Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Rekrutmen Tindak Pidana Perdagangan Orang Afifah, Fanny; Sulastri, Lusia; Zainab , Nina
Journal of Comprehensive Science Vol. 3 No. 3 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v3i3.648

Abstract

Manusia bukan barang yang dapat diperjualbelikan dalam bentuk apapun, manusia memiliki harkat dan martabat yang harus dijaga sehingga negara mengatut secara tegas bahwa manusia dilarang untuk diperbudak atau diperjualbelikan. Walaupun sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak dapat memberantas tindak pidana perdagangan orang dan terus kian terjadi sampai saat ini yang mana salah satu sistem awalnya yaitu melalui proses atau hatap rekrutmen atau perekrutan. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa pertanggungjawaban pidana yang dikenakan bagi pelaku rekrutmen tindak pidana perdagangan orang. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif, yaitu menganalisis kasus yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku rekrutmen tindak pidana perdagangan orang telah di atur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mengenai penerapan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku di pengadilan, melihat bukti-bukti yang meringankan serta memberatkan bagi pelaku.
Disparitas putusan hakim atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak Afifah, Fanny; Hakim, Lukman; Hasibuan, Edi Saputra
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i4.1901

Abstract

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus mengikuti aturan hukum yang berlaku, namun tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, manfaat dari hukuman, efektivitas pemidanaan, dan harapan agar pelaku dapat berubah setelah menjalani hukuman di penjara. Jika dalam putusan hakim tidak memperhitungkan faktor-faktor tersebut, maka hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan disparitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab utama terjadinya disparitas dalam putusan hakim dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan analisis dokumen, yang melibatkan sumber hukum seperti perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, teori hukum, serta pendapat para ahli sebagai dasar analisis. Disparitas dalam putusan hakim pada kasus pencurian yang dilakukan anak bisa terjadi karena hakim memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menentukan hukuman. Meskipun hakim berwenang menegakkan keadilan, dalam praktiknya, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana pencurian tidak mencantumkan batas minimum hukuman, sehingga tidak ada pedoman yang jelas bagi hakim. Oleh karena itu, meskipun ketiga putusan yang dianalisis dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal kasus, pelaku, dan pasal yang dikenakan, masih ada kemungkinan terjadinya disparitas atau ketidakadilan bagi pelaku, khususnya anak.