Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Rumampuk, Abraham Jiavello
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kewajiban Menjaga Rahasia Klien vs Whistleblowing: Tinjauan Etis Peran Profesi Hukum dalam Pencegahan Insider Trading Ginting, Yuni Priskila; Ekoyulio, Pietro Grassio; Pandu Nararya, Joseph Radya; Rumampuk, Abraham Jiavello; Chandra, Steven Ignatius; Ginting, Haganta Orvin; Anthony, Jason Matthew
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2369

Abstract

Profesi hukum memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan klien sebagai pilar fundamental hubungan profesional. Namun, dalam konteks pasar modal Indonesia, dilema muncul ketika informasi yang dirahasiakan mengandung indikasi insider trading atau bentuk kejahatan investasi lainnya. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi secara normatif dan etis kapan seorang profesional hukum dibenarkan untuk melanggar kewajiban tersebut, bagaimana perlindungan hukum terhadap whistleblower profesi hukum di Indonesia, serta apakah regulasi OJK telah cukup memberikan panduan etik. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus, ditemukan bahwa regulasi saat ini masih minim dalam menyediakan kejelasan etik bagi profesi hukum. Rekomendasi diberikan untuk mengembangkan kebijakan etik yang akomodatif terhadap perlindungan investor dan stabilitas pasar modal.
Kekuatan Hukum Rekaman Komunikasi sebagai Alat Bukti Tanpa Saksi Fisik dalam Sistem Peradilan Indonesia: Studi Kasus Papa Minta Saham Ginting, Yuni Priskila; Pandu Nararya, Joseph Radya; Rumampuk, Abraham Jiavello; Chandra, Steven Ignatius; Ginting, Haganta Orvin; Anthony, Jason Matthew; Napitu, Olivia Panjiani; Ratrisari, Elisabeth Prima; Jiavello, Abraham
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2773

Abstract

Perkembangan teknologi informasi membantu dalam kemajuan dalam bidang hukum di Indonesia, terutama perkembangan dalam bidang penyediaan alat bukti yang lebih luas untuk hukum acara di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menegaskan bahwa dokumen dan rekaman elektronik dapat diposisikan sebagai alat bukti yang sah, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya membenarkan lima alat bukti konvensional. Namun, penerapan rekaman komunikasi sebagai bukti tunggal tanpa saksi fisik masih menyisakan perdebatan, Permasalahan utama terletak pada keaslian rekaman, legalitas penyadapan, dan prinsip minimum pembuktian dalam KUHAP. Studi kasus “Papa Minta Saham” menunjukkan bahwa rekaman efektif di forum etik (MKD DPR) hingga berujung sanksi politik, tetapi gagal menjerat pidana karena keterbatasan alat bukti. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dalam penelitian ini untuk menelusuri lebih dalam aturan dan praktik terkait. Hasil kajian menegaskan perlunya standar otentikasi serta pembaharuan hukum acara pidana agar rekaman komunikasi dapat memberikan kepastian hukum dalam proses peradilan.
Kelalaian Pengusaha dalam Menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Kajian Perbandingan Prinsip Negligence dalam Hukum Perdata Indonesia dan Korea Selatan Rumampuk, Abraham Jiavello; Nararya, Joseph Radya Pandu; Chandra, Steven Ignatius; Ginting, Haganta Orvin; Anthony, Jason Matthew; Manuputty, Matthew Benedictus; Tanaya, Velliana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.6960

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab perdata pengusaha atas kelalaian dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dengan membandingkan penerapan prinsip negligence dalam hukum perdata Indonesia dan Korea Selatan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari masih tingginya angka kecelakaan kerja akibat kurangnya penerapan prinsip duty of care oleh pengusaha. Tujuannya adalah untuk menganalisis kesamaan dan perbedaan penerapan asas kehati-hatian serta efektivitas sistem hukum kedua negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-komparatif dengan pendekatan doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, tanggung jawab pengusaha masih bersifat reaktif dan administratif, sedangkan di Korea Selatan bersifat preventif dan sistemik dengan penerapan prinsip non-delegable duty serta reasonable person test. Kesimpulannya, sistem hukum Korea Selatan lebih efektif dalam menegakkan tanggung jawab pengusaha dan memberikan perlindungan komprehensif bagi pekerja melalui pencegahan dan akuntabilitas kolektif, sedangkan Indonesia perlu melakukan reformasi hukum untuk memperkuat mekanisme perlindungan pekerja berbasis prinsip kehati-hatian.
Co-Authors Anthony, Jason Matthew Chandra, Steven Ignatius Ekoyulio, Pietro Grassio Ginting, Haganta Orvin Jiavello, Abraham Manuputty, Matthew Benedictus Napitu, Olivia Panjiani Nararya, Joseph Radya Pandu Pandu Nararya, Joseph Radya Ratrisari, Elisabeth Prima Velliana Tanaya Yuni Priskila Ginting