Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Cendekia Ilmiah
Natasya, Sintia
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Antara Idealisme dan Realitas: Analisis Kritis Peran Ganda PBB dalam Menegakkan dan Melemahkan Hukum Internasional di Tengah Kompleksitas Global Siregar, Emiel Salim; Siregar, Felix Ivander; Rizky, Muhammad; Al Fatur, Raditya; Natasya, Sintia; Warohma, Nayla
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13546

Abstract

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran penting dalam menegakkan hukum internasional melalui berbagai mekanisme, termasuk Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional, dan misi pemeliharaan perdamaian. Penelitian ini menganalisis bagaimana PBB berhasil menegakkan hukum internasional sekaligus menghadapi kritik terkait kemampuannya yang kadang-kadang dianggap melemahkan hukum tersebut. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas PBB dalam menegakkan hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PBB berhasil melalui resolusi Dewan Keamanan dan penyelesaian sengketa di Mahkamah Internasional, pengaruh politik, hak veto, dan keterbatasan sumber daya sering kali menghambat efektivitasnya. Studi kasus seperti Perang Irak (2003),intervensi di Libya (2011), dan konflik Israel-Palestina (1948 berkelanjutan hingga saat ini 2024) mengilustrasikan dinamika ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi dalam struktur dan mekanisme PBB diperlukan untuk meningkatkan kemampuannya dalam menegakkan hukum internasional secara lebih adil dan efektif.
Konstruksi Norma Larangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Harimau ( Trawl ) Dalam Undang – Undang Perikanan Siregar, Emil Salim; Sinaga, Melati Anjelka Putri; Natasya, Sintia; Mayuni, Vivi Indah; Ray, Putri Viranda; Purba, Yoshi Kristine Togi Marito; Maharani, Sinta
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15558

Abstract

Di Indonesia, perikanan sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, penangkapan ikan yang tidak terkendali dapat membahayakan keberlanjutan spesies ikan dan merusak ekosistem laut. Karena mengganggu habitat dasar laut dan menangkap berbagai spesies ikan tanpa pandang bulu, pukat merupakan jenis alat tangkap yang berpotensi merusak lingkungan laut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, melarang kepemilikan, penguasaan, pengangkutan, atau penggunaan alat tangkap yang dapat merusak sumber daya ikan, dan pelakunya akan dikenai sanksi pidana. Pengaturan penggunaan alat tangkap tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur akademik terkait. Analisis difokuskan pada konstruksi norma larangan dan sanksi hukum, serta kesesuaian regulasi dengan prinsip pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma larangan dalam Pasal 9 UU Perikanan bersifat umum, preventif, dan adaptif, yang menempatkan pukat harimau sebagai alat tangkap yang dilarang karena berpotensi merusak ekosistem. Pasal 85 UU Perikanan memperkuat larangan ini melalui sanksi pidana, yang berfungsi sebagai instrumen represif sekaligus preventif untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Temuan ini menegaskan bahwa kerangka hukum nasional tidak hanya mengatur pemanfaatan sumber daya perikanan, tetapi juga menekankan perlindungan ekosistem dan kepentingan publik, sehingga memberikan dasar normatif bagi pengawasan dan penegakan hukum perikanan yang berkelanjutan di Indonesia.
Co-Authors Al Fatur, Raditya Emiel Salim Siregar Mayuni, Vivi Indah muhammad rizky, muhammad Purba, Yoshi Kristine Togi Marito Ray, Putri Viranda Sinaga, Melati Anjelka Putri Sinta Maharani Siregar, Emil Salim Siregar, Felix Ivander Warohma, Nayla