Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Indonesian Journal of Law and Economics Review
Andriani, Kasmita
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut Fulenzi Amri, Ibra; Aura Fadhillah, Siti; Wilhelmina Minga, Britney; Andriani, Kasmita; Sukma Ramdhani, Dwi
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1009

Abstract

Ekonomi global yang semakin terbuka, ekspor pasir laut menjadi topik yang menarik perhatian di Indonesia. Pasir laut memiliki potensi ekonomi yang signifikan sebagai bahan baku dalam berbagai industri, namun eksploitasi yang tidak terkendali dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Karena itu, penting untuk menganalisis secara komprehensif kebijakan hukum yang mengatur ekspor pasir laut, serta memastikan kesesuaian dengan prinsip konstitusional dan dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang hasil sedimentasi di laut dalam konteks kebijakan ekspor pasir laut. Penelitian akan membahas aspek hukum yang terkait dengan regulasi ekspor pasir laut, termasuk prosedur, persyaratan, dan sanksi yang diatur dalam peraturan tersebut, serta menganalisis konsistensi antara peraturan tersebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Dalam analisis normatif yuridis ini, penelitian akan mengidentifikasi dan mengkaji secara kritis pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang berkaitan dengan ekspor pasir laut. Pendekatan perundang-undangan akan digunakan untuk membandingkan ketentuan dalam peraturan tersebut dengan prinsip-prinsip konstitusional yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, seperti prinsip keadilan, perlindungan lingkungan hidup, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini juga membahas dampak kebijakan ekspor pasir laut terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian akan mengkaji potensi nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari ekspor pasir laut, serta dampaknya terhadap sektor industri dan perekonomian Indonesia. Penelitian ini akan mengidentifikasi dampak sosial dari ekspor pasir laut terhadap masyarakat, termasuk dampak terhadap mata pencaharian, budaya, dan kehidupan sosial.
Regulatory Disharmony of Corporate Social Responsibility (CSR) between State-Owned and Private Enterprises and Its Implications for Sustainable Development Indicators in Indonesia: Disharmoni Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) antara Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Swasta serta Implikasinya terhadap Tolok Ukur Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Andriani, Kasmita; Lie, Gunardi
Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol. 20 No. 4 (2025): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijler.v20i4.1389

Abstract

General Background: Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia has transitioned toward the Triple Bottom Line, positioning CSR as a key driver of sustainable development. Specific Background: However, its implementation exhibits regulatory differences between State-Owned Enterprises (SOEs) and private companies, creating inconsistencies in legal obligations and funding mechanisms. Knowledge Gap: Existing CSR regulations emphasize formal compliance rather than measurable, sustainable impact, and little research examines how regulatory disharmony affects effectiveness. Aims: This study analyzes the juridical implications of regulatory disparities and evaluates CSR success benchmarks in relation to sustainable development principles. Results: Findings reveal two major implications: (1) discriminatory treatment, as CSR is mandatory for non–natural resource SOEs but voluntary for similar private firms, contradicting equality before the law; and (2) legal uncertainty due to conflicting norms on CSR funding sources. Additionally, a substantive gap appears between legal requirements and sustainability-oriented effectiveness indicators. Novelty: The study integrates legal analysis with sustainable development metrics, highlighting the need to shift CSR evaluation from compliance-based to impact-based frameworks. Implications: Harmonizing CSR regulation and adopting outcome-oriented benchmarks are essential to strengthen CSR’s contribution to Indonesia’s sustainable development agendas. Highlights: Regulatory inconsistencies create unequal CSR obligations between SOEs and private firms. Conflicting norms on funding sources generate legal uncertainty in CSR implementation. Effective CSR requires shifting from compliance-based evaluation to impact-based benchmarks. Keywords: CSR, Regulatory Disharmony, State-Owned Enterprises, Sustainable Development, Legal Uncertainty
Co-Authors Aura Fadhillah, Siti Fulenzi Amri, Ibra Lie, Gunardi Sukma Ramdhani, Dwi Wilhelmina Minga, Britney