Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Keabsahan Kontrak yang Dibuat dengan Artificial Intelligence : Tantangan dan Implikasi Hukum Budiman, Syamhaikel Pavel; Michelin, Darrel
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.18526

Abstract

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembuatan kontrak. Namun, keabsahan kontrak yang dibuat dengan bantuan AI menimbulkan tantangan dan implikasi hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan kontrak yang melibatkan AI, tantangan hukum yang muncul, serta implikasi terhadap sistem hukum yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum kontrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AI dapat memfasilitasi pembuatan kontrak, keabsahannya masih dipertanyakan terkait dengan aspek kesepakatan, kapasitas hukum, dan tanggung jawab pihak yang terlibat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan kerangka hukum yang adaptif untuk mengakomodasi perkembangan teknologi AI dalam pembuatan kontrak.
Tinjauan Kritis Hukum Pembuktian dalam Yurisdiksi Militer : Analisis Kekuatan Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor : 29-K/PM.III-14/AD/IX/2025). Maukar, Michelle Regine; Huberta, Grace Amaze; Fewsan, Kimberly; Bintang, Andreas; Michelin, Darrel
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 11 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i11.32580

Abstract

Penelitian ini membahas pentingnya penerapan hukum pembuktian dalam yurisdiksi militer, khususnya pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh 10 prajurit TNI AD (Batalyon Infanteri) kepada seorang warga sipil di Denpasar, Bali. Kasus ini telah terdaftar dalam Pengadilan Militer Nomor : 29-K/PM.III-14/AD/IX/2025. Pemicu permasalahan ini berawal ketika korban menyalahgunakan kepercayaan temannya yang termasuk salah satu prajurit tersebut. Tujuan penelitian ini berfokus pada proses pembuktian, penggunaan alat bukti, sampai pertimbangan hakim yang didasari atas kekuatan alat bukti yang dipakai. Kemudian, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) serta didasari dengan perundang-undangan (statute apporach). Hasil penelitian ini ingin menunjukan bahwa Oditur Militer sebagai pihak penuntut (actori in cumbit probatio) berhasil membuktikan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah yaitu dengan Visum Et Repertum (VER) dan alat bukti berupa alat penyiksaan sampai komunikasi digital. Namun, terdapat tantangan signifikan dalam pembuktian unsur penyertaan (deelneming) terhadap 10 pelaku secara kolektif. Secara yuridis, penerapan asas negatief wettelijk bewijs telah dipenuhi. Namun, temuan ini menggarisbawahi perlunya tinjauan ulang terhadap konsistensi pertimbangan hakim dalam menjamin rasa keadilan bagi korban sipil yang diadili di lingkungan militer. Disimpulkan bahwa akuntabilitas peradilan militer dalam menangani kasus tindak pidana umum membutuhkan harmonisasi hukum acara untuk memperkuat perlindungan hukum bagi warga sipil.