Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

EKSISTENSI HUKUMAN MATI DITINJAU DARI ASPEK HAM SIPIL DALAM PERSEPEKTIF HAK UNTUK HIDUP I Gusti Bagus Hengki; I Made Kariyasa; Anak Agung Adi Lestari
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v3i2.2958

Abstract

This scientific paper is expected to find out how the existence of the death penalty is viewed from the aspect of Civil Human Rights in the perspective of the right to life and whether the existence of the death penalty is contrary to the ideology of the Pancasila State and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Human Rights Law with a normative research methodology with using a statutory approach. From the results of the discussion that the existence of the death penalty in terms of the Civil Human Rights aspect in the perspective of the right to life still needs to be maintained, because it does not conflict with the ideology of the Pancasila State and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Human Rights Law, UDHR and ICCPR, as well as religion. in Indonesia, as long as it is not carried out arbitrarily, in accordance with the provisions of the legislation. This needs to be done because to provide protection for individual perpetrators and victims against acts of revenge, emotional, uncontrollable, vigilante, so that it does not guarantee that the death penalty is abolished. Indeed, there are parties who are pro and contra about the death penalty by both underpinning Pancasila, all of which is to make Pancasila a "Justification". Tulisan ilmiah ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana eksistensi hukuman mati ditinjau dari aspek HAM Sipil dalam perspektif hak untuk hidup dan apakah eksistensi hukuman mati bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang HAM dengan metodologi penelitian normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (statute Approach). Dari hasil pembahasan bahwa eksistensi hukuman mati ditinjau dari aspek HAM Sipil dalam perspektif Hak untuk hidup masih perlu dipertahankan, karena tidak bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang HAM, UDHR dan ICCPR, maupun agama yang ada di Indonesia, asal dilaksanakan tidak sewenang-wenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini perlu diadakan karena untuk memberikan perlindungan terhadap individu pelaku dan korban terhadap tindakan balas dendam, emosional, tidak terkendali, main hakim sendiri, sehingga tidak menjamin bahwa kalau hukuman pidana mati ditiadakan. Memang ada pihak yang pro dan kontra tentang hukuman mati dengan sama-sama mendasari Pancasila, semuanya itu untuk menjadikan Pancasila sebagai “Justification“.
PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PREVENTIF NORMATIF YURIDIS I Gusti Bagus Hengki Hengki; I Made Kariyasa; Anak Agung Adi Lestari
Jurnal Analisis Hukum Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.562 KB)

Abstract

Dalam   rangka   mewujudkan    tujuan negara   sebagaimana  dimaksud dalam Pembukaan ( Preambule ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinia IV dan idiologi negara Pancasila yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera, maka pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif,  dan  berkesinambungan   baik   secara  preventif  ( pencegahan )   secara   represif ( penegakkan hukum.Tindak pidana korupsi digolongan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, dengan berbagai upaya setrategis yang tepat sasaran dan tepat guna, dengan melibatkan peran perempuan melalui preventif normatif yuridis. Perjuangan perempuan dalam persamaan gender telah dimulai dan dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini dan dalam perkembangan demokrasi Indonesia telah  dikuatkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender (Gender Mainstreaming ). Hal ini membawa dampak yang positif bagi peran kaum perempuan untuk ambil bagian dan ikut serta dalam pembangunan Indonesia seutuhnya bersama kaum laki-laki. Pengaruh yang  kuat kaum perempuan dalam memberi motivasi dan persuasif kepada kaum laki-laki, diharapkan dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran dan tepat guna oleh perempuan untuk melakukan perannya sebagai seorang ibu   dalam ikut serta melakukan  tindakan  preventif  normatif yuridis, baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai ibu karier dalam masyarakat. Penulisan ilmiah ini bertujuan untuk mempercepat tercapainya tujuan nasional dengan memanfaatkan kemampuan kaum perempuan dalam ikut serta dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang sebagain besar dilakukan oleh kaum laki-laki dengan metodelologi penulisan hukum normatif dengan tipe penulisan deskriptif serta hasil penulisan dapat dipublikasikan secara nasional maupun internanasional.
Reflection of Tri Hita Karana Philosophy as A Local Wisdom of Bali Communities in Responding to Social Conflict in The Global Reform Era I Gusti Ayu Suarniati; I Gusti Ngurah Anom; I Gusti Bagus Hengki
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 2 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.2.2.1246.127-133

Abstract

The development of science and technology, communication, transportation, and entering the era of global reform bring positive and negative effect to the world community, in community of developed country or developing country like Indonesia which has plural society that different language, etnic, customs, and religion which certainly brings the highest impact of social conflict in the intern or ekstern. Bali and the society that heterogeneousas from the territory of Indonesia can not avoid negative effect from global community, among them is social conflict in the name of ‘adat’. Reflection of philosophy ‘Tri Hita Karana’ as local wisdom in tackling social conflict in the name of ‘adat’ in the era of global reform, must be discussed, reviewed, analyzed through a scientific study can later be expected to become foundation in searching a right solution for the sake of solid NKRI that based on Pancasila ideology, UUD 1945 and Bhineka Tunggal Ika.
MOTHERS’ ACTIVE CONTRIBUTION AGAINST YOUNG GENERATIONS IN PREVENTING THE SPREAD OF COVID-19 PANDEMIC I Gusti Bagus Hengki; Made Emy Andayani Citra; I Gusti Ngurah Anom; I Made Kariyasa
International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD) Vol. 3 No. 1 (2021): International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD)
Publisher : Unmas Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.304 KB)

Abstract

The active contribution of a mother/woman in activities to prevent the spread of the Covid-19 pandemic is very necessary because mothers have a natural role as the primary and first educators for children from the time the fetus is in the womb to growing and developing into the younger generation. To carry out the prevention of Covid-19 persuasively and educationally, it is necessary to have two-way communication between mothers and children, between mothers and husbands, between mothers and other family members. Besides communication through the family line, communication is also carried out through the school and community channels. Groups of women/mothers based on different professions, cultures, customs, languages ​​, and ancestral (ethnic) ties also have a role in preventing the spread of the Covid-19 pandemic to all generations of the nation. The program carried out is to socialize health protocols: wear masks, wash hands, cover mouth when sneezing and coughing, social distancing and adequate rest and nutritious eating. The juridical foundation for mothers/women to actively contribute to the younger generation in preventing the spread of the Covid-19 pandemic is based on the ideological foundation of the Republic of Indonesia, namely Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Human Rights and laws and regulations relating to legal protection and equality of gender roles in state life. This study used a normative legal research methodology with an applied normative. The data were analyzed qualitatively on the natural roles of mothers/women in the family, the gender roles of mothers/women in school, and the gender roles of mothers/women in society. This study found that mothers/women have a natural role to actively participate in preventing the spread of Covid-19.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KONTRAK STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) 54.801.01 YANG TERKENA PHK AKIBAT PANDEMI COVID-19 Ni Kadek Lita Nuari Efendi I Gusti Bagus Hengki
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (530.145 KB) | DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2584

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) 54.801.01 yang terkena phk akibat pandemi covid-19. Tipe penelitian yang dipakai pada penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yaitu pendekatan fakta (the fact approach) dan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut: Teknik wawancara, Teknik Studi dokumen, dan Teknik Observasi/Pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemutusan hubungan kerja pada pekerja kontrak SPBU 54.801.01 akibat pandemi Covid-19 secara optimal pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuanPasal 151 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu sebelum melakukan PHK perusahaan terlebih dahulu melakukan efisiensi dengan memotong gaji karyawan. Perlindungan Hukum terhadap hak-hak Pekerja Kontrak di SPBU 54.801.01Denpasar, yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaiakibat Pandemi Covid-19 belum diperoleh pekerja secaraoptimal, diantaranya hak-hak pekerja berupa uang pesangon tidak diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan dan uang hak penggantian dan uang penghargaan tidak diberikan saat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Perindungan Hukum, Pekerja Kontrak, PHK akibat COVID-19
EFEKTIVITAS SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) BNNP BALI DALAM MEDIA MASA DI ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU Rai Suyadnya; I Gusti Bagus Hengki
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (684.48 KB)

Abstract

The National Narcotics Agency of Bali Province is the leading sector in the program for preventing abuse and eradicating the Illicit Trafficking of Narcotics P4GN, through the P2M field of prevention and community empowerment. BNNP Bali has maximally carried out Narcotics prevention through distributing information related to the dangers of Narcotics such as providing technical guidance to stakeholders who were carried out conventionally or face-to-face as well as socializing Narcotics Hazard Prevention through social media facilities, especially in the Covid-19 Pandemic era. P4GN in the era of habitual adaptation through mass media carried out by BNNP needs to be studied for its effectiveness and socialization effect. The results of the study indicate the effectiveness of P4GN socialization in the era of adapting new habits through online mass media carried out by the Bali Province BNN in preventing or suppressing abuse by Narcotics addicts, which is linked to the facts of online socialization data in mass media in 2020. Meanwhile, drug cases before and after the covid19 pandemic the trend of development decreased. P4GN socialization through online media had an influence in suppressing the number of narcotics addicts in the era of adaptation to new habits carried out by the Bali BNNP supported by data in Table 1 and data in Table 2 shows the number of drug addicts has decreased.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH KARENA WANPRESTASI DIKABUPATEN GIANYAR Ni Galuh Ayu Gresia Pratiwi; I Gusti Bagus Hengki
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.191 KB)

Abstract

Perjanjian perikatan jual beli tanah, sering ditemukan dalam oraktek sehari-hari dimasyarakat ataupun dikantor Notaris. Perjanjian perikatan jual beli tanah mengandung hak dan kewajiban dari para pihak yang membuatnya, sehingga apabila hal-hal yang telah disepakati dalam akta perjanjian perikatan jual beli dilanggar atau tidak terpenuhinya oleh para pihak yang membuatnya maka hal tersebut dapat dikatakan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembatalan akta perjanjian perikatan jual beli tanah di Kabupaten Gianyar dan akibat hukum dari pembatalan akta perjanjian perikatan jual beli tanah karena wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan melakukan wawancara. Berdasarkan hasil dari penelitian, perjanjian perikatan jual beli tanah dapat dilakukan melalui kesepakatan kedua belah pihak ataupun secara sepihak, proses pembatalan akta perjanjian perikatan jual beli tanah dapat dilakukan di kantor Notaris dimana akta perjanjian dibuat. Akibat hukum yang tidimbulkan dari pembatalan akta perjanjian perikatan jual beli tanah karena wanprestasi dapat menyebabkan batalnya akta perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris.
HAK PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM SERANGAN KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIAHAK PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM SERANGAN KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Anak Agung Adi Lestari; Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi; I Gusti Bagus Hengki
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v4i1.5472

Abstract

Masalah yang diuraikan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana perlindungan hukum bagi warga sipil dalam serangan konflik bersenjata dilihat dari hak asasi manusia, dan bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga sipil. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata dalam hak asasi manusia dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penduduk sipil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang beranjak dari kesenjangan norma/asas hukum. Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum bagi warga sipil dalam serangan konflik bersenjata ditinjau dari hak asasi manusia yaitu Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak atas rasa aman dan damai serta perlindungan dari ancaman takut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan Pasal 35 Setiap orang berhak hidup dalam masyarakat dan ketertiban negara yang damai, aman, dan tenteram yang menghormati, melindungi, dan sepenuhnya mewujudkan hak asasi manusia. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi penduduk sipil adalah dengan mengerahkan aparat keamanan TNI/Polri berdasarkan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 untuk merumuskan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi warga sipil dalam konflik bersenjata, dalam rangka pengerahan polisi sebagai bentuk upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga sipil dalam konflik bersenjata, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pembentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat serta terwujudnya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
Efektivitas Kewenangan Polri Dalam Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Hukum Polda Bali Eudoksiana Jelinang1; I Gusti Bagus Hengki
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tugas dan wewenang Polri secara umum diatur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Polri. Ketentuan ini merupakan penjabaran dari Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 6 ayat (1) Tap MPR RI No. VII/IV/MPR/2000 tentang Peran TNI Dan Polri yang menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Tugas dan wewenang Polri di masa Covid-19 tetap berpedoman dengan tugas dan wewenang Polri secara umum, ditambah dengan beberapa rambu-rambu hukum baik berupa Undang-Undang, Instruksi Presiden RI, Peraturan presiden dan beberapa kebijakan Kapolri kepada seluruh jajarannya dalam surat telegram dalam rangka mempertegas dan mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia.
Problematika Pemeriksaan Perkara Perceraian Karena Terjadinya Pertengkaran Terus Menerus Tanpa Dihadiri Tergugat Di Pengadilan Negeri Denpasar I Wayan Agus Vijayantera; I Gusti Bagus Hengki; Putu Lantika Oka Permadhi; Ni Wayan Yunika Duarta; Nidya Kameswari Perbawa
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Negeri Denpasar, selain jumlah perkaranya yang sangat tinggi di setiap tahunnya, perkara perceraian dengan cara verstek juga banyak terjadi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian menggunakan penelitian hukum empiris untuk menganalisis pentingnya kehadiran Tergugat dalam pemeriksaan perkara perceraian sebagai strategi membangun kembali komunikasi yang baik untuk mewujudkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian, serta menganalisis pembuktian terhadap alasan yang sering digunakan dalam perkara perceraian berupa pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, tanpa dihadirinya pihak Tergugat di Pengadilan Negeri Denpasar. Pada pembahasannya, kehadiran Tergugat memegang peran yang sangat penting guna meningkatkan peran Majelis Hakim melakukan usaha mendamaikan para pihak, namun kendalanya adalah banyak tergugat yang tidak mau menghadiri persidangan sehingga usaha mendamaikan yang menjadi peran Majelis Hakim tidak maksimal. Meskipun perkara perceraian tidak dihadiri tergugat, pembuktian wajib dilakukan oleh penggugat untuk membuktikan dalilnya. Membuktikan terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga menjadi kendala ketika pihak Tergugat tidak hadir. Hal ini karena pengakuan terjadinya pertengkaran membutuhkan respon dari pihak Tergugat untuk dapat disesuaikan keterangannya. Pembuktian yang dilakukan pihak Penggugat tidak menjadi mutlak bahwa dalil yang diajukan dikabulkan.