Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Konsumen Pembelian Rumah Indent Siap Huni Terhadap Perilaku Ingkar Janji Developer Dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Smg Nabila Khairunnisa Azizia
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 6 No. 4 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i4.6402

Abstract

Home is one of the needs that humans must have. This increasing need has led to developments in the housing sector. Developers or developers with all marketing strategies to attract potential consumers, Decision Number 64/Pid.Sus/2023/PN. SMG as a basis for researching consumer rights that have been violated and efforts to restore consumer rights. The writing method in this research uses a normative juridical method using secondary data, namely primary, secondary and tertiary legal materials carried out by literature study. The legal relationship between the two parties is a sale and purchase agreement. The agreement between consumers and business actors complies with Article 1320 of the Civil Code, and rights and obligations arise for the parties. Business actors promised to complete the development but were not fulfilled. Business actors violate the obligation to have good faith in carrying out their business, and offer goods that do not comply with the agreement. By not fulfilling these obligations, consumers' rights are violated because business actors do not provide correct, clear and honest information regarding the condition of the goods. Consumers can file claims for breach of contract against business actors. Business actors guarantee SHM to other parties without permission, causing losses to consumers, so compensation can be requested, according to the elements of an Unlawful Act, as well as imposing mortgage rights on the parties to declare the mortgage rights null and void. In this way, preventive and repressive protection can be created to provide protection for the parties.
HUKUM WARIS MENURUT KUHPERDATA, ISLAM DAN ADAT DI DESA KUTASARIKECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS Ferryani Krisnawati; Wiwin Muchtar Wiyono; Doni Adi Supriyo; Nabila Khairunnisa Azizia
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2026): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63859/wikuacitya.v5i3.561

Abstract

Hukum waris merupakan salah satu bidang hukum yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena setiap individu pada akhirnya akan mengalami peristiwa kematian yang menimbulkan akibat hukum berupa peralihan hak dan kewajiban kepada ahli waris. Di Indonesia, keberadaan sistem hukum yang pluralistik menyebabkan penyelesaian kewarisan didasarkan pada tiga sistem hukum, yaitu hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Perbedaan dasar hukum, subjek hukum, serta mekanisme pembagian warisan pada masing-masing sistem sering menimbulkan kebingungan di masyarakat, termasuk di Desa Kutasari, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, yang sebagian besar belum memahami pentingnya penentuan sistem hukum waris yang tepat. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi secara interaktif, diskusi, serta tanya jawab untuk menggali permasalahan kewarisan yang dihadapi peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai perbedaan karakteristik, dasar hukum, dan penerapan ketiga sistem hukum waris. Selain itu, perlu ditingkatkannya literasi hukum masyarakat sehingga diharapkan mampu meminimalkan sengketa waris dan mewujudkan penyelesaian kewarisan yang adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.