Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.407
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Ahkam Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum J-CEKI Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
David Nugraha Saputra
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Pada Masa Pandemi Covid-19 Yusuf Somawinata; David Nugraha Saputra; Hikmattullah Hikmattullah
Al Ahkam Vol. 17 No. 1 (2021): Januari-Juni 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v17i1.4650

Abstract

Prostitusi adalah suatu kegiatan terlarang berupa penjualan diri atau tubuh atau kehormatan yang mana dijadikan mata pencaharian atau profesi sehari-hari dengan cara melakukan hubungan seksual dengan orang lain tanpa adanya suatu ikatan perkawinan yang sah menurut undang-undang. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum pidana terhadap prostitusi yang dilakukam pada masa pandemic Covid-19. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum pidana pada umumnya terbagi menjadi tiga (3) macam, yaitu upaya preventiv (pencegahan), represif (tindakan), dan kuratif. Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat para pelaku yang terlibat di di dalam praktik bisnis prostitusi diantaranya pasal 296 dan 506 KUHP, Pasal 2 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA (Studi Analisis Pemikiran KH. Wahab Chasbullah) Tabrozi, Dhika; B. Syafuri; Faisal Zulfikar; David Nugraha Saputra
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 14 No. 2 (2023): Juli-Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v14i2.9573

Abstract

Democracy is very fundamental in the administration of the state based on the principles of popular sovereigbty, deliberation and consensus, not on personal, group or class interests. Constitutional democracy is the answer in limiting arbitrary government actions which is a fundamental principle based on Pancasila and the 1945 Constitution as the state constitution. This research uses a qualitative approach (literature review). The result of research on constitutional democracy based on the author’s analysis of Wahab Chasbullah’s thoughts are divided in two principles. First. The implementation of constitutional democracy is based on the principles of Islamic law which consists of asy-syuro, al-‘adalah, al-hurriyah an al-musawa and by maintaining human rights guarantees. Second. The implementation of democracy based on the objectives of Islamic law (maqashid asy-syariah) is the vision of Islamic law towards (hifdz ad-din), (hifdz an-nafs), (hifdz al-‘aql), (hifdz an-nasl), (hifdz mal). By paying attention to the protection of human honor (hifdz al-‘irdh), and the protection of the environment (hifdz al-bi’ah)
Prosedur Penegakan Peraturan Daerah: Tinjauan Hukum Acara Pidana atas Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2010 (1), (2), dan (3): Antara Kearifan Lokal dan Hak Ekonomi dalam Perspektif Mahasiswa UIN SMH Banten. Ardiyansyah D.P; Muslikhah, Muslikhah; Samsulmunir, Asep; David Nugraha Saputra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.9346

Abstract

Abstract: Penelitian ini menganalisis persepsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten terhadap prosedur penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010, khususnya Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) yang melarang operasional warung makan pada siang hari selama bulan Ramadan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan survei daring. Hasil penelitian menunjukkan adanya dilema antara pelaksanaan perda berbasis kearifan lokal dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Sebagian besar mahasiswa menilai bahwa penegakan perda sering kali tidak memenuhi prinsip hukum acara pidana nasional, seperti asas legalitas, due process of law, dan perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam tindakan represif Satpol PP yang kerap tanpa prosedur hukum yang sah. Selain itu, mayoritas responden menyadari dampak negatif perda terhadap hak ekonomi pedagang kecil dan potensi diskriminasi terhadap kelompok non-Muslim. Meski demikian, nilai religiusitas lokal tetap dianggap penting, namun mahasiswa mendorong reformasi penegakan perda melalui pendekatan partisipatif, restorative justice, dan revisi kebijakan agar lebih inklusif dan adil. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi antara kearifan lokal, nilai agama, dan perlindungan hak konstitusional dalam penegakan hukum daerah, guna mewujudkan keadilan substantif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online di Era Digital: Studi Kasus Cyber crime di Indonesia Army Handayani; Nurlaelah; Sufyan Hidayat; David Nugraha Saputra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.984

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mendorong pergeseran bentuk kejahatan dari konvensional ke dunia maya, salah satunya adalah transformasi perjudian konvensional menjadi judi online. Judi online  menjadi ancaman serius dalam kategori kejahatan siber (cyber crime) karena bersifat lintas batas, anonim, dan sulit dilacak. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang melarang perjudian, penegakan hukum terhadap praktik judi online  masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks hukum acara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap judi online  di Indonesia, mengidentifikasi hambatan teknis dan yuridis yang dihadapi, serta merumuskan strategi penguatan penegakan hukum. Dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji aspek regulasi, pembuktian, yurisdiksi, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Hasil analisis menunjukkan adanya kelemahan dalam kerangka hukum acara pidana yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas kejahatan siber, keterbatasan kapasitas forensik digital, serta lemahnya koordinasi dan kerja sama internasional. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum acara pidana, peningkatan kapasitas teknis, standardisasi prosedur bukti elektronik, serta penguatan kerja sama lintas negara untuk memperkuat pemberantasan judi online  di Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Lingkungan Masyarakat Jennie Hermanata; Annisa Anggini Nasution; David Nugraha Saputra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1011

Abstract

Pelecehan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia yang masih marak terjadi di berbagai ruang, baik publik maupun privat, dan sering kali tidak memperoleh penanganan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual dalam perspektif hukum Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikaji secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memuat ketentuan terkait kejahatan kesusilaan, namun penegakannya masih menghadapi kendala seperti bias gender, minimnya keberpihakan terhadap korban, dan kesulitan pembuktian. Meskipun telah ada UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, implementasinya masih belum optimal dalam menjamin perlindungan dan pemulihan korban. Banyak korban enggan melapor karena takut, trauma, atau kurangnya dukungan sistemik. Selain itu, pemahaman masyarakat dan aparat hukum masih belum sensitif terhadap kompleksitas dimensi psikologis dan sosial dalam kasus pelecehan seksual. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pendekatan hukum yang adil, responsif gender, dan berbasis hak asasi manusia untuk menjamin keadilan dan pencegahan pelecehan seksual secara menyeluruh
Pertanggungjawaban Pidana Influencer atas Endorse Judi Online: Kajian Kejahatan Siber di Indonesia Ridwansyah, Muhammad Ramadhan; Fatihatun Naja; Siti Aisah; David Nugraha Saputra
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.1173

Abstract

The rise of social media has established influencers as powerful agents in digital promotion. However, their involvement in promoting online gambling presents complex legal challenges. This study employs a normative juridical approach to analyze the criminal liability of influencers based on the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). Findings reveal that although regulations prohibit online gambling, law enforcement faces significant challenges, particularly in proving intent. Strengthening regulations, enhancing digital literacy, and fostering cross-sector collaboration are essential to prevent illegal content dissemination and reinforce legal certainty in the digital realm.
Vigilantisme dan Ketimpangan Penegakan Hukum : Studi Kasus Penghakiman Massa terhadap Pelaku Pencurian Motor Intan Sahwa; Hana Salsabila; Jubilla Hafitri; Fadiya Annisa Salsabila; David Nugraha Saputra
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): Juni : Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i2.5924

Abstract

This study discusses the phenomenon of vigilantism or vigilante action that occurred in the case of mass judgment against motorcycle theft perpetrators in Perum Kota Batara, Tangerang. This study uses a qualitative approach with a literature study method to analyze the relationship between inequality in law enforcement, public distrust of legal institutions, and the social background of collective violence. The results of the study indicate that the emergence of vigilante action does not occur in a vacuum, but is triggered by public frustration with the legal system which is considered slow and unfair, especially towards the common people. In the context of urban society with high social inequality, people tend to create their own form of justice through direct violence. This phenomenon is a signal that the state has not been optimally present in ensuring a sense of security and justice for all its citizens. Therefore, responsive and educative legal reform is needed so that justice is not just a slogan, but is truly felt by society as a whole.
Mekanisme Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Pondok Pesantren Yayasan Manarul Huda Bandung Gita Raudhah R.A; Muliasa Insani Candra; Qurratu Aini Aprilia; David Nugraha Saputra
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): Maret : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i1.6050

Abstract

This study aims to explore the protection mechanisms for victims of sexual violence in Islamic boarding schools, with a special focus on the tragic case that occurred at the Yayasan Manarul Huda Islamic Boarding School in Bandung. Between 2016 and 2021, 13 female students were victims of sexual violence by the boarding school owner, and nine of them gave birth to children. This case highlights the weakness of the protection system in Islamic boarding schools and the imbalance in power relations between kyai and students. This study uses a qualitative approach through a literature study method to analyze legal documents, journals, and relevant reports related to child protection and sexual violence in religious educational institutions. The results of the study indicate that the main factors that exacerbate the situation are the lack of a safe reporting mechanism, the lack of technical regulations governing child protection in Islamic boarding schools, and a patriarchal culture that silences the voices of victims. This study also found the importance of the involvement of families, communities, and state institutions in building a preventive, responsive, and curative child protection system. Recommendations include the formation of internal policies in Islamic boarding schools, the establishment of a child protection task force, and active cooperation with external institutions such as the Ministry of Religion and the Indonesian Child Protection Commission. A confidential reporting system and regular training are needed for all parties in the Islamic boarding school to create a safe and dignified learning environment.
Skandal Suap Hakim Kasus Ekspor CPO: Saatnya Korporasi Bertanggung Jawab Gilang Cahya Buana; Nabila Nurapitasari; Herawati Barkah; David Nugraha Saputra
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i2.4917

Abstract

The palm oil industry is a strategic sector that significantly contributes to Indonesia's economy through crude palm oil (CPO) exports. However, it is also prone to corruption practices, as revealed in the bribery case involving a judge in the handling of a CPO export trial. This scandal highlights corporate involvement in influencing court decisions for business interests and the weak law enforcement against corporations as the main perpetrators of criminal acts. This paper aims to analyze the chronology and modus operandi of the bribery, identify factors behind the weak corporate criminal liability enforcement, and formulate recommendations to strengthen the legal system to prevent similar cases in the future. The research method used is normative juridical with statutory and case approaches. The data is analyzed qualitatively to assess the effectiveness of regulations and the obstacles in implementing corporate criminal liability. This study is expected to contribute to reforming a fairer and more accountable legal system in strategic economic sectors.
Co-Authors Annisa Anggini Nasution Ardiyansyah D.P Army Handayani B. Syafuri Fadiya Annisa Salsabila Faisal Zulfikar Fatihatun Naja Gilang Cahya Buana Gita Raudhah R.A Hana Salsabila Herawati Barkah Hikmattullah Hikmattullah Intan Sahwa Jennie Hermanata Jubilla Hafitri Muliasa Insani Candra Muslikhah Muslikhah Nabila Nurapitasari Nurlaelah Qurratu Aini Aprilia Ridwansyah, Muhammad Ramadhan Samsulmunir, Asep SITI AISAH Sufyan Hidayat Tabrozi, Dhika Yusuf Somawinata