Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Law and Economics Review RIO LAW JURNAL Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Realism: Law Review
Azwar, Lalu Muhammad
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : RIO LAW JURNAL

 1 
Perizinan dalam Pengelolaan SDA Pasca Pengesahan Revisi UU Minerba: Perspektif Hukum Administrasi dalam Konteks Welfare State Soraya, Joice; Hamdani, Fathul; Putra, Eduard Awang Maha; Azwar, Lalu Muhammad
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1322

Abstract

ABSTRAK Seiring dengan disahkannya revisi UU Minerba, instrumen perizinan merupakan prinsip dasar yang mendasari pengelolaan sumber daya alam khususnya sumber daya mineral. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana aspek perizinan terhadap pengelolaan sumber daya alam pasca disahkannya revisi UU Minerba, dan bagaimana fungsi perizinan dalam pengelolaan SDA pasca pengesahan revisi UU Minerba ditinjau dari perspektif hukum administrasi. Metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsptual. Hasil penelitian mengetengahkan bahwa kewenangan dalam memberikan perizinan, khususnya sumber daya mineral mengarah ke arah yang lebih sentralistik. Misalnya seperti Pasal 35 ayat (1) yaitu usaha pertambangan dilaksanakan atas  kewenangan izin berusaha dari Pemerintah Pusat. Kemudian dalam UU Minerba yang baru Tahun 2020. Kemudian terdapat penyederhanaan izin, dimana sebelumnya IUP eksplorasi dan operasi-produksi dipisahkan sehingga pengusaha tambang harus mendaftar dua kali untuk kedua izin tersebut. Namun kini, cukup sekali. Oleh karena itu, dengan disahkannya revisi UU Minerba, maka iklim berusaha khususnya terkait perizinan menjadi lebih disederhanakan guna mewujudkan kepastian berinvestasi dan kemudahan berusaha di bidang pertambangan minerba. Sentralisasi usaha pertambangan menunjukkan semangat debirokratisasi atau penyederhanaan birokrasi agar usaha pertambangan berjalan lebih efektif dan efisien.Kata Kunci: Hukum Administrasi, Pengelolaan SDA, Perizinan, Revisi UU Minerba, Welfare State
Co-Authors Asmara, M. Galang Chrisdianto Eko Purnomo, Chrisdianto Eko Eduard Awang Maha Putra Hamdani, Fathul Lalu Syamsul Imam WN