Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Piagam Madinah sebagai Fondasi Negara Modern: Refleksi atas Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW Amril M; Amin Maksum
CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2025): APRIL: Sosial Studies
Publisher : Universitas Serambi Mekkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/rkey5z73

Abstract

Piagam Madinah merupakan dokumen konstitusional yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M sebagai bentuk pengaturan sosial-politik masyarakat Madinah yang majemuk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Piagam Madinah sebagai fondasi awal negara modern melalui refleksi atas nilai-nilai kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengkaji struktur pasal-pasal Piagam Madinah serta relevansinya dengan prinsip-prinsip negara hukum modern seperti keadilan, toleransi, supremasi hukum, dan musyawarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Piagam Madinah telah menerapkan unsur-unsur dasar dari konstitusi modern, seperti jaminan hak asasi, perlindungan minoritas, serta kesetaraan di hadapan hukum. Nilai-nilai kepemimpinan Nabi yang terbuka, partisipatif, dan menjunjung tinggi keadilan sosial menjadikan Piagam ini tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga menjadi inspirasi normatif bagi penguatan sistem demokrasi dan negara hukum di era kontemporer. Dengan demikian, Piagam Madinah dapat dipahami sebagai warisan politik Islam yang progresif dan kontributif terhadap konsep tata negara modern.
Rekonstruksi Epistemologi di Era Postmodernisme: Studi atas Gagasan Islamisasi Ilmu menurut Ismail Raji Al-Faruqi Eva Dewi; Amril M; Amin Maksum
Jurnal Teologi Islam Vol. 1 No. 2 (2025): NOVEMBER (in progress)
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/43v63g24

Abstract

Perkembangan epistemologi di era postmodernisme telah menggugah diskursus filsafat ilmu untuk meninjau ulang relasi antara ilmu pengetahuan, nilai, dan otoritas. Dalam konteks ini, Ismail Raji al-Faruqi menawarkan gagasan besar mengenai Islamisasi ilmu sebagai respons terhadap dominasi epistemologi Barat yang sekuler dan terfragmentasi. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi gagasan epistemologis Al-Faruqi dalam kerangka pemikiran postmodern. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan historis-filosofis, yang menelaah karya-karya primer Al-Faruqi serta literatur filsafat kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islamisasi ilmu menurut Al-Faruqi bukan sekadar integrasi normatif antara Islam dan ilmu pengetahuan, melainkan usaha merombak fondasi epistemologis ilmu agar selaras dengan tauhid. Dalam kerangka postmodern, gagasan ini relevan sebagai tawaran alternatif terhadap epistemologi relativistik yang kehilangan pusat nilai. Kajian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi pemikiran Al-Faruqi penting untuk membangun paradigma ilmu yang integral, etis, dan berbasis pada wahyu.
Rekonstruksi Peran Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas dalam Perspektif Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Agama Islam Muhammad Syaifuddin; Asmuri; Amin Maksum
Jurnal Teologi Islam Vol. 1 No. 2 (2025): NOVEMBER (in progress)
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/mq0rew17

Abstract

Kebijakan pengelolaan pendidikan agama Islam di sekolah dan madrasah menempatkan kepala sekolah, guru, dan pengawas sebagai aktor strategis dalam menjamin mutu pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi peran ketiganya berdasarkan ketentuan normatif dalam regulasi pemerintah, khususnya regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Pendekatan yang digunakan adalah studi pustaka dengan teknik analisis dokumen terhadap Peraturan Menteri Agama, Keputusan Dirjen Pendis, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepala sekolah memiliki fungsi manajerial dan supervisi kebijakan, guru sebagai pelaksana kurikulum berbasis nilai keagamaan, dan pengawas sebagai penjamin mutu dan pelaksana evaluasi kebijakan di lapangan. Rekonstruksi peran ini penting sebagai upaya memperkuat integrasi peran kelembagaan dalam meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam secara sistemik. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola pendidikan Islam berbasis kebijakan publik yang responsif dan adaptif.