Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spektrum Hukum Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Sumber Hukum Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum
Ali, Muh. Isra Bil
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF KEADILAN SUBSTANTIF DI INDONESIA Muh Isra Bil ali; Aminah Aminah Aminah
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 18, No 2 (2021): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.782 KB) | DOI: 10.35973/sh.v18i2.1914

Abstract

Pelaksanaan penegakan hukum menjadi suatu catatan penting dalam permasalahan hukum lingkungan, karena dari sinilah masyarakat atau orang yang dirugikan dapat melakukan suatu upaya untuk menggapai tujuan utama dari penegakan hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian. Dalam penegakan hukum sering mengalami kebuntuan. Sebuah harapan besar dari para korban lingkungan hidup yakni mendapat Keadilan dan kemanfaatan dalam pelaksanaan hukum. Namun dalam prosesnya seringkali ditemukan hambatan dalam pelaksanaan hukum serta konpleksitas masalah didalam Lingkungan Hidup menjadi suatu titik gelab bahwa Penyelesaian lingkungan hidup tidak mudah, dan seringkali membuat para agen – agen penegak hukum menemukan titik kebuntuan dalam penyelesaiannya, baik dengan proses Administrasi, Perdata, maupun Pidana. Sehingga diperlukan sebuah treatment baru dalam penegakan lingkungan hidup yang berbasis keadilan substansial dengan tidak hanya bertumpuh pada hukum yang berbasis aturan atau pendekatan perundang – undangan (Positivisme) semata, akan tetapi pendekatan Legal Pluralism Approach. Dengan pendekatan Legal Pluralism Approach penegak hukum mampu untuk menggapai keadilan yang sempurna (Perfect Justice). Tulisan ini menggunakan metodelogi yuridis normatif Dengan pendekatan perundang – undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penegakan Lingkungan hidup dengan pendekatan Legal Pluralism Approach dapat mencapai keadilan yang sempurna atau biasa di sebut sebagai Keadilan Substantif (keadilan yang berasal dari hati Nurani penegak hukum). 
MENYOAL URGENSI DAN PROSEDUR PEMBENTUKAN REVISI UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Madaskolay Viktoris Dahoklory; Muh Isra Bil Ali
Perspektif Vol 25, No 2 (2020): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v25i2.766

Abstract

Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat revisi UU KPK yang menjadi usul inisiatif DPR, menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat, sebab sebagain besar masyarakat menganggap undang-undang KPK saat ini tidak perlu direvisi, ada pula yang mengatakan bahwa proses pembentukan revisi undang-undang KPK ini tidak ditempuh melalui prosedur dan tahapan-tahapan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Penelitian ini akan membahas permasalahan mengenai urgensi dilakukannya revisi undang-undang KPK, dan prosedur pembentukan UU yang baik dan benar, serta penerapannya dalam pembentukan revisi undang-undang KPK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan perundang-undangan dalam menganalisis permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa urgensi dilakukannya revisi UU KPK adalah karena UU No. 30 Tahun 2002 sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, dan Proses revisi UU KPK ternyata tidak melalui prosedur-prosedur sebagaimana telah diatur dalam “Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” sehingga mengakibatkan kecacatan dari segi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar.Revision of the Corruption Eradication Commission Law, hereinafter abbreviated as revision of the KPK Law which became a proposal of the DPR’s initiative, raises pros and cons in the community, because most of the community considers the old KPK law does not need to be revised, there are also those who say that the process of forming the revision of the law This KPK law was not pursued through procedures and stages as regulated in the Act. This research will discuss issues regarding the urgency of revising the KPK law, and the procedure for establishing a good and correct law, and its application in forming the revision of the KPK law. The method used in this study is a normative juridical method by using legislation in analyzing the problems that are the focus of research. The results of the study concluded that the urgency of the KPK Law revision was due to Law No. 30 of 2002, is not in accordance with the development of the era of legal dynamics and the constitutional system of the Republic of Indonesia, and the revision process of the KPK Law apparently did not go through the procedures as regulated in “Law No. 12 of 2011 concerning Formation of Laws and Regulations” resulting in disability in terms of procedures for the formation of legislation that is good and right.
KAJIAN HUKUM TERKAIT PENYELESAIAN TERBITNYA SERTIPIKAT TANPA SEPENGETAHUAN PIHAK YANG MENGUASAI TANAH Cahyaningtyas, Kartika; Ali, Muh. Isra Bil
JURNAL SUMBER HUKUM Vol 1 No 1 (2023): JURNAL SUMBER HUKUM
Publisher : LPPM institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research examines and analyzes the resolution of cases related to the issuance of certificates without the knowledge of the party controlling the land because certificates can provide a guarantee of legal certainty. Legal certainty is included in legal protection so that it is not treated arbitrarily, which means that someone will be able to obtain something that is expected in certain circumstances, other things that are obtained with the aim of order in society. The method used is normative research with a problem approach, namely statutory and case approaches. The results of the research are that litigation is needed to resolve this because Indonesia adheres to a negative publication system with a positive tendency where the state guarantees the registration of a certificate but can still be sued if the data guaranteed by the state is not correct. Legal measures taken through the courts include the Administrative Court or District Court. This is because the person who registers the land does not control the land and without permission from the person who controls the land, this results in losses for those who control the land. Keywords: Land Registration, Legal Certainty, Legal Remedies
Family Communication and Coping Strategies on Soldier Children’s Independence: A Maqasid Al-Shariah Perspective Hartatiah Hartatiah; Akhmad Khalimy; Muh. Isra Bil Ali
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 10 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v10i2.23381

Abstract

The dynamics of military families, characterized by high mobility and father absence due to operational duties, pose unique challenges to child development. This study aims to analyze the influence of family communication and coping strategies on the independence of soldiers’ children, viewed through the lens of Maqāṣid al-Sharī’ah. Using a mixed-method explanatory sequential design, quantitative data were collected from 200 respondents in the Kodam III/Siliwangi battalion, followed by in-depth interviews with selected informants. The results indicate that family communication and coping strategies significantly influence children’s independence, explaining 75.5% of the variance. The study theoretically contributes to Islamic Family Law by reframing psychological resilience as a spiritual necessity: effective communication is hifz al-nafs (preservation of the soul). At the same time, adaptive coping strategies manifest as hifz al-din (preservation of religion) and hifz al-nasl (preservation of progeny). Practically, these findings urge military institutions to integrate spirituality-based counseling into family support programs.
Co-Authors Aminah Hartatiah Hartatiah Kartika Cahyaningtyas Madaskolay Viktoris Dahoklory