of the Criminal Liability of Persons with Physical Disabilities in Sexual Violence Cases in Indonesia Yoga, I Gede K Ananta; Darma, I Made Wirya
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 12 No 2 (2025): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v12i2.12580

Abstract

Sexual violence is a serious crime that produces multidimensional impacts, including physical, psychological, and social harm. The complexity increases when offenders are persons with physical disabilities. This article aims to analyze the criminal liability of such offenders through a normative review of court decisions and to propose normative solutions for achieving substantive justice. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches, specifically examining Indonesian criminal law, applying the theories of John Rawls, Philipus M. Hadjon, and Roscoe Pound, and analyzing the Ambon District Court Decision No. 236/Pid.Sus/2024 and the Mataram District Court Decision No. 23/Pid.Sus/2025. The findings confirm that physical disability does not negate criminal liability since actus reus and mens rea remain fulfilled. However, disability has not been proportionally considered in sentencing, resulting in merely formal justice. The study recommends normative reform, technical guidelines for law enforcement, and disability-friendly correctional facilities to ensure proportionality, prevent discrimination, and uphold human rights. The research implications suggest that these recommendations can serve as a foundation for policymakers to strengthen legal frameworks, provide practical guidance for law enforcement officers in handling cases involving persons with disabilities, and encourage the development of more inclusive correctional institutions. Moreover, the findings highlight the importance of aligning national practices with international human rights standards, which may inspire further comparative studies and reforms in other jurisdictions.
Literasi Hukum dan Administrasi Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing di Bali Yoga, I Gede K Ananta; Suparna, I Putu; Sudiksa, I Made
Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat
Publisher : Progran Studi Farmasi Universitas Mandala Waluya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35311/jmpm.v6i2.708

Abstract

Bali merupakan salah satu destinasi utama bagi Warga Negara Asing (WNA) yang datang baik untuk berlibur maupun tinggal sementara. Tingginya jumlah WNA yang masuk, tercatat lebih dari 71.000 izin tinggal pada tahun 2023, berimplikasi pada semakin kompleksnya pengelolaan izin tinggal di daerah ini. Sayangnya, masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh WNA, baik berupa overstay, penyalahgunaan visa, maupun kesalahan administratif. Fenomena ini tidak selalu disebabkan oleh niat untuk melanggar, melainkan sering kali berakar dari lemahnya literasi hukum dan administrasi yang dimiliki oleh WNA, termasuk kurangnya pemahaman terhadap hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum yang berlaku di Indonesia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di PT Putra Nadi Wibawa (PNW), sebuah biro jasa yang bergerak di bidang pengurusan izin tinggal WNA di Bali. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan literasi hukum dan administrasi izin tinggal melalui asesmen awal, workshop literasi hukum, dan simulasi administratif. Sebanyak 65 WNA dari berbagai latar belakang izin tinggal serta 20 staf PT PNW terlibat secara aktif. Metode evaluasi yang dilakukan dalam peltihan ini adalah dengan memberikan pre test dan post test. Pre test dilakukan sebelum dilakukan pelatihan, sedangkan post test dilakukan setelah pelaksanaan pelatihan. Materi pre test dan post test adalah tentang linterasi dan administrasi Warga Negara Asing yang datang dan tinggal di Indonesia. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta, dengan skor rata-rata literasi hukum naik sebesar 46,4% setelah mengikuti program. Lebih dari 80% peserta aktif berpartisipasi, dan tingkat kepuasan mencapai 84,6% dengan mayoritas menyatakan sangat puas. Kegiatan ini berhasil menunjukkan bahwa intervensi berbasis literasi hukum dan administrasi dapat mencegah terjadinya pelanggaran izin tinggal sekaligus meningkatkan kesadaran hukum di kalangan WNA.