Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENANGGULANGAN KEJAHATAN SIBER PHISHING DI INDONESIA Immanuel Wurangian; Steven Sanjaya Putra; Leslie Glori Julio Mandibondibo; Shera Aurelia Kusoy; Nanda Natazia Lenggu
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 4 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi April
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/88njfs03

Abstract

Phishing merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Di Indonesia, berbagai instrumen hukum telah dibentuk untuk mengatasi kejahatan phishing, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta regulasi terkait sistem perdagangan elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menilai efektivitas regulasi dalam menanggulangi kejahatan phishing. Berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus, ditemukan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif, pelaksanaan dan penegakannya menghadapi berbagai hambatan. Tantangan tersebut mencakup rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan sumber daya penegak hukum, serta cepatnya perkembangan modus operandi pelaku phishing. Penelitian ini menekankan perlunya pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta peningkatan edukasi masyarakat tentang keamanan siber. Selain itu, penguatan kerja sama antar lembaga penegak hukum dan pemangku kepentingan keamanan siber sangat penting guna meningkatkan efektivitas penanggulangan phishing di Indonesia.
ANALISIS YURIDIS MENGENAI ‘ASEAN WAY’ TIDAK EFEKTIF MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA DI ASEAN Annabella Marcella Geraldine Kandou; Rico Arden Kusuma; Immanuel C. E. Wurangian; Leslie Glori Julio Mandibondibo; Leonardo Nathanael Morong
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/88s0e881

Abstract

Perdagangan manusia di Asia Tenggara masih menjadi masalah serius meskipun ASEAN telah meratifikasi ACTIP sejak 2015. Penelitian ini menganalisis bagaimana prinsip ASEAN Way, seperti non-intervensi dan konsensus yang mempengaruhi implementasi ACTIP dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pendekatan kualitatif-deskriptif digunakan dengan studi dokumen dan fokus pada Indonesia, Thailand, dan Filipina sebagai negara asal, transit, dan tujuan. Hasil temuan menunjukkan bahwa ACTIP cenderung bersifat soft law tanpa daya paksa hukum, sehingga efektivitas implementasinya sangat bergantung pada komitmen politik domestik. ASEAN Way, yang menjaga stabilitas kawasan, justru membatasi kapasitas kolektif ASEAN dalam menangani kejahatan lintas negara seperti TPPO. Penelitian ini merekomendasikan penguatan bahasa hukum ACTIP, pengecualian prinsip non-intervensi dalam kasus pelanggaran HAM berat, serta pembentukan lembaga pengawasan regional yang independen. Diperlukan transformasi pendekatan ASEAN menuju flexible engagement dan prinsip Responsibility to Protect (R2P) agar dapat merespons isu kemanusiaan secara lebih efektif.