Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.383
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUDGE: Jurnal Hukum TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Ilmiah Kutei Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Desi Hafizah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong Desi Hafizah
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 23 No 2 (2024)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v23i2.39835

Abstract

The purpose of enacting Law Number 6 of 2014 concerning Villages is to combine construction, namely the function of a self-government community with local self-government. It is hoped that customary law community units, In the same law, the village is given its authority, including the authority of the village based on its rights of origin, especially the villages in the Topos District of Lebong Regency. This research used an empirical legal research method. The village authority based on rights of origin according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages in the Villages of Topos District, Lebong Regency, especially Tik Sirong Village, Suka Negeri Village, and Talang Donok I Village have similarities because they are villages that are formed from the same clan, namely the Jurukalang clan. According to Law Number 6 of 2014 concerning Villages in the Villages of Topos District, Lebong Regency, the Village authority based on rights of origin has yet to be implemented effectively. The implementation of Village authority based on rights of origin according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Topos District, Lebong Regency, is hampered because (a) It is felt that limited Human Resources cannot help manage the village government system better; (b) There are no local or village regulations governing authority based on rights of origin; and (c) Traditional Institutions and Village Governments still need guidance in implementing authority in the Villages.
Perspektif Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Prinsip Reformasi Dalam Undang-Undang ASN Terkait Pengisian Jabatan ASN Oleh TNI Dwi Julica Sari; Lili Sintia; Martinus Alexander Simanjuntak; Ridho Kurniawan; Iskandar; Desi Hafizah
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1285

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan penerimaan anggota TNI sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan prinsip reformasi birokrasi, khususnya terkait sistem merit dan netralitas birokrasi. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengangkatan TNI/Polri sebagai ASN tanpa melalui mekanisme seleksi terbuka dan berbasis kompetensi berpotensi melanggar prinsip meritokrasi dan menimbulkan ketimpangan dalam sistem birokrasi. Selain itu, masuknya unsur militer ke dalam jabatan sipil dapat mengganggu netralitas ASN dan menciptakan konflik kepentingan dalam kebijakan publik. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan amanat reformasi dan prinsip negara hukum demokratis. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan secara komprehensif agar selaras dengan tujuan reformasi birokrasi dan menjamin profesionalisme ASN di Indonesia.
KAJIAN TENTANG KETIDAKEFEKTIFAN PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN APBDES SERTA STRATEGI PENANGANANNYA Dwi, Dwi Julica Sari; Lili Sintia; M. Ghifar Alfarizsy; Ano Dwi Wijaya; Desi Hafizah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v12i2.12672

Abstract

Ketimpangan regulasi dalam tata kelola Dana Desa terus menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berdampak pada maraknya penyalahgunaan dana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas mekanisme pengelolaan APBDes oleh pemerintah desa serta mengeksplorasi solusi terhadap lemahnya sistem pengawasan yang ada. Dengan menggunakan metode yuridis normatif berbasis studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan regulasi turunannya, penelitian ini menemukan bahwa lemahnya kelembagaan pengawas, rendahnya kapasitas aparatur desa, serta minimnya partisipasi masyarakat menjadi faktor utama penyebab permasalahan. Studi ini mengusulkan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas aparatur, penguatan lembaga pengawas, pemanfaatan sistem keuangan digital untuk mendorong transparansi, serta peningkatan literasi masyarakat desa di bidang hukum dan keuangan. Harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan efektif, akuntabel, dan berkelanjutan demi tercapainya pembangunan desa yang merata.
Eksistensi Peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Kesejahteraan Dan Pemberdayaan Daerah Hidayatullah Putra; Desi Hafizah
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) plays an important role in realising the welfare and empowerment of regional communities as a representation of regional interests within the state system. Based on the Third Amendment to the 1945 Constitution, the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) is expected to be a link between the central and regional governments to ensure fairness in national development. This research aims to analyse the functions and authorities of the Regional Representative Council (DPD RI) in advocating for regional welfare, as well as the efforts undertaken through legislative, oversight, and policy consideration functions. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, utilising primary and secondary legal materials. The research results indicate that the Regional Representative Council (DPD RI) has carried out its functions through the supervision of village funds, the submission of regional island bills, and policy recommendations to the government and the House of Representatives. To increase its effectiveness, it is necessary to strengthen the authority of the DPD RI through a revision of Law MD3.
Implementation of the Bengkulu City Government’s Obligations Regarding the Provision of Temporary Waste Collection Sites (TPS) Under Law No. 18 of 2008 on Waste Management Muhammad Bintang Ramadhan; Sukirman Adi Wijaya; Satria Hidayat; Desi Hafizah
The Future of Education Journal Vol 5 No 2 (2026)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i2.1729

Abstract

This study examines the implementation of the Bengkulu City Government’s obligation regarding the provision of Temporary Waste Collection Sites (TPS) in accordance with Law No. 18 of 2008 on Waste Management and other relevant regulations, focusing on the Bengkulu City area. This study is a normative-empirical legal study that analyzes the gap between legal norms (das sollen) and actual practices in the field (das sein). The main issue examined is the lack of TPS provision in Bengkulu City, which encourages the public to frequently dispose of waste indiscriminately and to designate certain locations as illegal TPS that do not meet technical requirements. This study employs a statutory approach and a conceptual approach, utilizing data collection techniques through literature review and field research. The results of the study indicate that the implementation of waste collection points in several areas of Bengkulu City has not been optimal and has not fulfilled legal obligations as mandated by Law No. 18 of 2008 on Waste Management, as well as the provisions in Bengkulu City Regional Spatial Planning Regulation (RTRW) No. 4 of 2021, specifically regarding the ideal ratio of waste collection points per sub-district.
Analisis Yuridis Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang Oleh PT RMK Energi Terhadap RTRW Kabupaten Muara Enim: Studi Kasus Pt Rmk Energi Di Kecamatan Muara Belida Zacky Alamsyah Bustami; Gopin Pamungkas; Radit Febri Kurniawan; Desi Hafizah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5629

Abstract

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih menjadi permasalahan dalam praktik penataan ruang di Indonesia, khususnya dalam kegiatan industri yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum pemanfaatan ruang serta mengkaji ketidaksesuaian kegiatan industri terhadap RTRW Kabupaten Muara Enim dalam studi kasus PT RMK Energy beserta konsekuensi hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemanfaatan ruang telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap kegiatan untuk sesuai dengan RTRW. Namun dalam praktiknya, kegiatan industri PT RMK Energy berada pada kawasan sempadan sungai yang termasuk dalam kawasan lindung, sehingga bertentangan dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian tersebut merupakan pelanggaran administratif dan substantif yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha serta berimplikasi pada cacatnya legalitas perizinan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten dan pengawasan yang lebih efektif agar ketentuan RTRW dapat diimplementasikan secara optimal.
Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sempadan Pantai Oleh Pemerintah Pada Mess Pemda Provinsi Bengkulu Aditya Tri Winata; Amelya Agnesia Putri; Nur Azizah Safira; Desi Hafizah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5652

Abstract

Kawasan sempadan pantai merupakan bagian dari kawasan lindung yang secara hukum harus bebas dari pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan fungsi perlindungannya. Permasalahan muncul ketika pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan garis sempadan pantai dalam kerangka hukum nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Provinsi Bengkulu, serta menilai kesesuaian keberadaan Mess Pemda Provinsi Bengkulu terhadap ketentuan tersebut beserta implikasi normatifnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan sempadan pantai telah tersusun secara hierarkis dan mengikat, dengan batas minimal serta pembatasan ketat terhadap kegiatan di dalamnya. Berdasarkan pengujian terhadap RTRW Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu, keberadaan Mess Pemda tidak sesuai dengan ketentuan sempadan pantai karena tidak termasuk dalam kategori kegiatan yang diperbolehkan. Kondisi ini menimbulkan implikasi terhadap legitimasi penegakan hukum tata ruang, karena pemerintah berada dalam posisi sebagai pembuat sekaligus pelanggar norma. Oleh karena itu, diperlukan penertiban melalui mekanisme status quo dan langkah hukum yang konsisten.
Tinjauan Yuridis Terhadap Zonasi Objek Wisata Pulau Kumayan Berdasarkan Perda Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2021 Tentang RTRW Fathurrahman Hadi; Fadhil Muhammad; M. Primananda Adhiputra Hastaman; Desi Hafizah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6225

Abstract

Perkembangan pada sektor pariwisata alam di Kota Bengkulu menuntut adanya kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang guna mencegah tumpanng tindih antara fungsi lahan dan kerusakan pada ekosistem mangrove sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penetapan zonasi pada Objek Wisata Pulau Kumayan terhadap Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2021 tentanng Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Adapun kemudian data yang didapat terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi zonasi Pulau Kumayan sebagai objek wisata alam masih menghadapi tantangan sinkronisasi antara penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya pariwisata sebagaimana diatur dalam Perda Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2021 Tentang RTRW. Meskipun secara yuridis Pulau Kumayan telah ditetapkan sebagai bagian dari sub-wilayah pengembangan wisata, namun dalam praktiknya ruang eksisting dengan arahan zonasi yang ketat. Temuan dari penelitian ini menekankan perlunya pengawasan tepadu dari Pemerintah Kota Bengkulu serta sinkronisasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang seperti perizinan dan sanksi guna menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup disekitar Objek Wisata Pulau Kumayan sesuai dengan amanat RTRW
Co-Authors Aditya Tri Winata Amelya Agnesia Putri Ano Dwi Wijaya Dwi Julica Sari Dwi, Dwi Julica Sari Fadhil Muhammad Fathurrahman Hadi Gopin Pamungkas Hidayatullah Putra ISKANDAR Lili Sintia M. Ghifar Alfarizsy M. Primananda Adhiputra Hastaman Martinus Alexander Simanjuntak Muhammad Bintang Ramadhan Nur Azizah Safira Radit Febri Kurniawan Ridho Kurniawan Satria Hidayat Sukirman Adi Wijaya Zacky Alamsyah Bustami