Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Barat Dalam Mencegah Korupsi Zahra, Muthia Julian; Irma Cahyani; Annur, Raudhatul Natasya; Kusuma , Kencana Firjatullah; Hanoselina, Yulia; Helmi, Rahmadhona Fitri
Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 3 No. 2 (2024): September - Oktober
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jishs.v3i2.2282

This study aims to examine the role of the National Unity and Politics Agency (Kesbangpol) of West Sumatra Province in preventing corruption. Using qualitative methods, data were obtained through interviews and policy analysis. Kesbangpol has played a role in increasing public awareness of the dangers of corruption through political education programs and strengthening national insight. However, the main challenge still lies in the practice of money politics and gratiﬁcation that damage democracy and reduce public trust in the government. Internally, Kesbangpol implements online attendance policies and wealth reporting to increase transparency and prevent corruption among employees. This study concludes that public administration ethics are very important in efforts to create clean and effective governance.

Peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Dalam Penegakan Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Indonesia Hakiki, Syarah Nur; Yunita, Yunita; Fricia, Nadya; Annur, Raudhatul Natasya; Hanoselina, Yulia
Orasi: Jurnal Ilmu Politik dan Sosial Vol. 2 No. 1 (2025): Orasi: Jurnal Ilmu Politik dan Sosial
Publisher : Inovan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63217/orasi.v2i1.180

Pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia masih diwarnai berbagai pelanggaran etika dan disiplin seperti penyalahgunaan jabatan, ketidakdisiplinan, serta keterlibatan politik praktis yang mencerminkan lemahnya penerapan nilai dasar ASN dan pengawasan internal. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga independen yang berfungsi menegakkan sistem merit, menjaga netralitas, serta mengawasi pelaksanaan kode etik ASN sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran KASN dalam penegakan kode etik ASN, menilai efektivitas kewenangannya, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (literature review) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah peraturan, jurnal ilmiah, laporan resmi, serta studi kasus aktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KASN memiliki peran strategis dalam memperkuat integritas dan profesionalisme ASN melalui fungsi pengawasan, klarifikasi, dan rekomendasi sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), namun efektivitasnya masih terbatas karena kewenangan yang bersifat rekomendatif. Kasus manipulasi tunjangan kinerja di Korem Bengkulu memperlihatkan lemahnya implementasi rekomendasi KASN di lapangan, sehingga penguatan regulasi dan pemberian kewenangan eksekutif menjadi penting agar KASN dapat berfungsi optimal dalam menegakkan integritas dan kode etik ASN di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kewenangan KASN merupakan kunci dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas di Indonesia

Peran Pemerintahan Di Kantor Wali Nagari Pinaga Aua Kuniang, Kabupaten Pasaman Barat Annur, Raudhatul Natasya; Rahmadhani, Ismi; Putri, Piza Angelia; Jannah, Miftahul; Syafril, Rizki
Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2025): Juli-Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47233/jpmittc.v4i2.4003

Village governance still faces several challenges, including suboptimal public service delivery, difficulties in participatory policy formulation and implementation, and demands for transparent and accountable village financial management, particularly in villages that strongly adhere to Minangkabau customary values such as Nagari Pinaga Aua Kuniang, Pasaman Barat Regency. This study aims to describe and analyze the role of the village government at the Wali Nagari Office of Pinaga Aua Kuniang in the implementation of public services, policy formulation and implementation, village financial management, management of government apparatus, as well as the role of community institutions and the influence of customary values on village governance. This research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, interviews with village officials and community institutions, and documentation study. Data were analyzed qualitatively through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the village government has performed its governmental functions relatively effectively, as reflected in administrative and social public services, participatory policy-making through village deliberation forums, and transparent and accountable financial management. Community institutions such as Bamus, LPM, PKK, Karang Taruna, and the Nagari Customary Council play an active role in supporting and supervising governance processes. Furthermore, Minangkabau customary values, particularly the principle of Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, serve as an important moral foundation in decision-making and problem-solving at the village level.

Peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Dalam Penegakan Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Indonesia Hakiki, Syarah Nur; Yunita, Yunita; Fricia, Nadya; Annur, Raudhatul Natasya; Hanoselina, Yulia
Orasi: Jurnal Ilmu Politik dan Sosial Vol. 2 No. 1 (2025): Orasi: Jurnal Ilmu Politik dan Sosial
Publisher : Inovan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63217/orasi.v2i1.180

Pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia masih diwarnai berbagai pelanggaran etika dan disiplin seperti penyalahgunaan jabatan, ketidakdisiplinan, serta keterlibatan politik praktis yang mencerminkan lemahnya penerapan nilai dasar ASN dan pengawasan internal. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga independen yang berfungsi menegakkan sistem merit, menjaga netralitas, serta mengawasi pelaksanaan kode etik ASN sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran KASN dalam penegakan kode etik ASN, menilai efektivitas kewenangannya, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (literature review) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah peraturan, jurnal ilmiah, laporan resmi, serta studi kasus aktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KASN memiliki peran strategis dalam memperkuat integritas dan profesionalisme ASN melalui fungsi pengawasan, klarifikasi, dan rekomendasi sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), namun efektivitasnya masih terbatas karena kewenangan yang bersifat rekomendatif. Kasus manipulasi tunjangan kinerja di Korem Bengkulu memperlihatkan lemahnya implementasi rekomendasi KASN di lapangan, sehingga penguatan regulasi dan pemberian kewenangan eksekutif menjadi penting agar KASN dapat berfungsi optimal dalam menegakkan integritas dan kode etik ASN di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kewenangan KASN merupakan kunci dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas di Indonesia

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search