Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI INDONESIA Siti Aglis Eka Marcella; Muhammad Sultan Maulana; Ketut Dhira Candra Laksmi; Dewa Ayu Mayla Saras; I Putu Doddy Indra Pranata; Sang Ayu Putu Edlyn Maheswari; Paschen Ayu Genta Sarasvathi; Edward Thomas Lamury Hadjon
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i7.2477

Abstract

Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berperan ketika menyediakan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Peran ini penting untuk diketahui karena LBH memainkan peran strategis guna menyediakan akses keadilan bagi kelompok masyarakat miskin di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, akses terhadap keadilan adalah hak fundamental yang tidak boleh dibatasi oleh kondisi ekonomi. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH berperan sebagai fasilitator, edukator, representatif, dan pemberi keterampilan teknis hukum kepada masyarakat miskin. Namun, untuk meningkatkan efektivitas peran tersebut, diperlukan strategi seperti memperkuat sosialisasi, sertifikasi lembaga, dan kemitraan dengan pemerintah. Dengan demikian, LBH dapat lebih optimal dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum” memberikan pedoman khusus dalam penanganan masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum.
EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA Ketut Dhira Candra Laksmi; Ayu Putu Laksmi Danyathi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/prk0gx74

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran penting dalam mendorong inovasi dan perlindungan terhadap hasil karya individu maupun badan hukum. Dalam sistem hukum perdata, implementasi HKI bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak serta mengatur mekanisme perlindungannya dalam negara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan implementasi HKI dalam sistem hukum perdata serta meninjau efektivitas regulasi yang diterapkan. Dengan mengangkat rumusan masalah terkait eksistensi, implementasi, dan faktor penghambat HKI di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta terkait pelaksanaan HKI di Indonesia serta pendekatan konsep. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai instrumen hukum yang mengatur HKI, masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum, seperti lemahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta tantangan dalam menghadapi pelanggaran HKI di era digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan penegakan hukum, serta kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk mengoptimalkan perlindungan HKI dalam sistem hukum perdata di Indonesia.