Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sosialisasi Pentingnya Kesadaran Hak Perlindungan Remaja Perempuan pada Santriwati Pondok Pesantren Bustanul Ulum Bulugading Al Haromainy, Muhammad Muharrom; Kusuma Wardani, Amalia Dwi; Hajjar, Debrina Octrisya; Sari, Rizky Buana; Muzdalifah, Nayani Alya Aquila
Mujtama Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4, No 2 (2024): Mujtama’ Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/mujtama.v4i2.23266

Abstract

Perempuan seringkali tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan dan pemenuhan hak asasi, menjadikannya rentan terhadap pelanggaran hak. Sosialisasi oleh mahasiswa KKN Kelompok 2  Inovasi Pesantren UPN Veteran Jawa Timur di Pondok Pesantren Putri Bustanul Ulum Bulugading dengan menargetkan santriwati usia 16-18 tahun untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai hak perlindungan terhadap kekerasan. Metode yang diterapkan meliputi diskusi kelompok, presentasi, video edukatif, dan poster untuk menyajikan informasi secara menarik dan mudah dipahami. Evaluasi efektivitas sosialisasi dilakukan melalui pre-test dan post-test. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman santriwati tentang berbagai bentuk kekerasan dan hak perlindungan mereka, dengan kenaikan sebesar 79,63% setelah sosialisasi. Pemahaman tentang jenis-jenis kekerasan meningkat 68,5%, sementara pemahaman tentang peraturan perlindungan perempuan naik 24,07%. Kesadaran terhadap dampak kekerasan juga meningkat sebesar 9,26%. Data kuesioner anonim menunjukkan bahwa 31% remaja berusia 18 tahun mengalami kekerasan verbal seperti catcalling, menjadikannya kelompok yang paling sering mengalami kekerasan. Kesimpulan menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi yang variatif dan interaktif penting untuk meningkatkan kesadaran dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi remaja perempuan.
Human Governance in Public Transportation Services of Suroboyo Bus for Persons with Disabilities in Surabaya City Sari, Rizky Buana; Harmawan, Bagus Nuari
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 7, No 2 (2025): December
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v7i2.34477

Abstract

Persons with disabilities in Surabaya remain marginalized in accessing public transportation, often facing discrimination and limited fulfillment of their mobility rights. The City of Surabaya has not yet fully succeeded in building an inclusive public transport system, particularly in the Suroboyo Bus service. This study examines the application of human governance principles in Suroboyo Bus services for persons with disabilities. A qualitative case study was employed, using observation, interviews, and documentation. Informants were selected through purposive and snowball sampling, and data were analyzed using the Miles and Huberman model, including data reduction, display, and conclusion drawing. The findings show that human governance has begun to be applied, though still partial. Social accountability is evident through formal hearings and informal complaint channels, yet integration into decision-making remains limited. Civic education appears in crew training and public campaigns, but implementation lacks continuity. Equality and freedom are promoted through the involvement of disability communities, though challenges persist due to limited empathy among some staff and uneven accessibility. . Participation is encouraged through forums and discussions, although it has not been embedded systematically in policy-making. Adaptive government performance is visible in regulations and accessibility facilities, yet benefits are not fully realized by persons with disabilities. Reliability emerges through crew responsiveness and technology support, but service consistency remains unstable, particularly during peak hours. Inclusive public transportation in Surabaya is progressing but remains incomplete, requiring stronger policies, consistent training, and active involvement of persons with disabilities to achieve equality and justice