Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Sosial dan Teknologi COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Fewsan, Kimberly
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Studi Komparasi dan Implementasi Pemberantasan Korupsi Dalam Praktik Suap dan Penyalahgunaan Wewenang Marpaung, Michelle Evelyn; Tanwijaya, Patrisia; Huberta, Grace Amaze; Belo, Nimrod Welly; Fewsan, Kimberly; Susanti, Tri
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 3 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i3.32052

Abstract

Korupsi adalah masalah utama dalam sistem hukum yang merusak tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik, dengan penyuapan dan penyalahgunaan wewenang sebagai bentuk yang umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan regulasi dan penerapan hukum terkait kedua bentuk korupsi tersebut di Indonesia, Singapura, dan Denmark. Metode yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, yang menganalisis regulasi dan praktik penegakan hukum di ketiga negara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang komprehensif, termasuk undang-undang anti-korupsi. Namun, tantangan utama terletak pada pelaksanaan dan penegakan sanksi. Sering kali, meskipun ada regulasi yang baik, praktik penegakan hukum tidak berjalan efektif, sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Penelitian ini mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum Indonesia, seperti kurangnya efisiensi dalam penegakan hukum dan minimnya pengawasan. Rekomendasi kebijakan mencakup perlunya reformasi hukum yang lebih ketat dan pengembangan sistem pengawasan yang efektif. Langkah-langkah ini sangat diperlukan untuk meningkatkan integritas dalam administrasi pemerintahan dan memberantas korupsi secara lebih efektif.
Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Era Digital: Tantangan dan Implikasinya Huberta, Grace Amaze; Fewsan, Kimberly
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 12 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i12.3068

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara berinteraksi dan bertransaksi, khususnya dalam konteks kebebasan berkontrak. Meskipun prinsip kebebasan berkontrak tetap menjadi dasar hukum perdata, munculnya kontrak elektronik dan transaksi digital membawa tantangan baru. Keabsahan kontrak elektronik yang bervariasi di berbagai yurisdiksi, serta pengaruh regulasi terkait tanda tangan elektronik, perlindungan konsumen, dan keamanan transaksi, menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, perlindungan data pribadi menjadi isu krusial dengan meningkatnya risiko kebocoran dan penyalahgunaan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebebasan berkontrak di era digital, serta untuk mengidentifikasi kebutuhan regulasi yang lebih adaptif. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif, yang menganalisis berbagai regulasi, literatur hukum, dan praktik yang ada di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kontrak elektronik telah diakui secara hukum di banyak negara, implementasinya masih menghadapi tantangan besar terkait keabsahan, perlindungan data pribadi, dan transparansi. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya harmonisasi regulasi dan penguatan kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk menciptakan ekosistem transaksi yang aman dan terpercaya.
Implikasi Hukum Batalnya Perjanjian Nominee:Perbandingan Konskuensi PMH dalam Sengketa Properti Eigendom di Indonesia dan Belanda Maukar, Michelle Regine; Huberta, Grace Amaze; Leos, Meirate; Fewsan, Kimberly; Tirta , Marcell
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i11.62446

Abstract

This research focuses on the comparative aspects between Indonesia and the Netherlands in facing the challenges of illegal acts committed by foreign nationals. A nominee agreement is an agreement that illegally sells or lends the identity of a local citizen, which can benefit both parties, especially foreign nationals who can purchase assets in the form of land in a country. Nominee agreements or borrowing names in property or land ownership in Indonesia are included as Unlawful Acts (PMH) under Article 1365 of the Civil Code. This is because such actions are considered legal smuggling that has the aim of avoiding or violating the Basic Agrarian Law, particularly the Principle of Nationality. If nominee agreements continue to be normalized, the economy and land in a country could be threatened by illegal ownership owned by foreign nationals. Using normative legal research methods, this research uses cross-country comparisons of regulations, rules, and how governments respond to the process of illegal identity lending.
Co-Authors Belo, Nimrod Welly Huberta, Grace Amaze Leos, Meirate Marpaung, Michelle Evelyn Maukar, Michelle Regine Tanwijaya, Patrisia Tirta , Marcell TRI SUSANTI