Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Law and Economics Review RIO LAW JURNAL Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Realism: Law Review
Azwar, Lalu Muhammad
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perizinan dalam Pengelolaan SDA Pasca Pengesahan Revisi UU Minerba: Perspektif Hukum Administrasi dalam Konteks Welfare State Soraya, Joice; Hamdani, Fathul; Putra, Eduard Awang Maha; Azwar, Lalu Muhammad
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1322

Abstract

ABSTRAK Seiring dengan disahkannya revisi UU Minerba, instrumen perizinan merupakan prinsip dasar yang mendasari pengelolaan sumber daya alam khususnya sumber daya mineral. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana aspek perizinan terhadap pengelolaan sumber daya alam pasca disahkannya revisi UU Minerba, dan bagaimana fungsi perizinan dalam pengelolaan SDA pasca pengesahan revisi UU Minerba ditinjau dari perspektif hukum administrasi. Metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsptual. Hasil penelitian mengetengahkan bahwa kewenangan dalam memberikan perizinan, khususnya sumber daya mineral mengarah ke arah yang lebih sentralistik. Misalnya seperti Pasal 35 ayat (1) yaitu usaha pertambangan dilaksanakan atas  kewenangan izin berusaha dari Pemerintah Pusat. Kemudian dalam UU Minerba yang baru Tahun 2020. Kemudian terdapat penyederhanaan izin, dimana sebelumnya IUP eksplorasi dan operasi-produksi dipisahkan sehingga pengusaha tambang harus mendaftar dua kali untuk kedua izin tersebut. Namun kini, cukup sekali. Oleh karena itu, dengan disahkannya revisi UU Minerba, maka iklim berusaha khususnya terkait perizinan menjadi lebih disederhanakan guna mewujudkan kepastian berinvestasi dan kemudahan berusaha di bidang pertambangan minerba. Sentralisasi usaha pertambangan menunjukkan semangat debirokratisasi atau penyederhanaan birokrasi agar usaha pertambangan berjalan lebih efektif dan efisien.Kata Kunci: Hukum Administrasi, Pengelolaan SDA, Perizinan, Revisi UU Minerba, Welfare State
ALIH FUNGSI LAHAN HUTAN LINDUNG SEBAGAI TEMPAT PEMBUANGAN LIMBAH PERTAMBANGAN: PERSPEKTIF FUNGSI PERIZINAN SEBAGAI INSTRUMEN REKAYASA PEMBANGUNAN Putra, Eduard Awang Maha; Hamdani, Fathul; Azwar, Lalu Muhammad
Realism: Law Review Vol. 2 No. 2 (2024): Realism: Law Review
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v2i2.34

Abstract

In August 2023, news circulated in one of the local mass media that PT Sumbawa Timur Mining proposed the use of 5,300 hectares of protected forest area in Dompu Regency, NTB to the NTB Provincial Government as a place for dumping tailings from mining, which then caused pros and cons. Through this research, the author aims to examine the regulation of the conversion of protected forest areas into mining areas in Indonesia and analyze the conversion of protected forest areas in Dompu Regency into dumping areas from the perspective of the licensing function as an instrument of development engineering. The method used in this research is normative legal research with statutory, conceptual and case approaches. The results show that the Forestry Law has opened up opportunities for the use of forest areas for development purposes outside of forestry activities in production forest areas and protected forest areas. Specifically, mining activities in protected forest areas are only allowed for mining activities carried out with a closed mining pattern. Meanwhile, tailings disposal can only be carried out in waste containment dams and sea facilities with certain specifications, so that tailings disposal cannot be disposed of carelessly in protected forest areas.
Democratic Legal Principles in the Election of the Governor of NTB, Indonesia: Prinsip Hukum Demokratis dalam Pemilihan Penjabat Gubernur NTB, Indonesia Azwar, Lalu Muhammad; Asmara, M. Galang; Purnomo, Chrisdianto Eko
Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol. 19 No. 1 (2024): February
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijler.v19i1.994

Abstract

This study critically examines the mechanism of appointing the Acting Governor of Nusa Tenggara Barat (NTB), focusing on its alignment with the principles of a democratic legal state. Utilizing a normative legal research methodology, the study employs legislative and conceptual approaches, drawing from primary and secondary legal materials. The analysis incorporates descriptive analytical, prescriptive, and argumentative data analysis techniques. Findings reveal that the current mechanism, governed by the Ministry of Home Affairs Regulation No. 4 of 2023, mandates adherence to democratic legal state principles. However, it faces significant challenges in ensuring optimal public participation and safeguarding human rights (HAM). Although the process involves multiple stakeholders, including optional non-ministerial government agencies, the final decision remains centrally with the president. This centralistic tendency undermines direct public participation in political decision-making, a core tenet of democracy. Additionally, the mechanism lacks clear legal procedures for termination, posing a risk of violating HAM principles and affecting the legitimacy and continuity of the appointed official. The study recommends enhancing public and representative body involvement to better reflect democratic participation principles. It also suggests regulatory changes to mandate broader stakeholder involvement and establish clear termination mechanisms, thereby improving transparency, accountability, and legal certainty while upholding human rights protection. These improvements are crucial for bolstering the mechanism's democratic legitimacy and efficacy in NTB's governance.Highlights Centralized Authority: The president's ultimate decision-making power limits public involvement. Public Participation Gap: Insufficient societal engagement in the appointment process. Human Rights Risks: Unclear termination procedures pose legal and legitimacy concerns. Keywords: Democratic Legal Principles, Public Participation, Human Rights, NTB Governor Appointment, Legal Transparency
Keadilan dan Perlindungan HAM: Refleksi Tragedi Kanjuruhan Putra, Eduard Awang Maha; Hamdani, Fathul; Azwar, Lalu Muhammad; Lalu Syamsul Imam WN
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i01.977

Abstract

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang merupakan anugerah setiap individu yang wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi oleh negara. Maka ketika negara tidak mampu melindungi dan menghormati hak asasi, saat itu juga negara telah melakukan pelanggaran HAM. Contoh pelanggaran HAM yang telah terjadi dalam dunia sepak bola tanah air pada awal Oktober 2022 yakni tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan korban jiwa. Peristiwa ini menjadi Sejarah kelam dalam dunia persepakbolaan tanah air bahkan mendaptkan perhatian dunia internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian diperoleh bahwa dalam tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM telah berperan dalam menjalankan proses pemantauan serta penyelidikan terhadap krisis kemanusiaan Kanjuruhan dan telah menyatakan bahwa memang tidak ada pelanggaran HAM berat. Kemudian Hak atas Keadilan belum dapat dikatakan tercapai bagi korban dikarenakan penjatuhan vonis hukuman yang tidak setimpal dengan banyak nya korban yang berjatuhan dan berkaitan dengan perlindungan HAM bagi supporter sejatinya dari segi regulasi sudah menjamin hak asasi setiap pihak untuk mendapatkan perlindungan dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Indonesia, namun yang kerap kali membuat perlindungan hak asasi tercederai seringkali diakibatkan dari perilaku kekerasan dan kesewenangan aparat penegak hukum.
Co-Authors Asmara, M. Galang Chrisdianto Eko Purnomo, Chrisdianto Eko Eduard Awang Maha Putra Hamdani, Fathul Lalu Syamsul Imam WN