<![CDATA[Pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia masih diwarnai berbagai pelanggaran etika dan disiplin seperti penyalahgunaan jabatan, ketidakdisiplinan, serta keterlibatan politik praktis yang mencerminkan lemahnya penerapan nilai dasar ASN dan pengawasan internal. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga independen yang berfungsi menegakkan sistem merit, menjaga netralitas, serta mengawasi pelaksanaan kode etik ASN sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran KASN dalam penegakan kode etik ASN, menilai efektivitas kewenangannya, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (literature review) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah peraturan, jurnal ilmiah, laporan resmi, serta studi kasus aktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KASN memiliki peran strategis dalam memperkuat integritas dan profesionalisme ASN melalui fungsi pengawasan, klarifikasi, dan rekomendasi sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), namun efektivitasnya masih terbatas karena kewenangan yang bersifat rekomendatif. Kasus manipulasi tunjangan kinerja di Korem Bengkulu memperlihatkan lemahnya implementasi rekomendasi KASN di lapangan, sehingga penguatan regulasi dan pemberian kewenangan eksekutif menjadi penting agar KASN dapat berfungsi optimal dalam menegakkan integritas dan kode etik ASN di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kewenangan KASN merupakan kunci dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas di Indonesia]]>
