Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KESULITAN MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN DARING PADA MASA PANDEMI COVID-19 Ahmad Irham Tajhi; Ayu Fitria; Dara Sabella; Dita Oktavia; Reni Al Munawwaroh; Sulthonul Hafiz; Yusmai Sri Ani
Cendekiawan : Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman Vol 1 No 1 (2022): Maret
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (74.958 KB) | DOI: 10.61253/cendekiawan.v1i1.14

Abstract

Penyebaran virus Covid-19 yang sangat masif, menjadi dasar pemerintah menetapkan status pandemi guna menyelamatkan masyarakat Indonesia. Berbagai aspek kehidupan terdampak akibat Covid-19, termasuk pendidikan. Salah satu perihal yang nyata berbeda dalam proses pendidikan ialah pelaksanaan pembelajaran daring (online). Perubahan sistem pembelajaran ini dipandang sebagai alternatif tepat di masa pandemi Covid-19, tentu dengan tidak menafikan kesulitan-kesulitan yang terdapat dalam penerapannya. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesulitan mahasiswa dalam pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19. Adapun jenis penelitian ini termasuk kualitatif dengan metode studi deskriptif. Data penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara terstruktur dengan tatap muka, responden sebanyak 6 orang yang mewakili mahasiswa beberapa angkatan mahasiswa (representatif). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesulitan-kesulitan yang dihadapi mahasiswa masih bersifat mendasar (fundamental). Hal ini meliputi kelemahan mahasiswa dalam penggunaan teknologi, metode pembelajaran yang membosankan, dan kendala jaringan internet.
Penafsiran Hakim Terhadap Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pemilu 2024: (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023) Ismaidar; Bambang Fitrianto; Zulfa Almira; Ahmad Irham Tajhi; Susanto; Zefri Ansari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2685

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai ketentuan usia minimal calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Permohonan perkara tersebut berfokus pada frasa “berusia paling rendah 40 tahun” dalam Pasal 169 huruf q Undang - Undang Pemilu yang dinilai diskriminatif dan membatasi hak konstitusional warga negara berusia di bawah 40 tahun yang memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Analisis ini menggunakan pendekatan normatif melalui telaah terhadap putusan MK serta kajian literatur terkait teori penafsiran hukum, hak konstitusional warga negara, dan prinsip non-diskriminasi dalam hukum pemilu. Hasil penelitian menemukan bahwa hakim MK melakukan penafsiran bersyarat dengan memperluas makna syarat usia yang dimaksud, sehingga membuka peluang bagi calon presiden/wakil presiden yang belum berusia 40 tahun tetapi memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Penafsiran ini dinilai berdampak pada dinamika perkembangan demokrasi dan konstitusionalisme di Indonesia, karena memberi ruang kepada representasi generasi muda dalam kontestasi politik nasional.
Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Pencegahan Dan Penindakan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Suci Ramadani; Sumarno; Eka Fitri Lestari; Khairudin Siregar; Ahmad Irham Tajhi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5541

Abstract

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam keamanan negara, kedaulatan, serta ketertiban masyarakat. Dalam upaya penanggulangannya, aparat penegak hukum memiliki peran strategis baik dalam aspek pencegahan maupun penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana terorisme di Indonesia serta bagaimana optimalisasi pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan memiliki peran penting dalam pencegahan melalui deteksi dini, deradikalisasi, serta pengawasan, dan dalam penindakan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta tantangan dalam menghadapi perkembangan modus operandi terorisme yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antar aparat penegak hukum serta pembaruan kebijakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan kejahatan terorisme.