Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Hukum Konstitusi Dalam Mengawal Pemilu Yang Demokratis di Indonesia Sizca Amelia Suwarno; Hanna Syarifatunnajihah Al-Aliyah Al-Kamila; Fadiya Annisa Salsabila; Verrel Faleria Krisna; Ade Fartini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2366

Abstract

Pemilihan umum merupakan pilar utama demokrasi yang menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran hukum konstitusi dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu yang demokratis di Indonesia, dengan fokus pada prinsip konstitusional, kewenangan Mahkamah Konstitusi, mekanisme penyelesaian sengketa, serta dampaknya terhadap tata kelola demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur ilmiah, dan hasil penelitian relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum konstitusi memiliki peran strategis sebagai instrumen pengatur, pengawas, sekaligus pelindung hak politik warga negara, serta Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi (guardian of the constitution) yang memastikan proses elektoral berjalan sesuai asas LUBER JURDIL. Implikasi dari kajian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi, peningkatan kesadaran konstitusional masyarakat, serta pembenahan sistem hukum agar Pemilu di Indonesia benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat secara substantif dan berkeadilan
Vigilantisme dan Ketimpangan Penegakan Hukum : Studi Kasus Penghakiman Massa terhadap Pelaku Pencurian Motor Intan Sahwa; Hana Salsabila; Jubilla Hafitri; Fadiya Annisa Salsabila; David Nugraha Saputra
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): Juni : Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i2.5924

Abstract

This study discusses the phenomenon of vigilantism or vigilante action that occurred in the case of mass judgment against motorcycle theft perpetrators in Perum Kota Batara, Tangerang. This study uses a qualitative approach with a literature study method to analyze the relationship between inequality in law enforcement, public distrust of legal institutions, and the social background of collective violence. The results of the study indicate that the emergence of vigilante action does not occur in a vacuum, but is triggered by public frustration with the legal system which is considered slow and unfair, especially towards the common people. In the context of urban society with high social inequality, people tend to create their own form of justice through direct violence. This phenomenon is a signal that the state has not been optimally present in ensuring a sense of security and justice for all its citizens. Therefore, responsive and educative legal reform is needed so that justice is not just a slogan, but is truly felt by society as a whole.