Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERMASALAHAN FUNDAMENTAL PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI Prasetyo Budi Wicaksana
AMERTA Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3 (2023): Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Amerta Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Corruption is an extra ordinary crime which is very detrimental to the Indonesian nation and state. For this reason, the Government has issued or made a law, namely Law number 31 of 1999 in conjunction with Law number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. That in article 2 paragraph 2 of the Law it is said that the death penalty can be applied if Indonesia is in certain circumstances. This particular situation means if Indonesia is in a state of disaster emergency, a state of war or a disaster emergency. However, the problem that often arises is that a prosecutor does not dare to enforce the charges under Article 2, paragraph 2 of the Corruption Eradication Law. Keywords: corruption Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu tindak pidana extra ordinary crime yang sangat merugikan bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu Pemerintah telah menerbitkan atau membuat suatu Undang-Undang yaitu Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa Pidana Mati dapat diterapkan bila Indonesia dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut maksudnya apabila Indonesia dalam keadaan darurat bencana, keadaan perang atau darurat bencana. Akan tetapi permasalahan yang sering muncul yaitu tidak beraninya seorang jaksa memaksukan dakwaan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kata kunci: korupsi
Empowering Businesses: Introducing Digital Marketing Strategies and Human Endeavors Chusnul Maulidina hidayat; Irawan Randikaparsa; Prasetyo Budi Wicaksana
Journal of Society, Community and Business Development Vol. 2 No. 1 (2024): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/scbd.v2i1.170

Abstract

Addressing the challenges faced by housewives in Pabuaran, Banyumas, this study focuses on the pressing need to empower them with digital marketing knowledge and the integration of Islamic values into their business endeavors. In many rural areas, including Pabuaran, traditional business practices often encounter obstacles in reaching broader markets and adapting to the rapidly evolving digital landscape. Despite being skilled entrepreneurs, housewives may lack access to resources and knowledge regarding effective digital marketing strategies. Additionally, there is a growing recognition of the importance of incorporating ethical and moral principles, such as those derived from Islamic teachings, into business practices. However, there is a gap in understanding how to effectively integrate these principles into modern business operations. Thus, this study aims to bridge these gaps by providing participants with practical knowledge and skills in digital marketing while exploring the application of Islamic values in entrepreneurship. By addressing these challenges, the study seeks to empower housewives in Pabuaran to overcome barriers to market access and enhance the sustainability and ethical integrity of their businesses. Through this empowerment initiative, participants will be equipped to leverage digital marketing tools effectively and align their business practices with Islamic principles, thereby fostering economic growth and social development within their community.
PENYULUHAN HUKUM PIDANA DI ERA DIGITAL SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN LITERASI HUKUM MASYARAKAT Prasetyo Budi Wicaksana; Irawan Randikaparsa; Alfato Yusnar Kharismansyah; Ali Akbar Anggara
Jurnal Pengabdian Indonesia (JPI) Vol. 2 No. 1 (2026): Vol. 2 No. 1 Edisi Januari 2026
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/jpi.v2i1.1825

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan intensitas interaksi masyarakat, khususnya mahasiswa, dalam ruang digital. Namun, rendahnya literasi hukum pidana menyebabkan banyak aktivitas sehari-hari berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum tanpa disadari. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran hukum pidana mahasiswa melalui penyuluhan yang dilaksanakan secara daring dan/atau hybrid. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab dengan mengangkat contoh-contoh kasus sederhana yang relevan dengan kehidupan mahasiswa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum pidana mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai perilaku yang berpotensi melanggar hukum pidana serta mendorong kesadaran akan pentingnya etika dan tanggung jawab dalam aktivitas digital. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi upaya preventif dalam meminimalkan pelanggaran hukum pidana di lingkungan akademik