Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Rekonstruksi Peran Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas dalam Perspektif Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Agama Islam Muhammad Syaifuddin; Asmuri; Amin Maksum
Jurnal Teologi Islam Vol. 1 No. 2 (2025): NOVEMBER (in progress)
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/mq0rew17

Abstract

Kebijakan pengelolaan pendidikan agama Islam di sekolah dan madrasah menempatkan kepala sekolah, guru, dan pengawas sebagai aktor strategis dalam menjamin mutu pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi peran ketiganya berdasarkan ketentuan normatif dalam regulasi pemerintah, khususnya regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Pendekatan yang digunakan adalah studi pustaka dengan teknik analisis dokumen terhadap Peraturan Menteri Agama, Keputusan Dirjen Pendis, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepala sekolah memiliki fungsi manajerial dan supervisi kebijakan, guru sebagai pelaksana kurikulum berbasis nilai keagamaan, dan pengawas sebagai penjamin mutu dan pelaksana evaluasi kebijakan di lapangan. Rekonstruksi peran ini penting sebagai upaya memperkuat integrasi peran kelembagaan dalam meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam secara sistemik. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola pendidikan Islam berbasis kebijakan publik yang responsif dan adaptif.
AKREDITASI SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN MUTU MADRASAH (TELAAH KEBIJAKAN DAN REKOMENDASI STRATEGIS) Frisca Alamanda; Muhammad Syaifudin; Asmuri
Al-Ihda' : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Vol. 20 No. 2 (2025): Oktober: Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran
Publisher : STAI Nurul Falah Airmolek

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55558/al-ihda.v20i2.271

Abstract

This study critically evaluates the policy of madrasah accreditation within the framework of Indonesia’s national education quality assurance system. Employing a qualitative-descriptive method and document analysis, the research explores policy content, implementation challenges, stakeholder responses, and the effectiveness of accreditation as a quality enhancement instrument. Ten major regulations are reviewed, including Law No. 20/2003, GR No. 19/2005, GR No. 32/2013, GR No. 17/2010, MoEC Regulations No. 59/2012 and 13/2018, MoRA Regulation No. 90/2013, MoEC Decrees No. 193/2012 and 1005/2020, and BAN-S/M Decree No. 215/2021 on IASP 2020. The findings reveal that despite regulatory progress, implementation remains administratively driven, lacks contextual responsiveness, and provides insufficient institutional support. A paradigm shift toward a transformative, participatory, and empowerment-based accreditation model is urgently needed.