Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review
Aulia, Dzikrina
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENGGELAPAN HARTA WARIS MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA (STUDI KASUS: 1264/PDT.G/2020/PA.PRA) Rizqy Syailendra, Moody; Aulia, Dzikrina; Divabuena Purba, Nanda
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.462

Abstract

Tujuan dari penulisan ini agar pembaca memahami isi dari pada penggelapan harta waris yang dimana penggelapan harta waris bagian dari kejahatan sudah diatur juga lama perundangan Indonesia juga untuk mengetahui proses penyelesaian penggelapan harta waris. Penulis sekaligus mengangkat permasalahan dengan mengangkat kasus dengan cara menganalisis kasus tersebut, bagaimana pertimbangan hakim dalam sengketa dan menetapkan mengabulkan kasus seperti dalam putusan nomor 1264/Pdt.G/2020/PA.pra. Metode yang digunakan penulis menggunakan yuridis normatif yang mana penelitian isi dari pada perundang - undangan, bahan pustaka, artikel ilmiah atau buku. Hasil penelitian ini yaitu penggelapan harta menyalahgunakan haknya agar menguasai suatu benda dan hak yang tidak boleh melalui dari hak sebagai orang diberikan kepercayaan untuk memiliki benda tersebut bukan karena adanya kejahatan. Ada pula unsur penggelapan melekat pada batang tubuh pasal yang mengatur pada penggelapan yaitu pasal 372 - 376 KUHP, ada dua kelompok berupa unsur subjektif dan unsur objektif. Kemudian, mempunyai struktur tata cara manusia menetapkan tanah, tanah termasuk benda tidak bergerak dan merupakan bagian dari harta waris. Harta waris menurut hukum waris perdata harta benda bersama ada hak dan kewajiban pewaris.
RESPONSIBILITAS DALAM PENJERATAN ILLEGAL FISHING BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Aulia, Dzikrina; Nabila Yusri Budiman, Sitti; Mayra Tsabitha, Tanissa
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.463

Abstract

With the freedom to fish on the high seas according to article 86 of the 1982 law of the sea convention, the availability of high seas fish, especially species that are limited and have long migrations, has continued to decline sharply. This will encourage the international community to find a solution to this problem, not intend to fish illegally in other countries' seas. Illegal fishing or what is also known as illegal fishing is illegal fishing activity, a series of fishing that is not regulated by applicable regulations, there is no report to the fishing agency or institution that is available or authorized. The purpose of the author's research is so that the reader understands, the settlement of marine crimes by enforcement according to UNCLOS. Basic doctrinal legal research based on legal positivism uses an approach of convention regulations with legislation. The result of this research is that illegal fishing enforcement is presented as an activity carried out by the state in the form of international cooperation, countries need to work together to follow rules and agreements, either by themselves or with help from groups working with many countries. They can do things together, such as making sure boats are safe, taking care of living things in the sea, keeping the environment clean, learning about the sea, and using technology.
PROSES PELAKSANAAN TUGAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA MENURUT PERUNDANGAN INDONESIA Rasji, Rasji; Aulia, Dzikrina
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.464

Abstract

Tujuan dari pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan tugas komisi pemberantasan korupsi dalam pemeriksaan tersangka menurut perundangan Indonesia. Metode yang yang digunakan penulis menggunakan metode kualitatif dengan kaitannya pendekatan deskriptif, diaplikasikan menggunakan pendekatan perundang statute approach dimana peneliti memakai undang undang sebagai dasar melakukan analisis. Hasil penelitian ini yaitu komisi pemberantasan korupsi merupakan lembaga independen yang bebas daripada pengaruh kekuasaan, lantaran mengaplikasikan korupsi tidak serta merta sendiri peorangan melainkan beberapa orang kerap disebut berkelompok, membahas mengenai korupsi sudah pasti tidak akan ada habisnya, Banyaknya peraturan mengenai korupsi mengapa masih saja terus terjadi kegiatan yang keji ini sudah terlihat jelas, bahwa kegiatan ini sungguh merugikan sangat amat merugikan, tingkat kerugikan Indonesia pada tahun 2022 menurut Indonesia corruption watch (ICW), kerugian negara akibat tindak pidana korupsi ini terjadi karena 252 kasus korupsi dengan 612 tersangka dengan mencapai Rp. 33,665 trilun. Kemudian melaksanakan tugas komisi pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam ayat (1) komisi pemberantasan korupsi berwenang memulai penyelidikan atau penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
Co-Authors Divabuena Purba, Nanda Mayra Tsabitha, Tanissa Moody Rizqy Syailendra Putra Nabila Yusri Budiman, Sitti Rasji, Rasji