Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Cendekia Ilmiah
Diana Permata Hati
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Dalam Kasus Penelantaran Diana Permata Hati; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/2rfak536

Abstract

Legal protection for abandoned girls in Indonesia faces several fundamental issues. Firstly, inconsistent law enforcement often leads to many abandonment cases not being addressed. Secondly, the socialization of children's rights remains insufficient, leaving society, including parents, unaware of their protective roles. Thirdly, low community awareness of abandonment issues exacerbates the situation. This study aims to analyze the effectiveness of existing legal policies and provide strategic recommendations for improving legal protection for girls. The methodology employed is a juridical-normative approach, involving an analysis of relevant legislation and interviews with legal practitioners and child protection organization members. The research findings indicate that enhancing cross-sector collaboration and better socialization of children's rights are essential for creating more effective legal protection for abandoned girls.
Perlindungan Partisipasi Masyarakat Dalam Penetapan Kkpr Dilihat Dari Undang-Undang Cipta Kerja Qyan Hari Simartla Gudangga; Thalita Olga Zhafirah; Febrio Dosi Pratama; Diana Permata Hati; Wulandari, Wulandari
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15925

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan terhadap mekanisme perizinan berusaha, termasuk dalam penetapan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap partisipasi masyarakat dalam proses penetapan KKPR serta mengidentifikasi kendala implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif partisipasi masyarakat tetap diakui dalam kerangka Undang-Undang Cipta Kerja melalui prinsip keterbukaan informasi dan hak masyarakat dalam penataan ruang, namun dalam praktiknya terjadi penyederhanaan prosedur yang berpotensi mengurangi ruang partisipasi publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan serta mekanisme pengawasan agar partisipasi masyarakat tetap terlindungi secara optimal dalam penetapan KKPR.
Co-Authors Asep Suherman Asep Suherman Febrio Dosi Pratama Qyan Hari Simartla Gudangga Thalita Olga Zhafirah Wulandari Wulandari