Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.346
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Interest : Jurnal Ilmu Kesehatan Jurnal Dinamika Hukum Majalah Ilmiah MOMENTUM Jurnal Keterapian Fisik Compiler COLLASE (Creative of Learning Students Elementary Education) Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Jurnal Medika Hutama DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam Al-Mujahidah : Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Akademika: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Jurnal Sistem Informasi Triguna Dharma (JURSI TGD) Kajian Moral dan Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar (JIPDAS) Jurnal Ilmu Multidisplin JPLED At-Tajdid: Journal of Islamic Studies Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam Communicator : Journal of Communication Jurnal Teologi Islam
Muhammad Syaifuddin
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
PENGATURAN HUKUM PERSETUJUAN SIRKULER LINTAS NEGARA PEMEGANG SAHAM PT PMA DALAM PERJANJIAN KREDIT NOTARIAL rini oktarina; Muhammad Syaifuddin; Achmad Syarifudin
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 8 Nomor 2 November 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v0i0.392

Abstract

Abstrak: Investasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun asing sangat diperlukan untuk menunjang roda pembangunan dan perekonomian di Indonesia. Dalam menggerakkan pembangunan tersebut, seringkali investor perlu mendapat suntikan pembiayaan kredit dari perbankan. Bagi investor vang berbentuk PT yang mendapat fasilitas kredit dari perbankan, persetujuan pemegang saham adalah salah satu dokumen wajib yang harus dipenuhi. Kendala pemenuhan dokumen tersebut seringkali ditemui pada PT PMA, yang biasanya pemegang saham PT PMA berdomisili di luar negeri. Sebagai solusinya, pemegang saham PT PMA akan memberikan persetujuan melalui keputusan sirkuler yang ditandatangani di negara asal pemegang saham. Dalam Perseroan Terbatas (PT), Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS) merupakan organ tertinggi yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam PT tersebut.  PT yang mendapatkan pembiayaan kredit dari perbankan, biasanya akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham terkait fasilitas yang diperoleh PT. Hal ini yang bisa menjadi salah satu alasan diadakannya RUPS. RUPS dapat  dilaksanakan secara konvensional dan secara sirkuler. RUPS secara konvensional dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemegang saham secara bersamaan. Seringkali juga ditemukan kesulitan untuk ”mengumpulkan” para pemegang saham di saat yang bersamaan, dan untuk mengatasi hal tersebut dapat dilaksanakan pengambilan keputusan secara sirkuler, sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Pada prakteknya, keputusan sirkuler ini dapat dibuat dan ditandatangani oleh pemegang saham PT yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia (luar negeri), keputusan sirkuler inilah yang sering disebut sebagai Keputusan Sirkuler Lintas Negara. Atas dasar Keputusan Sirkuler inilah nantinya akan dituangkan dalam akta perjanjian kredit yg dibuat secara notarial.Abstract:Both domestic and foreign investments are needed to support the wheels of development and the economy in Indonesia. In driving the development, investors often need to get credit financing injections from banks. For PT investors who obtain credit facilities from banks, shareholder approval is one of the mandatory documents that must be met. Constraints on the fulfillment of these documents are often encountered at PT PMA, which is usually the shareholder of PT PMA domiciled abroad. As a solution, the shareholders of PT PMA will give their approval through a circular decision signed in the country of origin of the shareholders. In a Limited Liability Company (PT), the General Meeting of Shareholders of the Company (GMS) is the highest organ that represents the interests of all shareholders in the PT. PT that obtains credit financing from banks, usually will be asked for approval from shareholders related to the facilities obtained by PT. This could be one of the reasons for the holding of a General Meeting of Shareholders. RUPS can be held conventionally and circularly. GMS is conventionally conducted by gathering all shareholders together. It is also often difficult to "gather" shareholders at the same time, and to overcome this a circular decision can be made, as provided for in article 91 of Law No. 40/2007 concerning Limited Liability Companies (PT). In practice, this circular decision can be made and signed by PT shareholders domiciled outside the territory of Indonesia (overseas), this circular decision is often referred to as the Cross-Country Circular Decision. On the basis of this Circular Decree, it will later be contained in a notarial deed of credit agreement.
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI YANG TIDAK MENCANTUMKAN KLAUSUL JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (Studi Pelaksanaan Beberapa Kontrak Kerja Konstruksi Di Pemerintah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi) een supardi; Muhammad Syaifuddin
Lex LATA Volume 2 Nomor 2, Juli 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v2i2.823

Abstract

Perjanjian-perjanjian kerja konstruksi didalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2018 diwilayah Pemerintahan Kota Sungai Penuh tidak mencantumkan klausul jaminan sosial ketenagakerjaan sedangkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mewajibkan klausul Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masuk dalam klausul kontrak. Permasalahan yang terdapat didalam Perjanjian Kerja Konstruksi di Pemerintah Kota Sungai Penuh tersebut adalah mengenai Konstruksi Hukum Perjanjian Kerja Konstruksi Antara Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan Pekerja, Akibat Hukum Tidak Mencantumkan Klausul Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Dampak perlindungan hukum terhadap pekerja dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Konstruksi dan Perjanjian Kerja Konstruksi yang seharusnya dikembangkan dan dilaksanakan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Pemerintah kota Sungai Penuh selaku pengguna jasa dan pihak kontraktor selaku penyedia jasa terikat hubungan kerja dituangkan didalam suatu Perjanjian Kerja Konstruksi. Perjanjian Kerja Konstruksi yang tidak mencantumkan klausul perlindungan pekerja, memuat ketentuan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosialmengakibatkan Perjanjian Kerja Konstruksi tersebut batal demi hukum. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi tidak melaksanakan kewajibannya mendaftarkan pekerjanya dalam Program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan mengakibatkan pekerja tidak terlindungi Program  Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Kematian (JKM) dan tidak mendapatkan fasilitas tambahan. Klausul-klausul pokok didalam kerangka Perjanjian Kerja Konstruksi Pemerintah Kota Sungai Penuh harus sesuai Pasal 47 ayat(1) UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Analisis Peralihan Paten sebagai Objek Wakaf Moulyta Elgi Trinanda; Joni Emirzon; Muhammad Syaifuddin
Lex LATA Volume 1 Nomor 1, Maret 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v1i1.257

Abstract

Memilih analisis judul paten transisional sebagai objek wakaf (kajian Pasal 74 Ayat (1) UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten terkait UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf) dimotivasi oleh penggantian UU Paten yang menjadikannya satu perubahannya adalah menambah transfer paten melalui wakaf yang pada dasarnya telah diakomodir dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf sehingga memperkuat transfer paten sebagai objek wakaf. Pengalihan paten jelas juga menyebabkan konsekuensi hukum bagi penemu dan pemegang paten. Transisi paten sebagai objek wakaf adalah terobosan baru mengingat wakaf didominasi oleh objek tidak bergerak, sedangkan paten memiliki potensi besar untuk wakaf di Indonesia. Berdasarkan uraian ini, masalah hukum: 1) Apa dasar konseptual untuk paten yang akan digunakan sebagai objek wakaf ? 2) Apa efek hukum dari paten sebagai objek wakaf?, 3) Bagaimana mengoptimalkan paten sebagai objek transisi wakaf menuju wakaf di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan normatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Teknik analisis hukum dilakukan dengan cara penafsiran hukum, termasuk: a. interpretasi gramatikal; b. interpretasi sistematis; c. interpretasi resmi; d. interpretasi historis dan; Penafsiran teleologis. Sedangkan teknik menyimpulkan dari rumusan masalah dalam penelitian ini digunakan deduktif
PEMBERIAN KOMPENSASI OLEH PT PLN (PERSERO) ATAS TANAH, BANGUNAN DAN TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI Jimmi Faroca Daniel Simatupang; Muhammad Syaifuddin; Happy Wasito
Lex LATA Volume 2 Nomor 3, November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v2i3.680

Abstract

Pembangunan SUTT 150 kV Rantau Dadap – Lumut Balai ditargetkan untuk dapat beroperasi pada bulan Juni 2020 dan membutuhkan sebanyak 115 (seratus lima belas) tower dan 115 (seratus lima belas) ruang bebas di bawah jaringan transmisi. Pada penyediaan ruang bebas di bawah jaringan transmisi, PT PLN (Persero) memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman kepada pihak yang berhak dalam bentuk uang. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di tarik kesimpulan bahwa PT PLN (Persero) masih mengalami kendala dalam pemberian kompensasi sesuai ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan Peraturan Perundang-undangan, antara lain penolakan dari pemegang hak atas tanah, bangunan dan/atau tanaman atas nilai kompensasi yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai sebesar 15% (lima belas persen) dari Nilai Pasar Tanah dan Bangunan tanpa adanya ruang negosiasi, serta  pemberian kompensasi yang ditetapkan sebanyak 1 (satu) kali. Dengan memperhatikan kultur budaya setempat, maka atas kendala-kendala ini PT PLN (Persero) melakukan upaya pendekatan secara persuasif kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan/atau tanaman agar dapat menerima kompensasi dengan melibatkan tokoh adat, perangkat desa, kecamatan dan Bintara Pembina Desa TNI Angkatan Darat (BABINSA), yang kemudian berimplikasi terhadap mundurnya waktu penyelesaian pembangunan dari yang telah direncanakan. Disarankan agar peraturan mengenai pemberian Kompensasi dapat dilakukan penyesuaian pada hal-hal antara lain : penyesuaian besar penurunan nilai ekonomis atas tanah dan bangunan yang sebelumnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen), mengakomodir tata cara yang berlaku umum pada suatu sistem masyarakat adat agar dapat menjadi dasar bagi PT PLN (Persero) dalam mempersiapkan sarana dan fasilitas pemberian kompensasi, serta pengaturan secara jelas bentuk Perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan penerima kompensasi untuk menghindari tuntutan kompensasi dari pemilik baru dalam hal terjadi peralihan hak atas tanah, bangunan dan/atau tanaman yang sebelumnya telah diberikan kompensasi.
KERJASAMA PT PERTAMINA EP DENGAN PT PETRO MUBA DALAM PENGUSAHAAN SUMUR TUA MINYAK BUMI DI LAPANGAN BABAT DAN KUKUI DESA SUNGAI ANGIT Adrian Gunawan; Joni Emirzon; Muhammad Syaifuddin
Lex LATA Volume 2 Nomor 3, November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v2i3.1016

Abstract

AbstrakPengusahaan sumur tua minyak memiliki potensi strategis dan ekonomis. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1 Tahun 2008 diterbitkan dalam rangka mengoptimalkan produksi minyak bumi dalam suatu wilayah kerja yang di dalamnya terdapat sumur tua dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi sumur tua, dengan cara mengikutsertakan partisipasi masyarakat sekitarnya. PT Pertamina EP (BUMN) bekerjasama dengan PT Petro Muba (BUMD) untuk memproduksi minyak bumi pada 565 sumur tua di Lapangan Babat dan Kukui Desa Sungai Angit. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan mengevaluasi penerapan Permen ESDM No.1 Tahun 2008 dalam kerjasama pengusahaan sumur tua minyak bumi antara PT Pertamina EP dengan PT Petro Muba di Lapangan Babat dan Kukui Desa Sungai Angit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang di dukung dengan data empiris, menggunakan pendekatan pendekatan perundangan, sosiologi. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kerjasama dalam bentuk perjanjian yang dilakukan antara PT. Pertamina EP dan PT Petro Muba telah sesuai Permen ESDM No.1 Tahun 2008. Model perjanjian yang digunakan adalah Imbalan Jasa Produksi. Periode perjanjian kerjasama adalah lima tahun dan dapat diperpanjang kembali selama lima tahun. Kerjasama yang dilakukan sudah terlindungi secara hukum dan memberikan manfaat kepada ekonomi masyarakat dan pembangunan di wilayah pengusahaan sumur tua minyak. Kata Kunci: Peraturan, Kerjasama,Pengusahaan,Sumur Tua Minyak
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI TAKSI (MITRA) BERBASIS ONLINE PADA PT. GRAB INDONESIA Yochi Ayunita; Annalisa Yahanan; Muhammad Syaifuddin
Lex LATA Volume 1 Nomor 1, Maret 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v1i1.263

Abstract

Hasil penelitian menunujukkan bahwa hubungan antara PT. Grab dan driver merupakan hubungan kemitraan. Isu hukum yang akan dibahas dalam tesis ini: 1) Apa legalitas dan konstruksi hukum (status, kedudukan, hak, dan kewajiban) para pihak PT. Grab dan Pengemudi taksi dalam perjanjian pengangkutan jalan berbasis online, 2) Apakah legalitas dan konstruksi hukum perjanjian pengangkutan jalan berbasis online telah memberikan perlindungan hukum terhadap pengemudi taksi berbasis online, 3) Bagaimanakah konsep perlindungan hukum terhadap pengemudi taksi dalam pelaksanaan perjanjian jalan berbasis online dimasa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative yang bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, dan teori. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pengertian keterkaitan badan hukum dengan yang lainnya sehingga dasar hukum yang digunakan adalah Kitab undang – undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan pelaksanaan teknis operasional didasarkan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017, pengaturan hukum belum memberikan perlinungan hukum terhadap driver karena aturan yang belum secara spesifik mengatur hubungan antara penyedia aplikasi seperti PT. Grab dan driver. Dan konsep perlindungan hukum terhadap pengemudi taksi dalam pelaksanaan perjanjian transaksi online diawali dengan pembentukan badan hukum yang menjadi para driver. Penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan masukan bagi akademisi dan bagi usaha jasa pelayanan aplikasi berbasis online. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA MULTIMEDIA DARI PEMBAJAKAN YANG TERDAPAT PADA VIDEO BLOGGING (VLOG) MELALUI MEDIA BERBASIS ONLINE Muslim Nugraha; Muhammad Syaifuddin; K.N. Sofyan Hasan
Lex LATA Volume 3 Nomor 1, Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v3i1.879

Abstract

ABSTRAK : Pemanfaatan multimedia telah memberikan dampak yang begitu besar bagi perkembangan kemajuan hidup di masyarakat dalam menyampaikan informasi dengan mudah. Video Blogging (Vlog) merupakan satu diantara hasil karya cipta yang dihasilkan dengan memanfaatkan sarana multimedia. Vlog merupakan media penyampaian informasi yang mudah dipahami dan serta menarik minat masyarakat dibandingkan media tulisan. Namun pada kenyataanya, telah terjadi banyak pelanggaran hukum terhadap hak cipta dalam kehidupan masayarakat, padahal penggunaan multimedia, terutama dalam sebuah vlog diyakini dapat mempermudah penggunanya untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat bahkan media ini mampu menjadi penggerak ekonomi negara terutama di bidang industri kreatif yang bertujuan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia sendiri. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebab dan proses terjadinya pelanggaran hukum dalam pembajakan hak cipta multimedia yang terdapat pada video blogging (vlog) melalui media berbasis online, perlindungan hukum preventif dan represif, dan konsep pengaturan hukum pemanfaatan multimedia dalam video blogging (vlog) yang melindungi hak cipta yang terdapat di dalamnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum dengan menggunakan pendekatan analitis, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan.  Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelanggaran hukum dalam pembajakan hak cipta multimedia yang terdapat pada video blogging (vlog) melalui media berbasis online terjadi karena beberapa sebab dan proses yaitu keuntungan ekonomi yang besar dalam publikasi video blogging (vlog) secara online, kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap nilai-nilai hak kekayaan intelektual, dan mudahnya akses teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pembajakan video blogging (vlog).  Perlindungan hukum preventif terdapat dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menitik beratkan kepada keekslusifan kreator konten vlog selaku pencipta atau pemegang hak cipta dan perlindungan hukum represif terhadap kreator konten vlog yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata ke pengadilan niaga dan menuntut secara pidana. Konsep pengaturan hukum pemanfaatan multimedia yang melindungi hak cipta yang terdapat dalam video blogging (vlog) diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengutamakan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengembangkan inovasi dan kreasi pencipta.
Pengaruh Penggunaan Medial Arc Support Terhadap Tingkat Kelelahan Dan Stress Pada Penderita Fascitis Plantaris Yopi Harwinanda Ardesa; Cica Tri Mandasari Ningsih; Muhammad Syaifuddin
Interest : Jurnal Ilmu Kesehatan Vol 7 No 1 (2018): INTEREST : JURNAL ILMU KESEHATAN
Publisher : Poltekkes Kemenkes Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37341/interest.v7i1.66

Abstract

Abstract: Plantaris Fascitis, Medial Arc Support, Fatigue, Stress. This research purpose to know the effect of Medial Arc Support in patients with plantar fascitis against fatigue and stress on employees packing PT TPS Food TBK. Experimental studies using quantitative methods to approach one group pretest-posttest design. The study population was all employees at PT TPS Food packing TBK suffering from plantar fascitis. To measure the reduction of pain in the plantar fasciitis with measuring tools such as Visual Analoc Scale by taking data on the day before treatment done and a day after the last treatment carried out (4 weeks). Examination carried out under pain painful motion, silent pain, and tenderness. Examination of pain before and after treatment. The results showed the average pretest fatigue patients with plantar fasciitis (24.60) while the average post-test (20.20). Wilcoxon test results showed statistical p value 0,000 <0,05 so that there is influence of Medial Arch Support to decrease fatigue in patients with plantar fasciitis. With the conclusion of the conclusions There is the influence of Medial Arch Support to decrease stress levels in patients with plantar fasciitis with p value 0,000 <0,05. There is the influence of Medial Arch Support to decrease fatigue in patients with plantar fasciitis with p value 0,000 <0,05.
GAGASAN PENGATURAN HUKUM PEMERIKSAAN PERSEROAN TERBATAS (Suatu Evaluasi Normatif terhadap Pasal 138 - Pasal 141 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) Muhammad Syaifuddin
Jurnal Dinamika Hukum Vol 11, No 2 (2011)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2011.11.2.186

Abstract

Law No. 40 Year 2007 oblige good corporate governance. Practically, there is a chance to do wrongful act which cause bad corporate governance. Law No. 40 Year 2007 have some legal inconsistencies, so that cause uncertainty and unused legal practically. The idea of regulating on investigating of a company in forward has to develop of strengthening of legal certainty principle and legal utility principle (besides legal justice principle) which concrete in positive legal norms about performing, governing, investigating and post-investigating of a limited company by shares as a system. Then, the revising of positive legal norms about investigating of a limited company by shares consistently, which refers to the logics of legal rules. Keywords: the investigating, limited company by shares, normative evaluation, legal inconsistency
HUBUNGAN PANJANG PUNTUNG DAN INDEKS MASSA TUBUH DENGAN KESEIMBANGAN BERJALAN PADA PASIEN PASCA AMPUTASI ANGGOTA GERAK BAWAH Muhammad Syaifuddin
JURNAL ILMIAH MOMENTUM Vol 12, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36499/jim.v12i2.1628

Abstract

Amputation can be interpreted as separating the some part or all extremities. Lower limb amputation reaches 85-90 % from all amputations and below-knee amputation ( transtibial amputation ) is the most amputation that has been done. The loss of the lower lead to the undermining of limb funtion, as balance funtion and confidence.The study was observational analytic research with cross sectional design. The research location was in Kuspito, Karanganyar Jaten. The  sample were 52 patients with lower limb amputation, uses comparative study of means. The techniques to collect data used questionnaires and literature. Analysis of data used linear regression .There was a positive correlation was statistically significant between the length of the stump ( b1 = 0.49 ; 95 % CI ; 0.15 to 0.84 ; p = 0.006 ) and IMT ( b2 = 0.31 ; CI 95 % ; 0 , 09 to 0.53; p = 0.006 ) with the balance to walk.Long stump ( stump ) and body mass index ( BMI ) was associated with a walking balance. Keywords: long butt ( stump), IMT , walking balance.
Co-Authors Abdul Rasyid Hamami Achmad Syarifudin Adrian Gunawan Ahmad Husein An Nury Ahwan, Zainul Amin Maksum Anik Indra Mustika Annalisa Yahanan Annisa Tassia Hutagalung Anton Setiawan Honggowibowo Asmuri Asynul Zumarti Baharuddin, Abu Bakar Bahrani Bhisma Murti Bukhari Cica Tri Mandasari Ningsih een supardi Happy Wasito Harly, Muhammad Riadhi Intan Sari, Arrum Jeffri Hasibuan Jimmi Faroca Daniel Simatupang Joni Emirzon K. N. Sofyan Hasan M Satrio Wijaya Masayu Dewi Puspa Lestari Mila Alvionita Milarahma Putri, Dea Wanda mira santika Moulyta Elgi Trinanda Muslim Liyadi Muslim Nugraha Nasib Samsuri Lubis Noorthaibah Nur Maulida Utari Nurhasanah Nurhasanah Randi Sanputra Amyus Rini Oktarina salman paris nasution Siti Masyfufah Suarman Laia Syafaruddin Syafaruddin Tuti Andriani Yochi Ayunita Yopi Harwinanda Ardesa Zaimah Panjaitan