Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kesenjangan Gender : Perempuan Dalam Memperoleh Hak Politik Gopin Pamungkas; Intan Agristin Nuraini
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/1wbn2480

Abstract

The gender gap occurs mainly because of culture or cultures such as patriarchal culture which is dominant in the reality of society and even countries, which means that it is not easy to change the view that politics is an important public domain and can be entered by women. The literature study method used in writing this article is to collect and analyze secondary data from various literature sources.  Currently, there are many regulations that regulate women's rights, but in real life, women are still often given limitations, especially in terms of obtaining or gaining access to the world of politics. Women's political rights are still very low compared to men's political rights because they are considered unable to compete in several respects.
Analisis Yuridis Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang Oleh PT RMK Energi Terhadap RTRW Kabupaten Muara Enim: Studi Kasus Pt Rmk Energi Di Kecamatan Muara Belida Zacky Alamsyah Bustami; Gopin Pamungkas; Radit Febri Kurniawan; Desi Hafizah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5629

Abstract

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih menjadi permasalahan dalam praktik penataan ruang di Indonesia, khususnya dalam kegiatan industri yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum pemanfaatan ruang serta mengkaji ketidaksesuaian kegiatan industri terhadap RTRW Kabupaten Muara Enim dalam studi kasus PT RMK Energy beserta konsekuensi hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemanfaatan ruang telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap kegiatan untuk sesuai dengan RTRW. Namun dalam praktiknya, kegiatan industri PT RMK Energy berada pada kawasan sempadan sungai yang termasuk dalam kawasan lindung, sehingga bertentangan dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian tersebut merupakan pelanggaran administratif dan substantif yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha serta berimplikasi pada cacatnya legalitas perizinan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten dan pengawasan yang lebih efektif agar ketentuan RTRW dapat diimplementasikan secara optimal.