Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implikasi Hukum Penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap Tanggung Jawab Perusahaan di Indonesia Suherman, Jajang; Hasgar A.S., A. Muhammad; Saragih, Geofani Milthree; Hidayat, Freddy; Gaol, Selamat Lumban
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1867

Abstract

Penerapan konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) telah menjadi tren global yang semakin memengaruhi arah kebijakan dan praktik bisnis perusahaan, termasuk di Indonesia. ESG tidak hanya menjadi instrumen keberlanjutan, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang signifikan terhadap tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum penerapan ESG terhadap tanggung jawab perusahaan, khususnya dalam konteks kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup, perlindungan hak-hak sosial, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta ketentuan pasar modal, ditambah dengan kajian literatur dan doktrin hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ESG memiliki implikasi hukum yang luas terhadap perusahaan, mulai dari peningkatan kewajiban kepatuhan hukum, perluasan tanggung jawab sosial dan lingkungan, hingga kemungkinan timbulnya tanggung jawab hukum apabila perusahaan lalai memenuhi standar ESG. Selain itu, penerapan ESG juga mendorong transformasi tata kelola perusahaan menuju praktik bisnis yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Kesimpulannya, ESG bukan sekadar instrumen sukarela, melainkan telah berkembang menjadi kerangka normatif yang memengaruhi rezim tanggung jawab perusahaan di Indonesia. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi ESG secara komprehensif dan harmonisasi standar nasional dengan praktik internasional untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat dan lingkungan.
Urgensi Pengaturan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam UUD 1945 Untuk Memperkuat Sistem Pemerintahan Daerah Ananda, Adhe Ismail; Hasgar A.S., A. Muhammad; Hasbullah, Mardiana; M.S. Pa, Putri
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.267

Abstract

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai jabatan wakil kepala daerah dalam UUD 1945 menimbulkan persoalan legitimasi konstitusional yang berdampak pada ketidakseimbangan relasi kekuasaan, rivalitas politik, serta inefektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jabatan ini bersifat delegatif sehingga kedudukannya lemah dan rentan mengalami perubahan sesuai dinamika politik. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, penelitian ini menemukan bahwa ketiadaan dasar konstitusional telah menciptakan kekosongan struktural dalam desain kelembagaan daerah. Oleh sebab itu, pengaturan konstitusional menjadi sangat mendesak untuk memperjelas kedudukan, fungsi, dan kewenangan wakil kepala daerah, serta mengharmoniskan kembali hubungan kelembagaan antara kepala daerah dan wakilnya. Penelitian ini merekomendasikan agar UUD 1945 secara tegas mengatur keberadaan jabatan tersebut sekaligus membangun atribusi kewenangan yang tidak bergantung pada pendelegasian kepala daerah serta memperkuat mekanisme pengisian jabatan guna menjamin kesinambungan pemerintahan. Melalui penguatan konstitusional tersebut, diharapkan tercipta sistem pemerintahan daerah yang lebih stabil, akuntabel, dan efektif.