Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Evaluasi Proses Pembuktian dalam Kasus Perceraian di Indonesia: Tantangan, Penggunaan Bukti Digital, dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Pengadilan Johanes Warbung, Deon Mordekhay; Darmawan, Marcphillo Ceyzar; Lumowa, Gishella Odilia; Michelle Lantang, Indy Thesalonica; Setyawan, Risca Veranda; Fernando, Yeremia; Ginting, Yuni Priskila; Veranda, Risca
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1698

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pembuktian dalam kasus perceraian di Indonesia, dengan fokus pada jenis bukti yang digunakan, serta tantangan yang dihadapi dalam pembuktian, terutama bukti digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis putusan pengadilan agama di kota-kota besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti tertulis dan saksi masih dominan, namun penggunaan bukti elektronik, seperti pesan teks dan rekaman media sosial, semakin penting. Meskipun demikian, penerimaan bukti digital masih terhambat oleh masalah keabsahan dan prosedur verifikasi. Penelitian ini mengusulkan pembaruan regulasi untuk memperbaiki penerimaan bukti elektronik dalam perceraian. Diharapkan temuan ini dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam proses perceraian di Indonesia.
Perbandingan Pengaturan PMH di Indonesia dan Negara Jepang dalam Perlindungan Konsumen Johanes Warbung, Deon Mordekhay; Lumowa, Gishella Odilia; Michelle Lantang, Indy Thesalonica; Setyawan, Risca Veranda; Fernando, Yeremia; Veranda, Risca
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1708

Abstract

Penelitian ini membandingkan pengaturan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam perlindungan konsumen di Indonesia dan Jepang. Indonesia, melalui Pasal 1365 KUHPerdata, mengatur PMH yang memberikan hak ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan akibat perbuatan melanggar hukum. Namun, peraturan ini masih terbatas dan lebih fokus pada pemulihan setelah kerugian terjadi. Sebaliknya, Jepang memiliki pendekatan yang lebih terstruktur dan preventif melalui regulasi seperti Consumer Contract Act dan Consumer Safety Act, yang mengutamakan pencegahan kerugian dengan pengawasan yang ketat terhadap produsen. Penelitian ini mengidentifikasi perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum tersebut, di mana Jepang lebih menekankan pada transparansi informasi, keamanan produk, dan pencegahan kerugian. Sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penerapan hukum yang efektif untuk melindungi konsumen, terutama dalam menghadapi perkembangan produk dan layanan digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan Indonesia untuk memperkuat sistem hukum perlindungan konsumen dengan merujuk pada pendekatan Jepang.
Aspek Hukum dalam Penggunaan Teknologi Blockchain dan Cryptocurrency Johanes Warbung, Deon Modekhay; Lumowa, Gishella Odilia; Michelle Lantang, Indy Thesalonica; Setyawan, Risca Veranda; Fernando, Yeremia; Veranda, Risca
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1944

Abstract

Teknologi blockchain dan cryptocurrency telah mengubah lanskap digital, menawarkan transparansi dan efisiensi dalam transaksi, namun juga menghadirkan tantangan hukum yang signifikan. Tujuan dari penelitian iniadalah untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur teknologi ini di Indonesia, termasuk peraturan BAPPEBTI dan Undang-Undang PerlindunganKonsumen, serta dampaknya terhadap sektor keuangan dan perlindungankonsumen. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap regulasiyang ada dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipunterdapat regulasi yang mendukung perdagangan cryptocurrency, tantangan tetapada dalam hal perlindungan konsumen dan keamanan data. Penelitian inimenekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untukmenciptakan ekosistem yang aman bagi inovasi teknologi.
Program Sosialisasi Regulasi Penimbunan Barang Impor bagi Pelaku Usaha di Indonesia sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum dan Mengurangi Dampak Negatif pada Pasar Warbung, Deon Mordekhay Johanes; Darmawan, Marcphillo Ceyza; Lumowa, Gishella Odilia; Lantang, Indy Thesalonica Michelle; Setyawan, Risca Veranda; Fernando, Yeremia; Ginting, Yuni Priskila
Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia Vol 2 No 6 (2024): JPMII - Desember 2024
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jpmii.600

Abstract

Penimbunan barang impor yang tidak sesuai regulasi telah menimbulkan kelangkaan barang dan peningkatan harga, memengaruhi stabilitas pasar dan kepentingan ekonomi Indonesia. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait regulasi penimbunan barang impor, dengan sosialisasi dan pelatihan sebagai metode utamanya. Tahapan kegiatan meliputi penyusunan materi peraturan, pelaksanaan sosialisasi, dan evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Selain itu, survei kepuasan dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan dan dampaknya terhadap pemahaman peserta mengenai aturan penimbunan. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman sebesar 75% terkait regulasi penimbunan, dengan 60% peserta berkomitmen mematuhi aturan penimbunan barang impor. Evaluasi lanjutan dilakukan beberapa bulan pasca-kegiatan guna melihat dampaknya terhadap praktik penimbunan, serta apakah terjadi pengurangan penimbunan ilegal yang berdampak positif terhadap pasar. Namun, kendala pengawasan, termasuk keterbatasan sumber daya Bea Cukai, turut memengaruhi efektivitas implementasi regulasi dan menunjukkan perlunya peningkatan dalam aspek pengawasan dan pengendalian. Diharapkan, program ini berkontribusi terhadap penurunan praktik penimbunan ilegal dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha, sekaligus memberi dampak positif bagi stabilitas pasar, ketertiban perdagangan, dan pengelolaan kepabeanan di Indonesia.