Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES MINAHASA UTARA MENURUT UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Joke Punuhsingon; Karno M.S. Rumondor; Nopesius Bawembang; Julius Kindangen; Rohyani Rigen Is Sumilat; Jocefina Adelleyda Tendean
Paulus Law Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji serta menjawab Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Minahasa Utara Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta bagaimana pemecahannya. Penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian yuridis normatif dan sifatnya deskriptif analisis, menggunakan data primer serta sekunder. Penulis memakai bahan hukum primer yakni UU No. 2 Thn 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No 22 Thn 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Minahasa Utara saat ini masih lemah, terutama terkait dengan kuantitas pelanggaran yang makin banya, juga berhubungan dengan kemampuan pemahaman kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Urgensitas transportasi ini tampak pada frekuensi kebutuhan dalam penggunaan jasa angkutan bagi mobilisasi orang juga barang sampai ke pelosok tanah air, bahkanpun dari dan ke negara lain. Berbarengan dengan itu, transportasi pula punya peran dalam menunjang, mendorong, serta penggerak pertumbuhan dan perkembangan dari daerah yang punya potensi, tapi belum bertumbuh, untuk upaya meningkatan juga dalam pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
Implementation of the Regulation of the Minister of ATR/BPN No. 14 of 2024 in the Registration of Customary Land Rights of Customary Law Communities: Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 dalam Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Rohyani Rigen Is Sumilat
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 8 No 2 (2024): SANTHET: (JURNAL SEJARAH, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA) 
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v8i2.4485

Abstract

The implementation of Permen ATR/BPN No. 14 of 2024 represents a strategic move in the recognition of hak ulayat (communal land rights) for Indonesia’s indigenous communities. This regulation responds to the long-standing issues of complex and non-transparent registration processes that have marginalized indigenous people from formal land registration. Despite previous reforms, data from the Indonesian Land Agency (BPN) in 2022 indicates that only 30% of ulayat land has been officially registered. The aim of this study is to analyze the effectiveness of the policy, particularly in addressing challenges such as legal uncertainty, conflicts over land claims, and administrative bottlenecks. The study employs a normative juridical method with a comprehensive legal analysis of relevant regulations, including Permen ATR/BPN No. 3 of 2023 and Permen ATR/BPN No. 21 of 2020, alongside secondary data sources such as legal literature and empirical case studies on land conflicts involving indigenous communities. The analysis focuses on how the Permen ATR/BPN No. 14 of 2024 aligns with broader land management reforms and the technological innovations introduced by Permen 2023, which facilitates electronic land registration.