Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik) Journal of Public Administration and Local Governance Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Damayanti, Ratnaningsih
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
KERJASAMA TIGA DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA KAWASAN GUNUNG SEWU UNESCO GLOBAL GEOPARK TAHUN 2015-2017 Anggraini, Wildania; Rahayu, Restu Karlina; Damayanti, Ratnaningsih
Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark terletak di tiga wilayah di tiga provinsi yang berbeda yaiu Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan. Hal tersebut tidak terlepas dari pendanaan, promosi, sarana dan prasarana yang menunjang. Berkaitan dengan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui  pelaksanaan kerjasama antar daerah Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan dalam pengembangan pariwisata kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark tahun 2015-2017  dengan menggunakan tiga aspek yaitu sharing of experiences, sharing of benefits, dan sharing of berdens. Serta mengetahui faktor pendorong kerjasama antar daerah tersebut. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa dasar hukum yang digunakan kerjasama antar daerah ini khususnya dalam pengembangan pariwisata Kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark yaitu perjanjian maupun kesepakatan bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan. Kerjasama antar daerah ini juga digunakan sebagai sarana berbagi pengalaman diantara daerah-daerah yang terlibat didalamnya. Selain itu kerjasama antar daerah tersebut juga menunjukkan adanya keuntungan yang didapat. Kerjasama yang dilakukan ketiga daerah menunjukkan sharing yang dilakukan sudah cukup baik diantara ketiganya.
Penerapan Model Smart Village dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi pada Desa Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang Tia Subekti; Ratnaningsih Damayanti
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 3, No 1 (2019): Good Village Governance for Improving Public Services
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v3i1.1358

Abstract

AbstrakKajian tentang pembangunan desa tengah populer dalam diskursus politik dan pemerintahan. Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang melahirkan adanya kebijakan tentang dana desa dan mengakibatkan peningkatan yang signifikan pada pengembangan inovasi desa. Trend inovasi desa saat ini mencoba mangadopsi model smart village yang merupakan turunan dari smart city. Sebagai sebuah konsep baru, penerapan smart village di Indonesia masih belum maksimal. Masih banyak ditemukan gap antara kajian teoritis dengan praktik dalam penerapan smart village. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba melihat  pengembangan smart village di Kabupaten Malang dengan titik fokus pada pengembangan ekowisata berbasis smart village di Desa Sanankerto Kabupaten Malang. Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Harapannya melalui penelitian ini mampu menghasilkan sedikitnya tiga temuan utama. Pertama, sejauh mana upaya penerapan smart village diterapkan dalam pengembangan desa wisata berbasis ekowisata. Kedua, peluang dan tantangan penerapan smart village. Ketiga, rekomendasi kepada para stakeholder terkait. Kata Kunci: Smart Village; Desa, Desa Wisata; Kabupaten Malang.
KONTEKS SOSIAL-KEPERCAYAAN & WARISAN KELEMBAGAAN: FAKTOR BERKEMBANGNYA STUNTING DI TINGKAT LOKAL Ratnaningsih Damayanti; Arief Budi Nugroho; Reza Triarda; Ira Permata Sari
Sosioglobal Vol 5, No 2 (2021): Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi
Publisher : Department of Sociology, Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jsg.v5i2.32119

Abstract

Tulisan ini berupaya menggali konteks yang membentuk dan mengembangkan ancaman stunting (gangguan tumbuh dan kembang) sumber daya manusia Indonesia di tingkat lokal masuk dalam status kronis. Dengan meneliti kasus stunting di Trenggalek, mengindikasikan pelembagaan urusan wajib pemerintahan bidang kesehatan oleh pemerintah di tingkat lokal sebagai hasil  pembagian kewenangan pusat dan daerah di Indonesia tidak bekerja pada ruang hampa bebas nilai, bahkan seringkali terbawa arus sehingga tidak ada kelembagaan kesehatan yang kokoh di tingkat lokal. Absennya pelembagaan terhadap masalah kesehatan  stunting ini tidak terlepas dari pembiaran kekosongan pengetahuan tentang stunting di masyarakat yang lambat laun menyusup dalam logik berfikir negara di tingkat lokal. Data dalam tulisan ini dicari mempergunakan wawancara mendalam kepada kepada aktor-aktor pengambil kebijakan, orang tua anak stunting, petugas pemberi layanan kesehatan kepada anak stunting, dan perangkat desa di Kabupaten Trenggalek. Hasilnya adalah terjadi perubahan logika berfikir dari stunting adalah hanya permasalahan kesehatan menjadi stunting adalah permasalahan sosial yang harus diselesaikan oleh berbagai sektor. Perubahan logika berfikir ini memberikan dampak secara kelembagaan pada kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Trenggalek.
Demokrasi di Malang Menggali Kontribusi Masyarakat Sipil Dalam Pengembangan Demokrasi Lokal Ratnaningsih Damayanti; Rachmad Gustomy; Muhtar Haboddin
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.1.2017.19-36

Abstract

Hampir 2 (dua) dekade setelah masa reformasi perlu dilihat kembali bagaimana peran masyarakat sipil dalam pengembangan demokrasi, khususnya demokrasi lokal. Penelitian ini berfokus pada konstribusi masyarakat sipil dalam demokrasi di Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali kontribusi mereka dalam pengembangan demokrasi lokal. Konsepsi masyarakat sipil yang dipergunakan ialah masyarakat sipil versi Alexis de Tocqueville, yaitu masyrakat sipil sebagai asosiasi sukarela untuk membatasi kekuasaan negara. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah masyarkat sipil di Kota Malang dikelompokkan kedalam 6 isu utama, yaitu penanganan terhadap anak jalanan, isu kesehatan, isu pemerintahan, isu perempuan, dan isu buruh, dan isu pendidikan. Kontribusi masyarakat sipil dalam demokrasi di Kota Malang adalah Pertama, mereka menyediakan basis pembatas kekuasaan negara. Kedua, masyarakat sipil melengkapi peran partai politik dalam mendorong partisipasi, meningkatkan efektifitas dan ketrampilan berdemokrasi serta mendorong pemahaman tentang kewarganegaraan. Ketiga, membangun saluran di luar partai politik untuk mengartikulasikan, menampung dan merepresentasikan kepentingan perempuan, buruh, dan kelompok marginal seperti LGBT dan anak jalanan.
Peleburan ego sektoral: strategi menurunkan stunting di Trenggalek Ratnaningsih Damayanti; Arief Budi Nugroho; Reza Triarda; Ira Permata Sari
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 6 No 2 (2021): Oktober 2021
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.6.2.197-216.2021

Abstract

For a very long time, villages have been positioned as objects of development by the state in various fields of development, including health and human resources. After the implementation of the village law issued in 2014, villages were granted autonomy. The granting of this autonomy does not necessarily make the village dissolve in the euphoria of celebrating managing its territory, especially health matters. Villages cannot simply be separated from the resources of the authorities that have been accustomed to relied on villages so far. Our study shows that there are negotiation efforts between the two autonomous regions to resolve cases of stunting (failure to develop and develop children) in Trenggalek District. What we want to put forward in this study is the strategy adopted by the village and the ingenuity of the district to embrace the village in preventing and reducing stunting. This research use a qualitative research methodThrough interviews with various parties at the local, sub-district, and village government levels, we found that the negotiations carried out had been able to change the ego between actors and the negative stigma about stunting into a collective force capable of fighting the high rate of stunting in Trenggalek District. Stunting is not only a problem for the health department . The stunting case in Trenggalek District can be reduced through cooperation between actors from various sectors because stunting is a form of failure of various policies that must be addressed together.
PEMBERDAYAAN APARATUR DESA MELALUI PELATIHAN SISTEM INFORMASI DESA GUNA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI MASYARAKAT DI DESA TEGALWERU,KECAMATAN DAU,KABUPATEN MALANG Alifiulahtin Utaminingsih; Irma Fitriana Ulfah; Andi Setiawan; Ratnaningsih Damayanti; Devi Farah Azizah
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (J-ABDIMAS) Vol 5 No 1 (2018): JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2018
Publisher : Publisher UPT P2M Politeknik Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Not yet optimal quality of administrative services to the community due to the limited ability to use Information Technology apparatus, therefore it is necessary to develop and assist the apparatus in developing IT-based village E-Gov optimally, so that village administration can run better. After knowing the capabilities of the village apparatus in IT utilization, then training, facilitation and mentoring of E-Gov were carried out for village officials to have the skills and abilities to improve the quality of administrative services for the people of Tegalweru Village, Dau District, Malang Regency.Enhancing IT capacity in implementing good governance related to efforts to develop insights and knowledge about E-Gov (mentoring E-Gov and E-Biling, etc.) to village officials (Village Heads, Village Secretaries and all other village apparatus) as an effort to improve the skills of IT use in an effort to improve the quality of services and reporting all village government activities quickly, precisely and effectively.
Analisis Optimalisasi Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Reza Triarda; Ratnaningsih Damayanti
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v6i1.9350

Abstract

Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali dijadikan bahan komparasi antar kabupaten/kota di Indonesia. Tidak hanya besarannya saja, tetapi juga komposisinya terhadap jumlah pendapatan daerah selain dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah menarik untuk dikaji. Umumnya, penerimaan PAD didominasi oleh pajak daerah. Sayangnya, jenis-jenis pajak daerah terlalu kaku sehingga menyulitkan bagi kabupaten/kota dalam berinovasi demi meningkatkan PAD. Untuk meningkatkan PAD lahkah pertama yang diperlukan adalah menganalisis potensi daerah masing-masing. Dengan mempergunakan dokumen-dokumen keluaran Pemerintah Kota Malang antara tahun 2012-2019 yang dianalisis secara kuantitatif, tulisan ini menemukan hasil bahwa perkembangan ekonomi telah merubah potensi daerah. Beberapa sektor pajak seperti BPHTB, PBB, dan PPJ tidak dapat lagi dijadikan sebagai sektor yang diandalkan apabila masih dikalkukasi dan dikelola dengan pemahaman lama. Terdapat faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah Kota Malang, seperti suku bunga bank, pertumbuhan ekonomi makro, nilai tukar rupiah terhada dolar, dan lain-lain yang juga berpengaruh pada realisasi pajak daerah. Perkembangan ekonomi Kota Malang telah menghasilkan primadona baru dalam pajak daerah, yaitu hotel dan restoran. Sayangnya Pemerintah Kota Malang masih terlalu berfokus pada BPHTB, PBB, dan PPJ sehingga belum mengoptimalkan potensi pajak hotel dan restoran.
Co-Authors Alifiulahtin Utaminingsih Andik Setiawan Anggraini, Wildania Devi Farah Azizah Gustomy, Rachmad Ira Permata Sari Muhtar Haboddin Rahayu, Restu Karlina Reza Triarda Tia Subekti Ulfah, Irma Fitriana