Putra, Dhaffa Hosya
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS KASUS PENGAKUAN CHINA ATAS WILAYAH LAUT CHINA SELATAN MENURUT UNCLOS 1982 YANG MELIBATKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL Andini, Mutiara Nefa; Ridev, Ghania Khalisa; Putri, Rachelya; Henandi, Aqilla Nada; Vesca H., Lusya Najwa; Andrean, Muhammad Fadhil; Putra, Dhaffa Hosya; Septaria, Ema
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i1.270

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengakuan Tiongkok atas wilayah Laut China Selatan dalam konteks hukum internasional dan hukum nasional, khususnya mengacu pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982). Metodologi yang digunakan meliputi analisis hukum, studi kasus, dan studi literatur, dengan fokus pada dokumen hukum utama seperti UNCLOS 1982 dan putusan Mahkamah Arbitrase dalam sengketa Filipina vs. Tiongkok. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Sengketa Laut Natuna antara Indonesia dan China, yang didorong oleh klaim sepihak China atas wilayah tersebut dalam "Nine Dash Line," Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Dalam beberapa kasus, Filipina memilih untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional (Permanent Court of Arbitration), yang menghasilkan putusan yang mendukung Filipina dan menolak klaim China berdasarkan "nine-dash line" sebagai tidak sah menurut UNCLOS. Sebaliknya, Indonesia tidak membawa sengketanya ke pengadilan internasional, melainkan lebih memilih penyelesaian damai melalui mediasi sambil tetap menolak klaim China secara sepihak. Negara-negara yang terlibat dalam sengketa maritim harus memperkuat kerangka hukum nasional mereka agar sejalan dengan kewajiban internasional, terutama dalam mematuhi ketentuan UNCLOS.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Viktimologi Di Indonesia Lutfi Raihan, Muhammad Fajar; Hamonangan Simorangkir, Amos Saito; Abdillah, Adil; Putra, Dhaffa Hosya; Utami, Ria Anggraeni
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2026): April - Juni
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research comprehensively examines the legal protection afforded to crime victims within the framework of victimology in Indonesia. For decades, the Indonesian criminal justice system has tended to prioritize perpetrators over victims, leaving the latter's interests inadequately addressed. Employing a normative juridical approach supplemented by conceptual analysis, this study identifies that while Indonesia's legal framework for victim protection particularly Law No. 13 of 2006 as amended by Law No. 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims has made considerable progress, significant systemic gaps persist. Applying a critical victimology lens, this study finds that the implementation of victim rights such as restitution, compensation, and rehabilitative assistance remains suboptimal due to weak enforcement mechanisms, limited institutional capacity of LPSK (Witness and Victim Protection Agency), and insufficient victim access to legal information. This research concludes that reforming the victim protection system requires a more holistic approach not merely normative but also structural and cultural to ensure that victims can substantively enjoy their legally guaranteed rights.