Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Kekuatan Surat Wasiat di Bawah Tangan Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia Argani, Latif; Suwaryo, Slamet; Wardani, Susilo
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol. 11 No. 1 (2025): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v11i1.9833

Abstract

Fenomena sosial menunjukkan bahwa masyarakat masih sering membuat surat wasiat tanpa melibatkan notaris, sehingga menimbulkan permasalahan hukum ketika dokumen tersebut dijadikan dasar pembagian warisan. Secara normatif, hukum nasional memberikan kekuatan hukum terbatas terhadap surat di bawah tangan, namun hukum waris Islam masih mengakui keabsahannya selama memenuhi syarat substansial seperti adanya niat pewasiat, kehadiran saksi yang adil, serta isi yang tidak bertentangan dengan syariat. Pengakuan terhadap surat tersebut sangat bergantung pada kesepakatan para ahli waris dan keputusan yudisial dalam proses pembuktian di pengadilan agama. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 195–214 serta beberapa putusan Mahkamah Agung terkait sengketa wasiat. Hasil penelitian menegaskan bahwa demi menghindari konflik hukum, surat wasiat sebaiknya dibuat secara autentik atau disahkan secara resmi agar memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat.
Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Antropologi Hukum: Konflik Antara Hukum Adat dan Peraturan Perundang-Undangan Suwaryo, Slamet; Argani, Latif; Supratikno, Anang; Widodo, Slamet
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 2 (2025): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v8i2.8729

Abstract

Penelitian ini membahas pluralisme hukum di Indonesia dengan pendekatan antropologi hukum untuk menganalisis konflik antara hukum adat dan peraturan perundang-undangan. Meskipun konstitusi mengakui eksistensi hukum adat, dominasi hukum negara dalam hirarki normatif kerap menimbulkan ketegangan, terutama dalam ranah agraria, waris, perkawinan, dan pidana adat. Studi ini menyoroti bagaimana masyarakat lokal lebih memilih hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian konflik karena memiliki legitimasi sosial dan simbolik yang lebih kuat dibanding hukum formal negara. Pendekatan antropologi hukum dipilih karena mampu menggambarkan hukum sebagai praktik sosial hidup (law as lived), bukan semata teks normatif (law as written). Penelitian ini menggunakan metode etnografi hukum, meliputi observasi partisipatif dan wawancara mendalam untuk mengungkap cara masyarakat memahami dan menegosiasikan pilihan normatif di tengah konflik. Hasilnya menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia bukanlah dualisme yang kaku, melainkan sistem dinamis dengan interlegality antar norma adat, agama, dan negara. Dalam beberapa kasus, mekanisme adat terbukti lebih efektif dalam mengupayakan keadilan substantif dibanding proses litigasi formal. Studi ini juga menyoroti pentingnya rekognisi substantif terhadap hukum adat serta integrasi kelembagaan adat ke dalam sistem hukum nasional. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengayaan teori pluralisme hukum (Griffiths, Moore, Santos) dalam konteks Indonesia serta penyusunan model pluralisme hukum empiris berbasis data lapangan. Temuan ini diharapkan dapat mendorong pembentukan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan sensitif terhadap keberagaman norma lokal.
Legal Protection for Sellers in Cash on Delivery Schemes: Analysis of Consumer Rights Abuse in Electronic Commerce Transactions Argani, Latif; Wardani, Susilo; Saefudin, Yusuf
Journal of Law and Policy Transformation Vol 10 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v10i2.11900

Abstract

The development of information technology has led to a shift from conventional transactions to electronic commerce, including the widespread use of Cash on Delivery (COD) systems on marketplace platforms. Although COD provides a sense of security for consumers, it also creates legal risks for sellers, particularly when buyers abuse the product return mechanism. This study examines the legal protection available to online sellers against the misuse of COD returns, using a case example of a sports retail business in Banyumas, including Planet Shoes Banyumas. This research applies a normative legal method based on the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), particularly the provisions governing sale and purchase agreements (Articles 1457–1540), the principle of good faith (Article 1338 paragraph 3), the principle of balance between contractual parties, and the concept of breach of contract (Article 1243). The act of returning goods that have been replaced with different items constitutes a breach of contract, which gives sellers the legal right to demand performance or compensation. The findings indicate that the enforcement of sellers’ rights is often constrained by limited evidence, incomplete consumer data, and the restricted role of third parties such as marketplace platforms and courier services, whose responsibilities are not comprehensively regulated in electronic contracts. This study recommends strengthening legal protection through clearer contractual clauses, proper documentation of product conditions, and technical verification mechanisms during the return process. The findings are expected to contribute to the development of civil law in the context of digital transactions and to provide practical guidance for business actors using COD systems in order to promote more balanced contractual relationships.