Citrawati, Ni Nengah Agustin
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENGATURAN PERSYARATAN PROGRAM PEMAGANGAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA Laksmi Mahadewi, I Gusti Agung Ika; Citrawati, Ni Nengah Agustin
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 8 No. 02 (2025): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 8. No. 2 Tahun 2025
Publisher : Jurnal Ilmiah Raad Kertha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/s7j6d232

Abstract

Job training is organized and directed to equip, enhance, and develop workcompetencies to improve capabilities, productivity, and well-being. Providing jobtraining is a long-term investment made by a company to develop its own value.Through job training, companies can achieve efficiency and effectiveness in employeeperformance. According to Pangabean, job training is conducted for the benefit ofthree parties: employees, the company, and consumers.
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI VISA ON ARRIVAL (VOA) TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH DI BALI DARI SEKTOR PARIWISATA Manika, Agus Surya; Citrawati, Ni Nengah Agustin; Sukardi, Ni Made Rai
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 8 No. 02 (2025): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 8. No. 2 Tahun 2025
Publisher : Jurnal Ilmiah Raad Kertha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/54vbm722

Abstract

Bali is an area where one of the largest incomes comes from the tourismindustry. Tourism plays an important role in sustainable development in Bali. Sincebeing hit by the Covid 19 pandemic, development in Bali has been hampered. Torestore Bali's economy in the tourism sector, the government has created a strategywith a Visa on Arrival (VoA) policy for foreign tourists from several countries. Thisresearch was conducted to find out the effectiveness of the implementation of Visa onArrival (VoA) on regional development in Bali from the tourism sector and the impactresulting from the implementation of Visa on Arrival (VoA) in Bali. This research usesa normative method, using a case approach. Based on research, it was found that thesurge in tourist visits as a result of the implementation of the VoA policy gave rise tovarious new problems for the tourism industry in Bali, so the effectiveness of this policyneeds to be reviewed comprehensively and the negative impact of the implementationof VoA has resulted in mass tourism which has an impact on the sustainability oftourism objects in Bali.
Analisis Perlindungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Terhadap Jaksa Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia Citrawati, Ni Nengah Agustin; Manika, Agus Surya
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1929

Abstract

Penelitian ini menganalisis bentuk dan mekanisme perlindungan yang diberikan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap Jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perlindungan terhadap Jaksa menjadi isu penting mengingat meningkatnya risiko ancaman, intimidasi, dan gangguan keamanan yang dihadapi Jaksa, khususnya dalam penanganan perkara strategis seperti tindak pidana korupsi, terorisme, dan kejahatan terorganisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara yuridis dasar hukum keterlibatan TNI dalam memberikan perlindungan kepada Jaksa serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan supremasi sipil. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan TNI dalam memberikan perlindungan kepada Jaksa memiliki dasar hukum tertentu, terutama dalam kondisi khusus yang berkaitan dengan ancaman terhadap keamanan nasional. Namun demikian, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan pembatasan kewenangan TNI agar tidak menimbulkan tumpang tindih tugas dengan aparat penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan koordinasi yang kuat antara TNI dan Kejaksaan guna menjamin perlindungan Jaksa secara efektif tanpa mengabaikan prinsip negara hukum dan pembagian kewenangan.