Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Perlindungan Konsumen Persepktif Hukum Ekonomi Syariah Hotman; Handayani, Wiwik
Mu’amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/muamalah.v1i1.3477

Abstract

The principles of Islamic economics are based on Islamic values that govern the behavior of both business actors and consumers, setting boundaries for transactions. One key distinction between Islamic economics and conventional economics lies in the guiding principles derived from Islamic law, particularly the Quran and Hadith, which ensure that economic activities comply with Sharia. Indonesia’s economic system should be aligned with both government regulations and Islamic law to create harmony between the two legal systems, promoting ethical behavior, honesty, and preventing harm to others. Conflicts often arise when actions deviate from established rules, highlighting the need for legal regulations that protect consumers and deter businesses from exploiting customers or manipulating goods for profit. Experts in economics should be actively involved in managing Indonesia's economy to ensure sustainable growth and prevent economic decline. The potential for Indonesia's economic development is significant, and strategic efforts must be intensified to support this growth. A well-regulated framework, with clear boundaries and strict sanctions, will prevent unethical practices, ensuring that economic activities are fair, just, and beneficial for all, ultimately contributing to Indonesia's economic progress.
Pengembangan Model Pembelajaran Capacity Building Program PKL Berbasis Ekonomi Kreatif Iva Faizah; Muhammad Mujib Baidhowi; Hotman
Jurnal Pembelajaran Inovatif Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Pembelajaran Inovatif
Publisher : Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/JPI.081.01

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program PKL berbasi Ekonomi Kreatif pada program studi Ekonomi Syariah dengan menggunakan model pembelajaran Capacity Building. Model penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model CIPP yang merupakan kepanjangan dari Context, Input, Process and Product, model ini digunakan dengan tujuan mengevaluasi dan memperbaiki suatu program. Sample yang digunakan adalah mahasiswa Ekonomi Syariah pada semester 6 yang sudah mengikuti program PKL Hasil analisis program PKL berbasis Ekonomi Kreatif pada sisi evaluasi konteks dan input sebanyak 72% responden mengatakan bahwa program PKL berjalan dengan baik, pada evaluasi proses 67% responden mengatakan program PKL berjalan baik dan pada evaluasi produk responden mengatakan program PKL memberikan manfaat seperti pertambahan pengetahuan, menumbuhkan sikap tanggung jawab, dan perlunya diberikan kewenangan kepada mahasiswa untuk menentukan lokasi PKL secara mandiri yang menjadi hasil dari evaluasi produk.
Analisis Ekonomi Politik dalam Penanganan Ketimpangan Ekonomi: Studi Kasus Tentang Pekerja Serabutan di Kelurahan Kauman Kota Metro Dela Khusnul Hotimah; Fikri Nuriat; Lutfi Ananda Widya Syari; Putri Setia Ningsih; Sheilla Aulia Eka Putri; Hotman
Indonesia Economic Journal Vol. 1 No. 1 (2025): JUNI
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/wh4bnm04

Abstract

Penelitian ini membahas ketimpangan ekonomi sebagai permasalahan struktural di Kelurahan Kauman, Kota Metro, dengan fokus pada kondisi pekerja serabutan di sektor informal. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggali realitas sosial-ekonomi masyarakat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan, minimnya keterampilan, dan terbatasnya akses terhadap pekerjaan formal menyebabkan mayoritas warga terjebak dalam pekerjaan informal tanpa jaminan sosial maupun kepastian pendapatan. Pemerintah setempat telah menjalankan berbagai program bantuan, namun sebagian besar masih bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar persoalan struktural. Dari perspektif ekonomi politik, ketimpangan ini juga dipengaruhi oleh ketimpangan kekuasaan dan distribusi sumber daya. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan akses pendidikan, reformasi jaminan sosial, program pemberdayaan ekonomi, serta kolaborasi lintas sektor untuk memutus rantai kemiskinan.
Analisis Ekonomi Politik Krisis Minyak Goreng: Dampak Sosial dan Kebijakan Publik Annisa Rakhma Dewi; Inggis Shalama Zahira; Nanda Tiara Dewi; Putri Vika Nurwinda; Dian Merza Zaxhela; Hotman
Indonesia Economic Journal Vol. 1 No. 1 (2025): JUNI
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/f4brf717

Abstract

Krisis minyak goreng di Indonesia merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global, struktur pasar domestik, serta kebijakan publik yang diambil pemerintah. Dari perspektif ekonomi politik, krisis ini dipicu oleh kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar internasional, yang berdampak langsung pada kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Krisis minyak goreng yang melanda Indonesia pada tahun 2021 hingga 2022 menjadi salah satu contoh nyata bagaimana dinamika ekonomi politik dapat memengaruhi kestabilan sosial dan efektivitas kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis krisis minyak goreng dari perspektif ekonomi politik dengan menyoroti peran aktor negara, korporasi, dan masyarakat dalam proses produksi, distribusi, dan pengambilan kebijakan. Metode kualitatif digunakan dengan pendekatan studi literatur dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis ini tidak semata disebabkan oleh kelangkaan pasokan, melainkan oleh kegagalan tata kelola dan dominasi kepentingan oligarki dalam sektor komoditas strategis. Dampak sosial yang ditimbulkan meliputi meningkatnya beban ekonomi rumah tangga miskin, ketimpangan akses, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di sisi lain, kebijakan publik yang diterapkan bersifat reaktif dan kurang transparan, seperti larangan ekspor dan penetapan harga eceran tertinggi, yang justru memperparah distorsi pasar. Studi ini merekomendasikan reformasi kebijakan berbasis keadilan sosial dan transparansi dalam tata kelola komoditas pangan strategis sebagai langkah mitigatif jangka panjang.