Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Diponegoro Law Journal Diponegoro Journal of Accounting Jurnal Pranata Hukum Spektrum Hukum Jurnal Hukum Novelty Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum SIGn Jurnal Hukum LEGAL BRIEF Media Bina Ilmiah Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Aminah
Fakultas Hukum, Diponegoro University
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) TERHADAP LINGKUNGAN (STUDI KASUS PT. MARIMAS SEMARANG) Aminah, Herni Widanarti, Anita Oktaviana Sibuea*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (530.642 KB)

Abstract

Pelaksanaan konsep tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) PT. Marimas belum maksimal dan belum menjadi prioritas tertinggi dan penentu utama dalam pembangunan berkelanjutan. Kepedulian PT. Marimas terhadap lingkungan terutama dalam hal pengolahan limbah masih sangat kurang sebab masalah limbah dari hasil usaha PT. Marimas hingga saat ini belum terselesaikan dengan baik sehingga warga sekitar PT. Marimas masih merasa dirugikan. Untuk itu, konsep tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) harus lebih ditekankan lagi oleh PT. Marimas terutama terhadap lingkungan hidup agar tidak merugikan warga disekitarnya.
TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG TERHADAP KLAIM TERTANGGUNG DALAM PELAKSANAAN ASURANSI MARINE HULL AND MACHINERY Rinitami Njatrijani, Aminah, Marhara Novi F N*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (619.659 KB)

Abstract

Peningkatan aktivitas di laut meningkatkan risiko yang dapat terjadi pada kapal. Risiko adalah suatu kejadian yang tidak terduga sebelumnya yang terjadi secara tiba-tiba yang menimbulkan kerugian yang dapat dihindari dengan asuransi. Asuransi yang diperuntukkan bagi kapal adalah asuransi Marine Hull and Machinery. Salah satu perusahan asuransi yang menawarkan produk asuransi ini adalah PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia. Pelaksanaan asuransi Marine Hull and Machinery sendiri tidak terlepas dari adanya potensi timbulnya pelanggaran hukum dimana seringkali pengalihan risiko dengan asuransi yang ditujukan untuk mengurangi adanya kerugian akibat suatu kejadian yang tidak terduga tetapi malah menimbulkan suatu masalah yang diakibatkan pelaksanaan asuransi tersebut tidak sesuai dengan aturan-aturan yang mengaturnya. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal hukum ini adalah bagaimana tanggung jawab penanggung terhadap klaim dalam asuransi Marine Hull and Machinery, bagaimanakah penyelesaian dalam hal munculnya klaim dari tertanggung dalam asuransi Marine Hull and Machinery serta hambatan yang ditemui dalam hal pemenuhan hak-hak tertanggung dalam asuransi Marine Hull and Machinery. Dimana permasalahan-permasalahan tersebut akan dibahas menggunakan prinsip-prinsip asuransi yang diatur di dalam KUHPerdata, KUHD, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenai asuransi di Indonesia.   
PEMBERDAYAAN KONSUMEN DALAM MENCEGAH PEREDARAN OBAT PALSU DI MASYARAKAT Bambang Eko Turisno, Aminah, Tika Ayu Yulianingsih*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.238 KB)

Abstract

Obat memiliki pengaruh besar dalam tubuh manusia. Obat dapat bersifat sebagai obat dan juga dapat bersifat sebagai racun. Obat harus diproduksi dan diedarkan oleh pihak yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam memproduksi maupun mendistribusikan obat. Peredaran obat di masyarakat telah diatur dan diawasi dalam suatu jalur peredaran resmi dari industri farmasi, Pedagang Besar Farmasi (PBF) hingga ke sarana pelayanan farmasi. Namun dalam kenyataannya masih beredar obat palsu di masyarakat. Terjadinya peredaran obat palsu disebabkan oleh faktor-faktor dari pelaku usaha, konsumen dan pengawasan peredaran obat. Sesuai UUPK, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi obat. Dalam usaha melindungi konsumen, perlu dilakukan upaya pemberdayaan konsumen untuk mencegah beredarnya obat palsu. Pemberdayaan konsumen dapat dilakukan dengan pembuatan dan pelaksanaan peraturan hukum yang mengakui hak-hak konsumen, peraturan yang mengatur kewajiban pelaku usaha dari proses produksi sampai ke tangan konsumen, serta adanya pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dalam berbagai bentuk. Dengan adanya pemberdayaan konsumen, dapat menciptakan konsumen yang mandiri dan teliti dalam mengkonsumsi obat.
IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) OLEH PERUSAHAAN JAMU PT SIDO MUNCUL SEMARANG Aminah, Titi Wahju Setiawati, Ayuning*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.672 KB)

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh Perusahaan sesuai dengan pasal 74 UU.Nomor 40 tahun 2007 (UUPT). Namun dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang belum menerapkan CSR sesuai dengan filosofi dan konsep CSR yang sejati.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT Sido Muncul dikaitkan  dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan CSR dan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam implementasinya. Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris.Hasil dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya, PT Sido Muncul melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan. Kendala-kendala yang dirasakan oleh PT Sido Muncul dalam mengimplementasikan CSR-nya adalah berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dari perusahaan.Diharapkan dalam pelaksanaan CSR, PT Sido Muncul Semarang dapat melibatkan masyarakat sehingga masyarakat dapat memonitor kegiatan CSR. selain itu perlu adanya campur tangan dari pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan CSR serta perlu adanya sanksi yang tegas jika suatu perusahaan tidak menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan CSR.
Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Sebagai Upaya Pengakuan Hak Masyarakat Adat Aminah
PRANATA HUKUM Vol 6 No 1 (2011): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v6i1.94

Abstract

The community based forest management  as a recognition of rights of indigenous peoples effort, community based forest management is a form of cooperation between PT.Perhutani, people in forest, and stakeholder The concept is based on the values of Pancasila, among others: the value of the Godhead (religion morality), human values (humanistic) and social values (nationalistic, democratic and social justice). The community based forest management, im implementation can be felt to produce a double benefit, among others accommodated all interests: PT.Perhutani, forest society, is able to reduce conflicts of interest. The community based forest management can be regarded as a form of recognized of indigenous rights efforts, although limited to the recognition of forest resources management rights. Nevertheless, can be increasing forest society welfare.
Penegakan Hukum Lingkungan yang Seimbang (Studi Kasus Pembakaran Hutan) Aminah AMINAH
PRANATA HUKUM Vol 13 No 2 (2018): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v13i2.165

Abstract

The environment has various functions and is very important for human life, so the Government makes legislation and enforces its law to maintain the function of the environment. Although law enforcement has been carried out, many environmental cases cannot be resolved so that pollution and environmental damage often occur in Indonesia. This research wants to know whether law enforcement in Indonesia has not yet realized the balance and how the concept of law enforcement is balanced. The approach method used by Juridical normative with analytical descriptive specifications, uses primary and secondary data and analysis using explanation building analysis. From the results of the study, it was found that Law Enforcement in Indonesia has not yet realized a balance, especially in law enforcement in cases of forest fires that have proven that forest fires repeatedly occur and have a good impact in the form of ecological impacts, economic impacts and sociological impacts, this is caused by various constraints of law enforcement Administration, civil or criminal.
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF KEADILAN SUBSTANTIF DI INDONESIA Muh Isra Bil ali; Aminah Aminah Aminah
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 18, No 2 (2021): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.782 KB) | DOI: 10.35973/sh.v18i2.1914

Abstract

Pelaksanaan penegakan hukum menjadi suatu catatan penting dalam permasalahan hukum lingkungan, karena dari sinilah masyarakat atau orang yang dirugikan dapat melakukan suatu upaya untuk menggapai tujuan utama dari penegakan hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian. Dalam penegakan hukum sering mengalami kebuntuan. Sebuah harapan besar dari para korban lingkungan hidup yakni mendapat Keadilan dan kemanfaatan dalam pelaksanaan hukum. Namun dalam prosesnya seringkali ditemukan hambatan dalam pelaksanaan hukum serta konpleksitas masalah didalam Lingkungan Hidup menjadi suatu titik gelab bahwa Penyelesaian lingkungan hidup tidak mudah, dan seringkali membuat para agen – agen penegak hukum menemukan titik kebuntuan dalam penyelesaiannya, baik dengan proses Administrasi, Perdata, maupun Pidana. Sehingga diperlukan sebuah treatment baru dalam penegakan lingkungan hidup yang berbasis keadilan substansial dengan tidak hanya bertumpuh pada hukum yang berbasis aturan atau pendekatan perundang – undangan (Positivisme) semata, akan tetapi pendekatan Legal Pluralism Approach. Dengan pendekatan Legal Pluralism Approach penegak hukum mampu untuk menggapai keadilan yang sempurna (Perfect Justice). Tulisan ini menggunakan metodelogi yuridis normatif Dengan pendekatan perundang – undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penegakan Lingkungan hidup dengan pendekatan Legal Pluralism Approach dapat mencapai keadilan yang sempurna atau biasa di sebut sebagai Keadilan Substantif (keadilan yang berasal dari hati Nurani penegak hukum). 
The Principles of Environmental Based Development in International Law and Sustainable Development Goals Sandy Kurnia Christmas; Aminah Aminah
Jurnal Hukum Novelty Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (659.434 KB) | DOI: 10.26555/novelty.v10i2.a13910

Abstract

Introduction to The Problem: The Sustainable Development Goals or SDGs are development goals in 2030 to carry out environmentally sound development, which explicitly aims to carry out development that is to meet environmental sustainability and is based on human rights. It is also an adaptation of the principles of the Stockholm Declaration 1972.Purpose/Objective Study: This research is to find the principles of environmentally sound development, both within the principles of international law and the SDGs principles, that are expected in future development policies to be carried out in the perspective of the right to the environment, both the central and regional governments.Design/Methodology/Approach: In this doctrinal law research, it is examined using the conceptual approach contained in the principles of development and environmental principles contained in the substance of international law.Findings: In the principles of international law, there are seven principles of sustainable development goals agreed by the international community in the Rio Conference as a guideline in implementing equitable development based on human rights, which also must be guided by the targets of sustainable development within the SDGs.Paper Type: Research Article
PENGARUH ASET PAJAK TANGGUHAN, KONSENTRASI KEPEMILIKAN, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA Siti Aminah; Zulaikha Zulaikha
Diponegoro Journal of Accounting Volume 8, Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Diponegoro Journal of Accounting

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.012 KB)

Abstract

This study aims to examine whether deferred tax assets, ownership concentration and firm size affect on earnings management. Earnings management is an activity of manipulating earning information in the financial statements performed by corporate managers with the aim to protect the interests of the company and gain profits. Population in this study are companies that is consistently included in LQ45 and listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2015-2017. Samples in this research are 87 companies, that were collected by using purposive sampling method based on certain criteria. The method of analysis used is multiple regression. The results show that deferred tax assets have significant positive effect to earnings management. These results prove that the higher company’s accruals and deferred tax liabilities cause the greater possibility of the company's earnings management. On the other hand, ownership concentration and firm size have significant negative effects to earnings management. This indicates that the larger foreign ownership or firm size cause the possibility of companies in the earnings management can be minimized.
PENGARUH COVID-19 TERHADAP HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK PERILAKU SOSIAL Riska Riska; Aminah Aminah
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.268

Abstract

Abstrak Corona virus disease 2019 (covid-19) muncul pertama kali sejak akhir 2019 di wuhan, china. Menyebar ke Indonesia sekitar februari 2020.sampai sekarang angka kasusnya semakin meningkat. berbagai dampak yang ditibulkan, baik dampak positif maupun negatif. pengaruh tersebut cukup signifikan di dalam masyarakat, bahkan Indonesia telah memasuki era new normal sejak awal juni lalu. Meski demikian, masyarakat tetap diharuskan beraktivitas sesuai dengan protokol kesehatan, terutama perilaku physical distancing dan pola hidup yang sehat. Harus disadari bahwa segala sesuatu yang terjadi pada lingkungan, tidak terlepas dari campur tangan manusia, sehingga dampaknya juga kembali kepada manusia itu sendiri. Perilaku masyarakat dalam memerangi covid-19, mendorong sikap manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain, hal tersebut merupakan proses simbiosis mutualisme sebagai konsekuensi logis yang harus dihadapi masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif untuk mendeskripsikan permasalahan dampak covid-19 terhadap lingkungan hidup, serta pengaruhnya terhadap perilaku sosial. Dengan tujuan untuk memahami perilaku sosial dalam lingkungan hidup ditengah pandemi covid-19. Kata Kunci ; Covid-19, Lingkungan Hidup, Perilaku Sosial Abstract Corona virus disease 2019 (covid-19) first appeared since the end of 2019 in Wuhan, China. Spread to Indonesia around February 2020.Various impacts that were generated, both positive and negative impacts. As well as significant influence in society, even Indonesia has entered a new normal era since early June, but people are still required to behave in accordance with health protocols, especially physical distancing behavior and healthy lifestyles. It must be realized that everything that happens to the environment, it can not be separated from human intervention, so that the impact also returns to humans themselves. Community behavior in combating covid-19, encouraging human attitudes to need one another, this is a process of symbiotic mutualism as a logical consequence that must be faced by society. This paper uses qualitative research methods, with a normative juridical approach to describe the problem of covid-19 impact on the environment and its influence on social behavior. With the aim of understanding social behavior in the environment amid the covid-19 pandemic.
Co-Authors Andi Putra Marbun Fitria Rosalinda Ladlul Muksinin Maulida Anggun Nur Rahmi Muh Isra Bil ali Muhammad Nahyan Zulfikar Muhammad Nahyan Zulfikar Riska Riska Sandy Kurnia Christmas Zulaikha Zulaikha