Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kebijakan Hukum Pengelolaan Food Loss And Waste Melalui USDA (United States Departement Of Agriculture And Public Domain Policy) Laeliyah, Dini Sofia; Noor, Nisrina Noreen; Sabillah, Ardan; Kamal, Ubaidillah; Fikri, Muhammad Adymas Hikal
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Krisis sampah makanan atau food loss and waste (FLW) menjadi permasalahan global yang berdampak negatif pada lingkungan, ekonomi, dan sosial. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasinya, termasuk penerapan kebijakan hukum, strategi pengelolaan, dan edukasi publik. Artikel ini membahas kebijakan hukum pengelolaan FLW melalui United States Department of Agriculture (USDA) dan perbandingannya dengan upaya di Indonesia. Artikel ini juga mengusulkan solusi alternatif untuk mengatasi FLW di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis komparatif seperti peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Data dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya, seperti jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan situs web organisasi internasional. USDA memiliki berbagai program untuk mengurangi FLW, seperti edukasi konsumen, pengembangan teknologi penyimpanan, dan dukungan penelitian. Di Indonesia, terdapat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Inisiatif Gotong Royong Atasi Susut dan Limbah Pangan 2030 (GRASP2030) oleh Badan Pangan Nasional (NFA) untuk menangani FLW. Meskipun memiliki kebijakan dan program, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengurangi FLW, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, infrastruktur yang tidak memadai, dan regulasi yang belum sepenuhnya efektif. Solusi alternatif yang dapat diadopsi oleh Indonesia adalah program Food Waste Activity oleh USDA, yang fokus pada edukasi konsumen, pengembangan teknologi penyimpanan, dan dukungan penelitian. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kebijakan dan program FLW dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain seperti USDA. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga penting untuk mencapai hasil yang signifikan dalam mengurangi FLW dan meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia.
Implementasi Kebijakan Buku Murah pada Pemenuhan Hak Literasi Publik di Kota Semarang Nurseha, Sabina Syaharani; Laeliyah, Dini Sofia; Mayaka, Raphael Bertrand; Martitah, Martitah; Sulistianingsih, Dewi
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 4 (2025)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan buku murah dalam pemenuhan hak literasi publik di Kota Semarang dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris dan teori utilitarianisme John Stuart Mill sebagai landasan analisis. Melalui survei dan analisis regulasi, ditemukan bahwa keterjangkauan buku masih menjadi hambatan utama bagi mahasiswa dan pelajar, meskipun minat baca masyarakat tergolong tinggi. Kebijakan Indonesia seperti Buku Sekolah Elektronik (BSE) belum mampu menghadirkan pemerataan akses literasi secara berkelanjutan. Sebaliknya, praktik India melalui NCERT, NBT dan mekanisme Low Price Edition menunjukkan model kebijakan yang lebih sistematis dan berdampak luas, termasuk penurunan harga sekitar 20% dan distribusi hingga 150 juta eksemplar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya harga buku menciptakan ketimpangan akses terhadap literatur berkualitas dan mendorong strategi alternatif seperti: pinjam, membeli buku bekas, atau mengakses versi ilegal. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan skema kebijakan "60:40" sebagai solusi, yaitu pemerintah membeli 60% hak ekonomi buku untuk dicetak dalam versi murah, sementara penerbit tetap memproduksi 40% edisi premium. Skema ini dinilai sejalan dengan prinsip utilitarianisme yang menempatkan kebahagiaan intelektual sebagai kesenangan bermutu tinggi, sekaligus mewujudkan amanat UU Sistem Perbukuan untuk menyediakan buku yang bermutu, murah dan merata.