Ni Luh Gede Yogi Arthani
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

English: SAD KERTIH KEARIFAN LOKAL BALI DALAM PERSPEKTIF PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari; Ni Luh Gede Yogi Arthani; Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi; Ni Kadek Yuliniantari; Ni Nyoman Manik Gita Asrita
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6079

Abstract

This study focused on the role of Sad Kertih, a policy concept based on Balinese local wisdom, from the perspective of environmental control. Bali, with its rich culture and traditions, has developed various environmental management practices rooted in local values, one of which is through the Sad Kertih system. This system combines social, cultural, and ecological aspects to maintain environmental sustainability and the sustainability of Balinese people's lives. The purpose of this study is to explore how Sad Kertih can contribute to environmental control and preservation, both locally and globally. With a local wisdom approach, this system not only prioritizes respect for nature but also empowers communities to play an active role in sustainable natural resource management. This study uses a normative legal research method, that is a research examining legal norms prescriptively. The finding of the study indicated that Sad Kertih has a potential to increase environmental awareness among Balinese people and can provide more adaptive solutions to climate change and increasing environmental damage. In conclusion, the application of Balinese local wisdom values ​​through Sad Kertih is very relevant in strengthening environmental control in the modern era, by paying attention to aspects of sustainability and ecosystem balance. Key Word:Sad Kertih, local wisdom, environmental control, sustainability, Bali.
AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENGAJUAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI POLRES KLUNGKUNG I Gede Adhi Arcana; Ni Luh Gede Yogi Arthani
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini akan berfokus pada berbagai aspek aksesibilitas yang diberikan oleh Polres Klungkung dalam melayani pengajuan SIM bagi penyandang disabilitas. Aspek-aspek yang akan dianalisis meliputi kemudahan prosedur administrasi, ketersediaan fasilitas fisik yang ramah disabilitas, sikap dan pemahaman petugas terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas, serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan untuk mendukung aksesibilitas ini. Aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pengajuan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Klungkung menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas kendaraan modifikasi untuk ujian praktik, kurangnya sosialisasi mengenai hak mereka, dan infrastruktur yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan, ketidakseimbangan antara struktur (fasilitas yang belum memadai), substansi (prosedur yang kurang fleksibel), dan budaya hukum (kurangnya kesadaran dan stigma masyarakat). Proses pengajuan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi penyandang disabilitas di Polres Klungkung masih menghadapi berbagai hambatan yang mencakup aspek fisik, administratif, sosial, dan teknis.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI ANGKUTAN DARAT JNE EXPRESS DI KOTA DENPASAR Ni Made Niki Titania; I Gusti Bagus Hengki; Ni Luh Gede Yogi Arthani
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas hubungan hukum antara pengirim dan perusahaan jasa ekspedisi dalam perjanjian pengiriman barang, serta tanggung jawab ekspedisi atas keterlambatan pengiriman dengan studi kasus pada JNE Express Kota Denpasar. Hubungan hukum tersebut bersifat kontraktual, meskipun tidak selalu tertulis, dan resi pengiriman dianggap sebagai bukti sah perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan fakta hukum dan sosiologi hukum, serta pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pengiriman disebabkan oleh faktor internal seperti kekurangan sumber daya manusia, kesalahan data, keterbatasan alat, dan kendala distribusi, serta faktor eksternal seperti cuaca buruk, kemacetan, gudang penuh, dan ketidakhadiran penerima. JNE Express tetap berkewajiban memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk permintaan maaf, investigasi, dan ganti rugi sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku untuk melindungi hak konsumen dalam perjanjian pengangkutan barang.