Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Suriani, Suriani; Mendrofa, Firman Syukur; Harahap, Puteri Leida; Nurhaliza, Nurhaliza; Marcellina, Marcellina; Lubis, Nizam Hafiza; Syahputra, Eko Bayu
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.18943

Abstract

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak merupakan aspek penting dalam menjamin kesejahteraan dan masa depan mereka. Anak memiliki hak dasar yang diakui secara universal, termasuk hak untuk hidup, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta eksploitasi. Indonesia telah mengatur perlindungan anak melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi. Namun, implementasi hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta faktor budaya dan sosial yang menghambat penegakan hukum. Dalam penelitian ini, dilakukan sosialisasi di SMK AS-SYIFA Kisaran untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai hak-hak anak dan perlindungan hukum yang tersedia. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap hak-hak anak meningkat, meskipun masih terdapat kesenjangan informasi. Diperlukan upaya konkret dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial, untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara optimal melalui edukasi, advokasi, serta penegakan hukum yang lebih efektif.
Dinamika Hukum Investasi Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Siregar, Emiel Salim; Mendrofa, Firman Syukur; Laia, Akhirman; Wardani, Frian; Dumichen, Raissa Christine; Hutagaol, Rina Rouli
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20134

Abstract

Perkembangan hukum investasi di Indonesia merupakan faktor krusial yang berkelindan dengan dinamika ekonomi, politik, dan sosial nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana evolusi hukum investasi memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia serta mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi regulasinya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis dokumen, penelitian ini menelusuri perjalanan regulasi investasi dari era pasca-kemerdekaan hingga implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020). Temuan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan seperti UU Cipta Kerja berhasil meningkatkan realisasi investasi asing dengan menyederhanakan birokrasi, tantangan fundamental masih tetap ada. Kendala tersebut meliputi ketidakpastian hukum, penegakan yang tidak konsisten, kesenjangan infrastruktur antarwilayah, serta kontroversi terkait dampak sosial dan lingkungan. Sebagai respons terhadap tantangan ini, artikel ini menyoroti relevansi prinsip maqasid syariah sebagai landasan untuk membangun hukum investasi yang lebih adil dan berkelanjutan. Prinsip ini menawarkan kerangka kerja untuk mengarahkan investasi agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial (hifz al-mal), tetapi juga pada pencapaian keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat luas. Integrasi maqasid syariah dalam bentuk investasi syariah, seperti sukuk dan pembiayaan UMKM, terbukti berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan iklim investasi yang optimal, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dengan mengadopsi kerangka regulasi yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan dan keberlanjutan.
PERAN HUKUM PERIKANAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR WILAYAH TANJUNGBALAI Siregar, Emiel Salim; Syahrunsyah , Syahrunsyah; Afif, Zaid; Apdilah, Dicky; Harmayani, Harmayani; Mendrofa, Firman Syukur
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): Volume 6 No. 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i2.43756

Abstract

Masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada sumber daya laut sering kali menghadapi eksploitasi yang tidak berkelanjutan seperti penggunaan alat tangkap ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, penangkapan ikan secara berlebihan, penangkapan ikan dalam musim larangan, pencemaran air laut dengan membuang limbah sembarangan,perusakan habitat laut, , serta ketidakadilan dalam pengelolaan hasil perikanan. Hukum perikanan yang ada, meskipun bertujuan untuk mengatur dan melindungi sumber daya laut, sering kali menghadapi berbagai kendala dan dalam implementasinya, seperti lemahnya pengawasan, tumpang tindih regulasi, dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Selain itu, kebijakan yang tidak tepat sasaran dan kurangnya koordinasi antar lembaga juga menghambat efektifitas penerapan hukum perikanan. hukum perikanan telah mengatur segala ketentuan ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009  perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berkontribusi dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir , atas dasar tersebut Indonesia sebagai negara hukum tidak akan optimal apabila hukum itu sendiri tidak  tersampaikan kepada masyarakat,  Pengabdian masyarakat dilakukan dengan metode sosialisasi atau penyuluhan kepada warga, tepatnya pada Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Sei Tulang Raso Kota Tanjungbalai, hasil dari pengabdian yang dilakukan terdapat temuan bahwa Warga yang menjadi peserta sosialisasi didominasi oleh warga yang merupakan nelayan tradisional yang mengalami diskriminasi dari pada nelayan modern yang bekerja di Perusahaan . Oleh karena itu, pemerintah kota tanjungbalai perlu memperhatikan keberadaan Masyarakat wilayah pesisir khususnya nelayan tradisional dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat tersebut agar adanya keadilan penegakkan hukum sehingga para pihak tidak ada yang di rugikan.