Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Dinamika Hukum Investasi Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Siregar, Emiel Salim; Mendrofa, Firman Syukur; Laia, Akhirman; Wardani, Frian; Dumichen, Raissa Christine; Hutagaol, Rina Rouli
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20134

Abstract

Perkembangan hukum investasi di Indonesia merupakan faktor krusial yang berkelindan dengan dinamika ekonomi, politik, dan sosial nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana evolusi hukum investasi memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia serta mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi regulasinya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis dokumen, penelitian ini menelusuri perjalanan regulasi investasi dari era pasca-kemerdekaan hingga implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020). Temuan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan seperti UU Cipta Kerja berhasil meningkatkan realisasi investasi asing dengan menyederhanakan birokrasi, tantangan fundamental masih tetap ada. Kendala tersebut meliputi ketidakpastian hukum, penegakan yang tidak konsisten, kesenjangan infrastruktur antarwilayah, serta kontroversi terkait dampak sosial dan lingkungan. Sebagai respons terhadap tantangan ini, artikel ini menyoroti relevansi prinsip maqasid syariah sebagai landasan untuk membangun hukum investasi yang lebih adil dan berkelanjutan. Prinsip ini menawarkan kerangka kerja untuk mengarahkan investasi agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial (hifz al-mal), tetapi juga pada pencapaian keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat luas. Integrasi maqasid syariah dalam bentuk investasi syariah, seperti sukuk dan pembiayaan UMKM, terbukti berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan iklim investasi yang optimal, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dengan mengadopsi kerangka regulasi yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan dan keberlanjutan.
The Role of State Administrative Law in Realizing Effective and Efficient Public Services Ritonga, Nurlina; Rojak, Nabila; Nst, Anisa; Ismaini, Khoiriah; Nurhaliza, Siti; Hasibuan, Teguh Sangkot; Putri, Asri Amanda; Sopiah, Intan; Wardani, Frian
Golden Ratio of Data in Summary Vol. 6 No. 1 (2026): November - January
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grdis.v6i1.1682

Abstract

Administrative Law plays a central role in regulating, supervising, and ensuring the implementation of effective and efficient public services. This study aims to analyze the contribution and role of administrative law in creating responsive, transparent, and accountable public services. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, utilizing data from statutory regulations, academic literature, and previous studies. The findings reveal that the application of administrative law principles, such as legal certainty, accountability, proportionality, and transparency, significantly improves the quality of public services. Furthermore, the strict enforcement of legal norms on government officials fosters greater professionalism within the bureaucracy and minimizes maladministration and corruption. However, challenges such as weak law enforcement, limited human resource cotence, and resistance to change remain obstacles to the optimization of public services. This study emphasizes that administrative law reform, capacity building of government officials, and the strengthening of oversight systems are strategic measures required to ensure the realization of effective and efficient public service delivery. The findings are expected to serve as a reference for policymakers and government practitioners in formulating policies and strategies for improving public service delivery in Indonesia.