Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI POLRES GOWA) Cakti, Hariadi; Thalib, Hambali; Ulfah, Sitti
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i1.377

ABSTRAC This study aims to determine the factors causing the occurrence of the crime of murder committed by children in Gowa Regency, and efforts to overcome by the Gowa Regency Police against murders committed by children, this study uses empirical research methods. the research location is in the Gowa Police Station, the type of data used is primary data and secondary data, the source of the data is obtained through library studies and information obtained through interviews with several investigators at the Gowa Police. The results showed that the factors causing the crime of murder committed by children in Gowa Regency were internal and external factors, internal factors covering, unstable emotions, misunderstandings, revenge, child psychology or child psychology, weak faith, the need for confession. while external factors include neglected children, the surrounding environment, the economy, alcoholic beverages, and group wars. As for the countermeasures by the Gowa district police against murders committed by children, including pre-emptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts. It is hoped that the role of parents in taking care of their children is further enhanced, because children are taught at an early age, therefore the role of parents must be more active in educating and taking care of children to avoid bad influences, especially crime. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Gowa, dan Upaya penanggulangan oleh kepolisian daerah Kabupaten Gowa terhadap pembunuhan yang di lakukan oleh anak.. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitiannya bertempat di Polres Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang di lakukan oleh anak di Kabupaten Gowa yaitu faktor internal dan eksternal, Faktor internal meliputi Emosi yang belum stabil, kesalahpahaman, dendam, Psikologi anak atau kejiwaan anak, faktor lemahnya iman, faktor butuhnya pengakuan. Sedangkan faktor eksternal meliputi Anak yang terlantar, lingkungan sekitar, faktor ekonomi, faktor minuman beralkohol, perang kelompok. adapun upaya penanggulangan oleh kepolisian daerah Kabupaten Gowa terhadap pembunuhan yang di lakukan oleh anak, meliputi upaya Pre-emtif, upaya Preventif, upaya Refresif. Diharapkan agar peran orang tua dalam menjaga anaknya lebih ditingkatkan lagi, sebab anak-anak diajarkan seusia dini oleh sebab itu peran orang tua harus lebih aktif lagi dalam mendidik dan menjaga anak agar terhidar dari pengaruh buruk utamanya ialah kejahatan

Fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam Pemenuhan Hak Pengungsi Warga Negara Asing Afirda, Irdha; Hasyim, Satrih; Ulfah, Sitti
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i1.386

ABSTRAC This study aims to identify and analyze the function of the Immigration Detention Center in fulfillment the rights of foreign refugees and to identify and analyze the inhibiting factors in the implementation of the functions of the Immigration Detention Center in fulfillment the rights of Fforeign refugees. The research method used is the empirical legal research method, namely the legal case study approach and discussesthe object of research by focusing on the sociological juridical aspect and using secondary data as initial data, then primary data or field data. The results of this study indicate that the Rudenim carries out the immigration function based on Presidential Regulation no. 125 of 2016 which is related to immigration arangement and supervision. Based on the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.01 PR.07.04 concerning Organization and Working Procedures of Immigration Detention Centers, the Rudenim functionsare detention, relocation, repatriation and deportation. Rudenim facilitates refugees in the South Sulawesi Province with funding from IOM. The inhibiting factors for the implementation of the Rudenim in theimplementation of the Rudenim function in fulfillment the rights of foreign refugees are the distance between the detention center and the community house, there are many of community houses, the large number of refugees, the limited of Rudenim officers, and a limited budget. The recommendation in this study is that in carrying out the functions of the Immigtation Detention Center, it is hoped that coordination with other agencies and refugee facilitators, namely IOM, should be further improved, it is recommended that the Immigration Detention Center maximize existing human resources by increasing the number of officers in the security sector and it is hoped that the government of Indonesia through The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia made clear policies regarding the status of asylum seekers and refugees in Indonesia in order to maintain the stability of the country eventhough it has not ratified the 1951 Convention and 1967 Protocol on the Status of Refugees. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam pemenuhan hak pengungsi Warga Negara Asing dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pelaksanaan fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam pemenuhan hak pengungsi Warga Negara Asing. Metode penelitian yangdigunakan adalah metode penelitian hukum Empiris yaitu metode pendekatan studi kasus hukum dan membahas objek penelitian dengan menitikberatkan pada aspek Yuridis Sosiologis dan menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan Rudenim menjalankan fungsi keimigrasian berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 yaitu terkait pengelolaan dan pengawasan keimigrasian.Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Rumah Detensi Imigrasi, Fungsi Rudenim yaitu Pendetensian, Pemindahan, Pemulangan dan Pendeportasian. Rudenim memfasilitasi pengungsi yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan denganpembiayaan dari IOM. Faktor penghambat pelaksanaan Rudenim Makassar dalam pelaksanaan fungsi Rudenim dalam pemenuhan hak pengungsi warga negara asing yaitu jauhnya jarak rudenim dengancommunity house, sebaran community house yang tidak sedikit, jumlah pengungsi yang sangat banyak, terbatasnya jumlah petugas Rudenim, dan anggaran yang terbatas. Rekomendasi penelitian yaitu hendaknya dalam melaksanakan fungsi Rumah Detensi Imigrasi diharapkan koordinasi dengan instansi lainnya serta fasilitator pengungsi yaitu IOM lebih ditingkatkan lagi, disarankan agar Rumah Detensi Imigrasi untuk memaksimalkan sumber daya manusia yang ada dengan menambah jumlah petugas di bidang pengamanan serta diharapkan PemerintahIndonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM RI membuat kebijakan yang jelas terkait status pencari suaka dan pengungsi di Indonesia guna tetap menjaga kestabilan negara meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.

Legal Liability of Marketplaces for the Circulation of Counterfeit Goods Shihab, Shandy; Ulfah, Sitti; Said, Muhammad Fachri
ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS Vol. 1 No. 2 (2025): ADVANCES PRIVATE LEGAL INSIGHTS (APRIL)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qy0m1531

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab marketplace terhadap peredaran produk palsu serta bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menempatkan marketplace sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang bertanggung jawab memastikan sistemnya tidak digunakan untuk kegiatan ilegal. Pasal 22 PP No. 80 Tahun 2019 menegaskan tanggung jawab PPMSE atas konten ilegal dalam sistemnya, namun tanggung jawab ini bersifat terbatas dan bersyarat melalui penerapan prinsip notice and takedown. Meskipun demikian, regulasi ini masih bersifat umum dan belum mengatur standar kehati-hatian marketplace secara tegas dalam mencegah produk palsu, sehingga efektivitas perlindungan konsumen sangat bergantung pada kebijakan internal masing-masing marketplace. Diharapkan pemerintah dapat memperkuat regulasi dengan standar kehati-hatian yang lebih spesifik, sementara marketplace perlu meningkatkan sistem pengawasan internal dan mekanisme pelaporan. Konsumen juga dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi. Abstract : This research aims to analyze the regulatory framework for the responsibility of marketplaces concerning the circulation of counterfeit products, as well as the forms of consumer protection in electronic commerce transactions. Employing a normative legal research method with legislative and conceptual approaches, and qualitatively analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials, this study finds that Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Electronic Commerce places marketplaces as Electronic Commerce Organizers (PPMSE) responsible for ensuring their systems are not used for illegal activities. Article 22 of PP No. 80 of 2019 affirms the PPMSE's responsibility for illegal content within its system, however, this responsibility is limited and conditional through the application of the *notice and takedown* principle. Nevertheless, the regulation remains general and does not strictly stipulate specific due diligence standards for marketplaces in preventing counterfeit products, thus the effectiveness of consumer protection heavily relies on the internal policies of each marketplace. It is expected that the government will strengthen regulations with more specific due diligence standards, while marketplaces need to enhance their internal supervision systems and reporting mechanisms. Consumers are also urged to exercise greater caution in transactions.

The Death Penalty from the Perspective of Criminal Law and Islamic Law: A Comparative Study in Indonesia Alim, Agus Alim Yusuf; Arsyad, Nasrullah; Ulfah, Sitti
COMPENDIUM OF JUDGE MADE LAW Vol. 1 No. 2 (2025): Compendium of Judge Made Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/cojml.v1i2.1207

Abstract: This study aims to analyze the application of the death penalty from the perspective of Indonesian criminal law and Islamic law. The study was conducted to identify common ground and principal differences between the two in upholding justice and protecting human values. The method used was normative legal research with a statutory and conceptual approach, sourced from primary, secondary, and tertiary legal sources through literature review. The results indicate that in Indonesian criminal law, the application of the death penalty is intended for crimes deemed beyond the bounds of humanity, such as drug abuse, terrorism, premeditated murder, and serious assault resulting in a cruel death. Meanwhile, in Islamic law, the death penalty (qisash) is imposed on perpetrators of intentional murder, adultery (muhshan), robbery (hirabah), rebellion (bughat), and apostasy. Islamic Sharia places the death penalty as an instrument of justice aimed at preserving life, social order, and human dignity. This study recommends that the implementation of the death penalty in Indonesia be accompanied by a clear time limit at each stage of the legal process to avoid legal uncertainty. In addition, interpretation of Islamic legal texts needs to be done contextually so that they are relevant to the development of modern legal systems and human values.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search