Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Political Rights of Former Convicts Perpetrators of Sexual Violence Against Children Positive Legal Perspective and Siyasah Fiqh Zulfa Almira; Irwansyah
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 12 No 1 (2023): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.37075

Abstract

The political explanation of citizens' rights is regulated in Articles 26D paragraph (3), which states that every citizen has the right to equal opportunities in government. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Chapter XA of Human Rights Articles 28A to 28J, regulates the implementation of the political rights of the people in Indonesia. The detailing of the issue in this exploration is the way to repudiate political freedoms for ex-convicts of sexual brutality in light of regulations and guidelines and considered according to the point of view of fiqh siyasa shari'iyah, strategy research that is utilized with Regularizing Purview, the consequences of the conversation got, that the disavowal of Political Privileges for convicts who carry out sexual savagery in Indonesia doesn't struggle with the Lawbreaker Code and Basic liberties, fiqh siyasa syari'iyah advances benefit as well as security for the whole ummah, where the public authority is It is reasonable to give extra discipline as a hindrance for culprits to perpetrate wrongdoings once more.
Penafsiran Hakim Terhadap Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pemilu 2024: (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023) Ismaidar; Bambang Fitrianto; Zulfa Almira; Ahmad Irham Tajhi; Susanto; Zefri Ansari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2685

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai ketentuan usia minimal calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Permohonan perkara tersebut berfokus pada frasa “berusia paling rendah 40 tahun” dalam Pasal 169 huruf q Undang - Undang Pemilu yang dinilai diskriminatif dan membatasi hak konstitusional warga negara berusia di bawah 40 tahun yang memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Analisis ini menggunakan pendekatan normatif melalui telaah terhadap putusan MK serta kajian literatur terkait teori penafsiran hukum, hak konstitusional warga negara, dan prinsip non-diskriminasi dalam hukum pemilu. Hasil penelitian menemukan bahwa hakim MK melakukan penafsiran bersyarat dengan memperluas makna syarat usia yang dimaksud, sehingga membuka peluang bagi calon presiden/wakil presiden yang belum berusia 40 tahun tetapi memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Penafsiran ini dinilai berdampak pada dinamika perkembangan demokrasi dan konstitusionalisme di Indonesia, karena memberi ruang kepada representasi generasi muda dalam kontestasi politik nasional.