Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Justice Dialectical
Zul Karnen
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
TRIAL BY THE PRESS DALAM FENOMENA PEMBERITAAN KASUS TERORISME DI INDONESIA Guruh Marda; Zul Karnen; Caskiman Caskiman
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v8i1.1881

Abstract

AbstrakTrial By Press atau peradilan dengan penggunaan media yang bersifat publikasi massa adalah sebuah istilah bentuk peradilan yang dilakukan dengan melalui penulisan atau pembicaraan dari satu sisi pihak secara bias biasanya dilakukan dengan bantuan publikasi secara luas secara sadar dengan tidak membeberkan keseluruhan fakta yang ada dengan demikian menjadikan penulisan atau pembicaraan tersebut tidak tidak lagi berimbang dengan demikian berakibat menjadikan penulisan atau pembicaraan tersebut adalah bagaikan sebuah putusan. pascareformasi terjadi pergeseran dalam hukum pers di Indonesia. Pascareformasi pers nasional menganut prinsip kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjadi payung hukum bagi seluruh kegiatan pers di Indonesia. Dalam hal ini, tidak diperbolehkan dilakukan sensor dan pemberedelan terhadap semua produk pers. Meskipun demikian, tetap terdapat rambu-rambu hukum yang harus ditaati oleh pers dalam melaksanakan pemberitaannya. Terlebih saat ini telah muncul Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam kerangka hukum pers dikenal konsep freedom of expression yang mencakup konsep freedom of press dan freedom of speech. Pers dalam arti sempit dikaitkan dengan konsep freedom of press.Kata Kunci: Trial By Press, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999AbstractTrial By Press or trial with the use of media that is mass publication is a term for a form of justice that is carried out by means of writing or discussion from one side of the party in a biased manner, usually carried out with the help of wide publications consciously by not disclosing all the facts that exist, thereby making the writing or the conversation is no longer out of balance, thus the result is making the writing or talk like a decision. post-reform there has been a shift in press law in Indonesia. Post-reformation, the national press adheres to the principle of press freedom as stipulated in Law no. 40 of 1999 concerning the Press which is the legal umbrella for all press activities in Indonesia. In this case, it is not permissible to censor and ban all press products. Even so, there are still legal signs that must be obeyed by the press in carrying out their reporting. Especially now that Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. Within the legal framework of the press, the concept of freedom of expression is known, which includes the concepts of freedom of press and freedom of speech. The press in a narrow sense is associated with the concept of freedom of press.Keywords: Trial By Press, Law No. 40 of 1999
ANALISIS REGULASI PERIZINAN DAN KEPEMILIKAN BANK DI INDONESIA (Upaya Memperkuat Ketahanan Sektor Keuangan Nasional) karnen, Zul; Malawat, Desta Justin Rudi; Wijaya, Syah Alya
Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v10i1.4467

Abstract

Abstrak Artikel ini membahas pengaturan perizinan dan kepemilikan bank di Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan integritas sistem perbankan nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan regulasi yang ketat dalam setiap tahapan perizinan, mulai dari pendirian, kegiatan usaha, hingga perubahan status kelembagaan bank. Di sisi kepemilikan, pembatasan penguasaan saham oleh satu pihak dilakukan untuk mencegah dominasi pasar, meminimalisir konflik kepentingan, dan mendorong penerapan tata kelola yang sehat. Reformasi kebijakan seperti terbitnya POJK Nomor 12/POJK.03/2021 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan industri perbankan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengaturan yang komprehensif atas perizinan dan kepemilikan bank merupakan pilar penting dalam memperkuat ketahanan sektor keuangan di Indonesia.Kata kunci: perizinan bank, kepemilikan bank, OJK, POJK 12/2021, regulasi perbankan.
Restorative Justice as a New Paradigm in the Enforcement of Hate Speech Laws in Indonesia Asep Nana Mulyana; Sukron Ma’mun; Zul Karnen
Jurnal Justice Dialectical Vol 3 No 1 (2025): Journal of Justice Dialectical
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70720/jjd.v3i1.65

Abstract

Law enforcement against hate speech in Indonesia has predominantly relied on a repressive approach under the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), often failing to uphold the principles of substantive justice. This article evaluates the effectiveness of the current approach and proposes restorative justice as a more humane and participatory alternative paradigm. Using the socio-legal research method, this study analyzes the concept of restorative justice in addressing hate speech through interviews with legal stakeholders and legal literature and scientific analyzes. This discussion finds, first, that law enforcement against hate speech under the ITE Law remains suboptimal and fails to fully reflect the principles of substantive justice. A punitive-centric approach often neglects critical social dimensions, including the perpetrator’s background, the victim’s circumstances, and the broader cultural context—resulting in legal disparities and the risk of societal over-criminalization. Second, a shift toward restorative justice is imperative. This paradigm offers a more humanistic and transformative framework by prioritizing the restoration of social relations, victim recovery, and the active accountability of offenders. Its inclusive and dialogical nature fosters reconciliation and contributes to a more just, inclusive, and sustainable legal system.
Co-Authors Asep Nana Mulyana Caskiman Caskiman Guruh Marda Malawat, Desta Justin Rudi Sukron Ma’mun Wijaya, Syah Alya