Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Politik Hukum Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Gemilang, Gilang; Ismaidar, Ismaidar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8733

Abstract

Amanat konstitusi Pasal 1 ayat (3) secara tegas mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan pilihan politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana. Menggunakan pendekatan yuridis dengan menggunakan data sekunder dapat disimpulkan bahwa politik hukum pembaharuan hukum pidana di Indonesia saat ini masih terus berlangsung dan menjadi bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Landasan pembangunan politik hukum sebagai sistem hukum nasional melalui Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar. Pembaharuan hukum pidana harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (substallfive), hukum pelaksanaan pidana, dan hukum pidana formil (hukum acara pidana. Salah satu bentuk politik hukum pidana melalui konsep restorative justice sebagai alternatif dalam penyelesaian permasalahan melalui non-litigasi. Melalui pendekatan retributif (pembalasan) akan bergeser ke pendekatan restoratif (pemulihan). Konsep restorative justice menjadi politik hukum yang permanen dalam membangun sistem peradilan pidana secara nasional dimasa yang akan datang.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Gemilang, Gilang; Ismaidar, Ismaidar; Zarzani, T. Riza
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.10027

Abstract

Korporasi mempunyai peranan penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara, dimana korporasi mempunyai pengaruh atas pertumbuhan yang luar biasa dari aset kegiatan usaha korporasi sehingga dapat menghasilkan keuntungan dan menjadikan korporasi sebagai pemilik kekuasaan atas ekonomi, sosial, dan politik. Tetapi dalam perkembangannya korporasi juga melakukan tindak kejahatan yang seringkali merugikan, tidak hanya kepada masyarakat bahkan juga negara dirugikan karena tindak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Salah satu tindak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi yaitu pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi sulit untuk ditanggulangi dikarenakan sulitnya untuk mengusut dan menjerat para pelaku tindak pidana pencucian uang. Hal itu disebabkan karena korporasi sebagai subyek tindak pidana masih merupakan hal baru yang tercantum di dalam perundang-undangan, yang kemudian proses penegakan hukumnya masih sangat lambat. Karena berkembangnya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sebagai subyek tindak pidana, maka diperlukan adanya pandangan baru tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana, khususnya dalam penegakan tindak pidana pencucian uang.
Peran Kepolisian dalam Penangggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan Jalanan Di Wilayah Hukum Polsek Medan Helvetia Gemilang, Gilang; Saragih, Yasmirah Mandasari; Sinaga, Rahmah Hayati; Suramin, Suramin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10837

Abstract

Kejahatan Jalanan yang didahuluan dengan kekerasan merupakan perbuatan dengan cara memaksa memberikan kendaraan serta membawa senjata tajam dan bahkan tidak segan-segan melukai korban, sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan yang dianggap sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai kasus yang merebak sejalan seperti perampokan, pencurian dengan kekerasan (begal) dan pelaku kejahatan lainnya dapat juga dilihat di Wilayah Hukum Polsek Medan Helvetia, yang penyebabnya didasari masalah daerah yang sepi dan Kecamatan yang ekonominya sedang berkembang. Adapun teori yang digunakan pada penulisan ini yakni teori kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) yang merupakan usaha rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumen dan analisis secara kualitatif-deskriptif. Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak Polsek Medan Helvetia dapat dilakukan secara Preventif dan Represif dan peningkatan peralatan pendukung dari yang ada saat ini dan untuk melakukan hal tersebut perlu diperhatikan beberapa faktor, seperti luas wilayah. Faktor jumlah peralatan ini juga akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak Polsek Medan Helvetia, karena dengan kurangnya jumlah peralatan pendukung akan mengurangi efektifitas gerak dan kegiatan pengendalian dan penanggulangan kejahatan, khususnya kejahatan jalanan di Wilayah Hukum Polsek Medan Helvetia