Garuda - Garba Rujukan Digital

Dara Amandah

Unknown Affiliation

Author-ID : 9285987

Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

ASPEK HUKUM SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN DALAM MENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP: ASPEK HUKUM SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN DALAM MENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Dara Amandah; Khaerulnisa; Zhulfiana Pratiwi Hafid
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 1 (2024): FEBRUARI - MARET 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu yang menjangkau dari pusat sampai ke daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam sistem informasi lingkungan di Kota Makassar dan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam sistem informasi lingkungan di Kota Makassar. Penelitian ini bersifat empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara. Data Penelitian berupa data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (buku, tulisan-tulisan ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem informasi lingkungan dan peran serta masyarakat). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam sistem informasi lingkungan berbentuk partisipasi vertikal dan merupakan jenis partisipasi dalam pengambilan keputusan dan derajat partisipasi berada pada derajat tanda partisipasi (degree of tokenism) pada tangga keempat yaitu konsultasi (Consultation). Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam sistem informasi lingkungan adalah informasi yang akurat, relevan, ketepatan waktu, memiliki manfaat dan biaya untuk mendapatkan informasi.

Hak Prioritas atas Pewarisan Hak Guna Bangunan yang Telah Berakhir Dara Amandah; Khaerulnisa, Khaerulnisa
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 3 (2024): JUNI - JULI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Peralihan hak atas tanah karena pewarisan terjadi demi hukum. Dengan meninggalnya pewaris maka ahli warisnya memperoleh hak waris termasuk hak waris atas Hak Guna Bangunan yang telah berakhir. Apabila jangka waktu Hak Guna Bangunan telah berakhir sebelum pemegang hak atas tanahnya meninggal dunia, maka yang dimiliki bekas pemegang hak hanyalah hak prioritas. Dalam proses peralihan masih ditemukan berbagai sengketa dalam hal peralihan hak atas tanah tersebut. Tujuan dari penilitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hak prioritas atas pewarisan Hak Guna Bangunan yang telah berkahir. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penillitian hukum normatif yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau norma-norma hukum tertulis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pewarisan hak milik atas tanah tetap harus berlandaskan pada ketentuan UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya. Begitupun dengan hak prioritas atas Hak Guna Bangunan yang telah berkahir. Hak Guna Bangunan karena berakhirnya jangka waktu tidak serta merta menyebabkan siapa saja dapat mengambil alih tanah bekas hak tersebut, namun diberikan kepada pemegang hak prioritas sebagai pihak yang diutamakan/didahulukan. Dalam Keppres No. 32 Tahun 1979 secara memenuhi persyaratan-persyaratan yang terkait. Selain itu dalam Kepmen No. 1339/SK-HK.02/X/2022 mengatur bahwa hak tersebut diberikan dengan ketentuan yaitu Hak Guna Bangunan masih berlaku atau telah berakhir; atas nama pemegang hak yang masih hidup atau meninggal dunia.

Implementasi Pajak Progresif Bagi Kendaraan Roda Empat di Kota Makassar Dara Amandah; Nur Hidayah; Aryanti Rezky Pratiwi
Sawerigading Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): Maret 2025 - September 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62084/slj.v4i1.452

Four-wheeled Motor Vehicle Tax is one type of tax in Makassar City based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies and South Sulawesi Governor Regulation Number 90 of 2018 concerning Special Regional Taxes for Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Title Transfer Fee. This policy is stipulated in South Sulawesi Provincial Regulation No. 90 of 2018 concerning Special Regional Taxes for Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Title Transfer Fee. Based on the results of the analysis regarding the provisions for the implementation of the progressive tax for four-wheeled vehicles, it can be explained that there is a strong indication of progressive tax avoidance by taxpayers. This is evident from the continued decrease in the total revenue from four-wheeled vehicle tax after the progressive tax was implemented from 2018-2021. This is because, when the progressive tax was imposed, the progressive tax collection rate was considered too high by the public due to the large tax amount that had to be paid. Consequently, people purchase vehicles without putting them in their own names..

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search