Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Akademik (JMA)
I Putu Doddy Indra Pranata
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI INDONESIA Siti Aglis Eka Marcella; Muhammad Sultan Maulana; Ketut Dhira Candra Laksmi; Dewa Ayu Mayla Saras; I Putu Doddy Indra Pranata; Sang Ayu Putu Edlyn Maheswari; Paschen Ayu Genta Sarasvathi; Edward Thomas Lamury Hadjon
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i7.2477

Abstract

Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berperan ketika menyediakan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Peran ini penting untuk diketahui karena LBH memainkan peran strategis guna menyediakan akses keadilan bagi kelompok masyarakat miskin di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, akses terhadap keadilan adalah hak fundamental yang tidak boleh dibatasi oleh kondisi ekonomi. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH berperan sebagai fasilitator, edukator, representatif, dan pemberi keterampilan teknis hukum kepada masyarakat miskin. Namun, untuk meningkatkan efektivitas peran tersebut, diperlukan strategi seperti memperkuat sosialisasi, sertifikasi lembaga, dan kemitraan dengan pemerintah. Dengan demikian, LBH dapat lebih optimal dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum” memberikan pedoman khusus dalam penanganan masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL BERKAITAN ADANYA LEGALISASI TERHADAP MINUMAN ALKOHOL KHAS BALI I Putu Doddy Indra Pranata; Anak Agung Angga Primantari
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/9ckkfq61

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran minuman keras ilegal dalam konteks legalisasi minuman beralkohol khas Bali, yaitu arak Bali. Fenomena legalisasi arak Bali menimbulkan dilema antara upaya pelestarian kearifan lokal dengan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan. Adapun penelitian ini menggunakan Metode pendekatan fakta (the fact approach) berfokus atas fakta-fakta yang terjadi di lapangan melalui berita-berita yang terdapat di internet. Metode pendekatan perundang-undangan (the statute approach) berfokus untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permaslahan yang terdapat dalam jurnal ini Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan legalisasi arak Bali belum sepenuhnya diikuti dengan mekanisme perlindungan konsumen yang memadai, baik dari aspek kualitas produk, standar keamanan, maupun pengawasan peredarannya. Pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Bali, masih menunjukkan keterbatasan dalam mengantisipasi risiko yang ditimbulkan dari legalisasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penguatan regulasi yang lebih komprehensif agar legalisasi arak Bali tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen serta tetap sejalan dengan prinsip perlindungan hukum.
Co-Authors Anak Agung Angga Primantari Dewa Ayu Mayla Saras Edward Thomas Lamury Hadjon Ketut Dhira Candra Laksmi Muhammad Sultan Maulana Paschen Ayu Genta Sarasvathi Sang Ayu Putu Edlyn Maheswari Siti Aglis Eka Marcella