Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Ilmiah Kutei Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Desi Hafizah
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong Desi Hafizah
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 23 No 2 (2024)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v23i2.39835

Abstract

The purpose of enacting Law Number 6 of 2014 concerning Villages is to combine construction, namely the function of a self-government community with local self-government. It is hoped that customary law community units, In the same law, the village is given its authority, including the authority of the village based on its rights of origin, especially the villages in the Topos District of Lebong Regency. This research used an empirical legal research method. The village authority based on rights of origin according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages in the Villages of Topos District, Lebong Regency, especially Tik Sirong Village, Suka Negeri Village, and Talang Donok I Village have similarities because they are villages that are formed from the same clan, namely the Jurukalang clan. According to Law Number 6 of 2014 concerning Villages in the Villages of Topos District, Lebong Regency, the Village authority based on rights of origin has yet to be implemented effectively. The implementation of Village authority based on rights of origin according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Topos District, Lebong Regency, is hampered because (a) It is felt that limited Human Resources cannot help manage the village government system better; (b) There are no local or village regulations governing authority based on rights of origin; and (c) Traditional Institutions and Village Governments still need guidance in implementing authority in the Villages.
Perspektif Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Prinsip Reformasi Dalam Undang-Undang ASN Terkait Pengisian Jabatan ASN Oleh TNI Dwi Julica Sari; Lili Sintia; Martinus Alexander Simanjuntak; Ridho Kurniawan; Iskandar; Desi Hafizah
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1285

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan penerimaan anggota TNI sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan prinsip reformasi birokrasi, khususnya terkait sistem merit dan netralitas birokrasi. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengangkatan TNI/Polri sebagai ASN tanpa melalui mekanisme seleksi terbuka dan berbasis kompetensi berpotensi melanggar prinsip meritokrasi dan menimbulkan ketimpangan dalam sistem birokrasi. Selain itu, masuknya unsur militer ke dalam jabatan sipil dapat mengganggu netralitas ASN dan menciptakan konflik kepentingan dalam kebijakan publik. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan amanat reformasi dan prinsip negara hukum demokratis. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan secara komprehensif agar selaras dengan tujuan reformasi birokrasi dan menjamin profesionalisme ASN di Indonesia.
KAJIAN TENTANG KETIDAKEFEKTIFAN PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN APBDES SERTA STRATEGI PENANGANANNYA Dwi, Dwi Julica Sari; Lili Sintia; M. Ghifar Alfarizsy; Ano Dwi Wijaya; Desi Hafizah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v12i2.12672

Abstract

Ketimpangan regulasi dalam tata kelola Dana Desa terus menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berdampak pada maraknya penyalahgunaan dana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas mekanisme pengelolaan APBDes oleh pemerintah desa serta mengeksplorasi solusi terhadap lemahnya sistem pengawasan yang ada. Dengan menggunakan metode yuridis normatif berbasis studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan regulasi turunannya, penelitian ini menemukan bahwa lemahnya kelembagaan pengawas, rendahnya kapasitas aparatur desa, serta minimnya partisipasi masyarakat menjadi faktor utama penyebab permasalahan. Studi ini mengusulkan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas aparatur, penguatan lembaga pengawas, pemanfaatan sistem keuangan digital untuk mendorong transparansi, serta peningkatan literasi masyarakat desa di bidang hukum dan keuangan. Harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan efektif, akuntabel, dan berkelanjutan demi tercapainya pembangunan desa yang merata.
Eksistensi Peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Kesejahteraan Dan Pemberdayaan Daerah Hidayatullah Putra; Desi Hafizah
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) plays an important role in realising the welfare and empowerment of regional communities as a representation of regional interests within the state system. Based on the Third Amendment to the 1945 Constitution, the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) is expected to be a link between the central and regional governments to ensure fairness in national development. This research aims to analyse the functions and authorities of the Regional Representative Council (DPD RI) in advocating for regional welfare, as well as the efforts undertaken through legislative, oversight, and policy consideration functions. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, utilising primary and secondary legal materials. The research results indicate that the Regional Representative Council (DPD RI) has carried out its functions through the supervision of village funds, the submission of regional island bills, and policy recommendations to the government and the House of Representatives. To increase its effectiveness, it is necessary to strengthen the authority of the DPD RI through a revision of Law MD3.
Co-Authors Ano Dwi Wijaya Dwi Julica Sari Dwi, Dwi Julica Sari Hidayatullah Putra ISKANDAR Lili Sintia M. Ghifar Alfarizsy Martinus Alexander Simanjuntak Ridho Kurniawan