Rumampuk, Abraham Jiavello
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kewajiban Menjaga Rahasia Klien vs Whistleblowing: Tinjauan Etis Peran Profesi Hukum dalam Pencegahan Insider Trading Ginting, Yuni Priskila; Ekoyulio, Pietro Grassio; Pandu Nararya, Joseph Radya; Rumampuk, Abraham Jiavello; Chandra, Steven Ignatius; Ginting, Haganta Orvin; Anthony, Jason Matthew
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2369

Abstract

Profesi hukum memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan klien sebagai pilar fundamental hubungan profesional. Namun, dalam konteks pasar modal Indonesia, dilema muncul ketika informasi yang dirahasiakan mengandung indikasi insider trading atau bentuk kejahatan investasi lainnya. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi secara normatif dan etis kapan seorang profesional hukum dibenarkan untuk melanggar kewajiban tersebut, bagaimana perlindungan hukum terhadap whistleblower profesi hukum di Indonesia, serta apakah regulasi OJK telah cukup memberikan panduan etik. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus, ditemukan bahwa regulasi saat ini masih minim dalam menyediakan kejelasan etik bagi profesi hukum. Rekomendasi diberikan untuk mengembangkan kebijakan etik yang akomodatif terhadap perlindungan investor dan stabilitas pasar modal.
Kekuatan Hukum Rekaman Komunikasi sebagai Alat Bukti Tanpa Saksi Fisik dalam Sistem Peradilan Indonesia: Studi Kasus Papa Minta Saham Ginting, Yuni Priskila; Pandu Nararya, Joseph Radya; Rumampuk, Abraham Jiavello; Chandra, Steven Ignatius; Ginting, Haganta Orvin; Anthony, Jason Matthew; Napitu, Olivia Panjiani; Ratrisari, Elisabeth Prima; Jiavello, Abraham
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2773

Abstract

Perkembangan teknologi informasi membantu dalam kemajuan dalam bidang hukum di Indonesia, terutama perkembangan dalam bidang penyediaan alat bukti yang lebih luas untuk hukum acara di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menegaskan bahwa dokumen dan rekaman elektronik dapat diposisikan sebagai alat bukti yang sah, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya membenarkan lima alat bukti konvensional. Namun, penerapan rekaman komunikasi sebagai bukti tunggal tanpa saksi fisik masih menyisakan perdebatan, Permasalahan utama terletak pada keaslian rekaman, legalitas penyadapan, dan prinsip minimum pembuktian dalam KUHAP. Studi kasus “Papa Minta Saham” menunjukkan bahwa rekaman efektif di forum etik (MKD DPR) hingga berujung sanksi politik, tetapi gagal menjerat pidana karena keterbatasan alat bukti. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dalam penelitian ini untuk menelusuri lebih dalam aturan dan praktik terkait. Hasil kajian menegaskan perlunya standar otentikasi serta pembaharuan hukum acara pidana agar rekaman komunikasi dapat memberikan kepastian hukum dalam proses peradilan.