<![CDATA[Krisis minyak goreng di Indonesia merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global, struktur pasar domestik, serta kebijakan publik yang diambil pemerintah. Dari perspektif ekonomi politik, krisis ini dipicu oleh kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar internasional, yang berdampak langsung pada kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Krisis minyak goreng yang melanda Indonesia pada tahun 2021 hingga 2022 menjadi salah satu contoh nyata bagaimana dinamika ekonomi politik dapat memengaruhi kestabilan sosial dan efektivitas kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis krisis minyak goreng dari perspektif ekonomi politik dengan menyoroti peran aktor negara, korporasi, dan masyarakat dalam proses produksi, distribusi, dan pengambilan kebijakan. Metode kualitatif digunakan dengan pendekatan studi literatur dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis ini tidak semata disebabkan oleh kelangkaan pasokan, melainkan oleh kegagalan tata kelola dan dominasi kepentingan oligarki dalam sektor komoditas strategis. Dampak sosial yang ditimbulkan meliputi meningkatnya beban ekonomi rumah tangga miskin, ketimpangan akses, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di sisi lain, kebijakan publik yang diterapkan bersifat reaktif dan kurang transparan, seperti larangan ekspor dan penetapan harga eceran tertinggi, yang justru memperparah distorsi pasar. Studi ini merekomendasikan reformasi kebijakan berbasis keadilan sosial dan transparansi dalam tata kelola komoditas pangan strategis sebagai langkah mitigatif jangka panjang.]]>
